PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

PERDA Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 6. Dunia Usaha adalah usaha mikro yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Kabupaten Sragen. 7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan mikro, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro. 8. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, pelindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro dengan Pelaku Usaha baik swasta maupun pemerintah. 10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro. 11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 12. Pemberdayaan Usaha Mikro adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 13. Pelindungan Usaha Mikro adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi pelindungan kepada usaha serta untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha demi keberlangsungan Usaha Mikro.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah. (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendataan; b. pengembangan usaha; c. kemitraan; d. kemudahan perizinan; e. pemasaran; dan/atau f. koordinasi dan pengendalian.

Pasal 9

Koreksi

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan: a. identitas pelaku usaha mikro; b. lokasi pelaku usaha mikro; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. besarnya modal usaha.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro. (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi usaha mikro; b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi; c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program. (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan: a. sentra; b. klaster; dan c. kelompok. (4) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu. (5) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro. (6) Menteri membuat pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat: a. kreteria klasifikasi berdasarkan masalah/atau potensi; b. penentuan klasifikasi; c. pedekatan pengembangan; d. bentuk fasilitasi; dan e. jangka waktu fasilitasi.

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dengan usaha besar dan usaha menengah.

Pasal 12

(1) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bagi hasil; g. kerjasama operasional; h. usaha patungan (joint venture); i. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau j. bentuk kemitraan lainnya. (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, usaha menengah atau usaha besar untuk tidak MEMUTUSKAN kontrak secara sepihak.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, maka usaha besar dan usaha menengah agar tidak memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

Pasal 19

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap: a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di daerah, Pemerintah Daerah berwenang: a. menyusun, MENETAPKAN dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan; b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah; c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah; d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah; e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah; f. melakukan pemantauan pelaksanaan program: 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan 2. pengembangan kemitraan usaha. g. melakukan evaluasi pelaksanaan program: 1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan 2. pengembangan kemitraan usaha.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

BAB 1

Pasal 16

Pasal 17

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keenam

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

Pasal 36

BAB XI

Pasal 37

Pasal 38