PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Lampung. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraurn Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Lampung. 4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan DataKependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 5. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil. 6. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. 7. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk INDONESIA. 8. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanj utnya disingkat KTP-e 1 adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 9. Penduduk adalah Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang bertempat tinggal di INDONESIA. 10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusarl dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. ll.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. 12.Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa INDONESIA asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai WNI. 13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat daerah selaku instansi peaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. 14.Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. 15.Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan iztn yang diberikan. 16. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian / l.embaga pemerintah non kementerian, Badan Hukum INDONESIA dan/ atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan. 17. Pojok Konsultasi adalah ruang layanan aduan masyarakat terkait adminstrasi kependudukan terintegrasi yang tersedia di Disdukcapil Provinsi Lampung baik secara Luring maupun Daring.

BAB II

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (1) Pemerintah Daerah kependudukan.

Pasal 3

Koreksi

berwenang menyelenggarakan urusan administrasi (2) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Daerah melakukan penyusunzrn prof perkembangan kependudukan skala provinsi.

Pasal 4

Koreksi

(1) Prolil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten / kota. (2) Profil perkembangan kependudukan memuat: a. pendahuluan; b. gambaran umum daerah; c. sumber data; d. perkembangan kependudukan; e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan f. kesimpulan. (3) Profil perkembangan kependudukan provinsi disusun berdasarkan profil kependudukan kabupaten/kota dan data yang diolah oleh perangkat daerah /lintas sektoral. (4) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk buku setiap tahun paling lambat bulan juni tahun berikutnya. (5) Perangkat Daerah /lintas sektoral berkewajiban menyampaikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil kependudukan provinsi. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan dan tatacara penyusunan pro{il perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala provinsi. (2) Pengelolaan data kependudukansebagaimanadimaksudpadaayat(l) dilakukan terhadap: a. data perorangan; b. data agregat; dan c. data perangkat daerah/lintas sektoral. (3) Data Profil Perkembangan Kependudukan yang disqjikan sebagaimsrs yan* dimaksud ayat (l) merupakan data kependudukan bersih yang telah dikonsolidasi kementerian dalam negeri.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan prolil perkembangan kependudukan. (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain: a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan b. menyajikan dan mempresentasikan proIil kependudukan skala provinsi. (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tatacara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB III

PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 7

Koreksi

Pemerintah Daerah berkewajiban menyimpan dan melindungi data dan dokumen Kependudukan yang berada dalam pengelolaannya.

Pasal 8

Koreksi

Data kependudukan digunakan sslagai sumber data perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1) Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan wajib mendapatkan persetujuan. (2) Persetujuan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI.

Pasal 10

(1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-EL. (2) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-EL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi uru san administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan data kependudukan oleh pengguna dengan menggunakan aplikasi data. uarelnrzse yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan data dan dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dimanfaatkan untuk: a. pelayanan publik; b. perencanaan pembangunan; c. alokasi anggaran; d. pembangunan demokrasi; dan e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal. (2) Perangkat Daerah dan Badan Hukum INDONESIA di tingkat Provinsi harus menggunakan data dan dokumen kependudukan untuk keperlual sebagaimana dimaksud pada ayat (l ).

Pasal 13

(1) Hak Akses terhadap data kependudukan diberikan Menteri kepada pengguna dan petugas yang ada pada perangkat membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipit. (2) Pengguna sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perangkat daerah di Provinsi l,ampung; dan Dalam Negeri daerah yang b. badan hukum INDONESIA di tingkat Provinsi dan tidak memiliki hubungan verlikal dengan Badan Hukum INDONESIA di tingkat pusat. (3) Persetujuan pemanfaatan data dan akses Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian keqja sama antara perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna.

Pasal 14

(1) Hak Akses yang diberikan kepada petugas perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 13 ayat (1) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan data. (2) Hak Akses yang diberikan kepada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk melakukan pemanfaatan data.

Pasal 15

Hak Akses pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (l) meliputi data kependudukan yang telah mendapat persetujuan sebagarmana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali data pribadi kependudukan yang dijaga kerahasiaannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dengan Peraturan Gubemur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi berupa: a. koordinasi antar instansi; b. koordinasi pengawasan; dan c. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. (2) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalsanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pecatatan sipil.

Pasal 19

Koreksi

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasarl, dan evaluasi administrasi kependudukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilalukan dengan tuj uan untuk: a. memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya; dan c. mendukung efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah. (2) Dafam melaksanakan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah, Perangkat Daerah lain di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 2 1 (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan pela-ksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan; b. memfasilitasi pelaksanaan pendataan; c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan; d. menerima laporan hasil pendataan Kabupaten/ Kota; e. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari Kabupaten/Kota; dan f. membuat laporan secara berka-la atas hasil pendataan penduduk. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ( ) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan Tim Kabupaten /Kota.

Pasal 22

(l) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; dan b. pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. (a) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Koordinasi

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, dapat dilakukan koordinasi berupa: a. koordinasi antar instansi; b. koordinasi pengawasan; dan c. koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. (2) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalsanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pecatatan sipil.

Pasal 19

Koreksi

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasarl, dan evaluasi administrasi kependudukan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilalukan dengan tuj uan untuk: a. memastikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi haknya; dan c. mendukung efisiensi dan efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah. (2) Dafam melaksanakan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pemerintah, Perangkat Daerah lain di Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten/kota, instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lain yang terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi pengawasan sebagaimana dimal<sud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur. Pasal 2 1 (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dapat membentuk Tim. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan pela-ksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan; b. memfasilitasi pelaksanaan pendataan; c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendataan; d. menerima laporan hasil pendataan Kabupaten/ Kota; e. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan dari Kabupaten/Kota; dan f. membuat laporan secara berka-la atas hasil pendataan penduduk. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. ( ) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dapat berkoordinasi dengan Tim Kabupaten /Kota.

BAB VI

PEMBINAAN, FASILITASI DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Gubernur berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dalam bentuk: a. sosialisasi; b. birnbingan teknis; c. supervisi; d. konsultasi; dan/atau e. mediasi/ advokasi. (3) Sosialisasi seba ga i6211a dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan. (4) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain meliputi bimbingan telcris pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan, pemberdayaan aparatur, dan perencanaan keuangan. (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain dilakukan terhadap kegiatan verilikasi dan validasi data kependudukan. (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka mencari solusi dalam hal terdapat konflik kepentingan dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan. (7) Mediasi/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan dalam hal terdapat keberatan/gugatan admistrasi kependudukan yang meliputi lintas Kabupaten/ Kota di wilayah Daerah. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebaqaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubemur.

Pasal 24

(1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

(1) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah. (2) Pengawasan sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilalsanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain terhadap data dalam database, sumber daya aparatur, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, dan pelanggaran penyelenggaran administrasi kependudukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I

Pasal I

BAB I

Pasal I

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

BAB XI