Koreksi Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui: a. pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro; b. fasilitasi kemudian perizinan usaha mikro; c. pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro; dan d. koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. (2) Pemerintah Daerah berwenang dalam urusan Pengembangan usaha mikro yang dilakukan melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan, serta pemasaran sumber daya manusia. BAB IV KRITERIA USAHA MIKRO Pasal 7 (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. (3) Kriteria modal usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.