Koreksi Pasal 22

(l) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; dan b. pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. (a) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.