Koreksi Pasal 16

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, paling sedikit berupa: a. konsultasi telcris jenis layanan Perizinan Berusaha; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebegaimals dimal<sud pada ayat (l) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring. (3) La.yanan konsultasi ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam peraturan Gubernur.