PP

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PP Nomor 9 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

BURSA BERJANGKA

Pasal 1

(1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum INDONESIA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan. (3) Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 2

BAB Kesatu

Izin Usaha

Pasal 1

Koreksi

(1) Bursa Berjangka didirikan sekurang-kurangnya oleh 11 (sebelas) badan usaha yang berbentuk badan hukum INDONESIA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mayoritas harus yang melakukan kegiatan usaha di bidang komoditi yang layak diperdagangkan. (3) Kegiatan Bursa Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 2

Koreksi

Modal disetor Bursa Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 3

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Bursa Berjangka disampaikan kepada Beppebti disertai dengan dokumen sebagai berikut : a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar pemegang saham Bursa Berjangka; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan Terbatas; d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Berjangka termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dibentuk; e. rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; f. proyeksi keuangan selama 3 (tiga) tahun; g. neraca pembukuan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; h. daftar calon komisaris dan direksi; i. rancangan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka; j. rencana perjanjian Bursa Berjangka dengan Lembaga Kliring Berjangka yang akan digunakan; k. rancangan persyaratan Kontrak Berjangka; dan l. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Bursa Berjangka. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 4

(1) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, Kontrak Berjangka, dan calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan dari Bappebti. (2) Apabila rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba, peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Bursa Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Pasal 5

Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan memperhatikan: a. integritas dan keahlian calon anggota komisaris dan direksi; b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan c. prospek terbentuknya suatu pasar berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai perizinan Bursa Berjangka, ditetapkan oleh Bappebti.

BAB Keempat

Penghentian Kegiatan

Pasal 12

Koreksi

Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dapat dihentikan sementara waktu, baik untuk Kontrak Berjangka tertentu, posisi tertentu dari Kontrak Berjangka maupun seluruh Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, dalam hal terjadi keadaan yang mengancam kegiatan Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka atau Kontrak Berjangka, apabila: a. terjadi kerusakan sarana dan prasarana fisik yang menghambat kegiatan operasional Bursa Berjangka; b. terjadi krisis politik, ekonomi atau keuangan di INDONESIA atau di tempat lain yang menyebabkan transaksi Kontrak Berjanga di Bursa Berjangka; c. terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, pemogokan, kerusuhan, kebakaran, dan perang; atau d. telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka dalam kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Pasal 13

(1) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bursa Berjangka menghentikan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bappebti disertai dengan alasan penghentian dan langkah-langkah yang dilakukan serta kemungkinan dapat atau tidak dapat diselesaikannya permasalahan tersebut. (3) Sehubungan dengan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Berjangka MENETAPKAN harga penyelesaian bagi posisi terbuka Kontrak Berjangka.

Pasal 14

(1) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bappebti mengeluarkan keputusan penghentian sementara lanjutan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka. (2) Keputusan Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 15

Apabila permasalahan yang menyebabkan penghentian sementara telah dapat diselesaikan, maka pelaksanaan kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka harus dibuka kembali dan diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 16

(1) Selama penghentian sementara kegiatan transaksi Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), kepada Bursa Berjangka diberi kesempatan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan yang diperlukan. (2) Apabila Bursa Berjangka tidak dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti memerintahkan kepada Bursa Berjangka untuk melaksanakan tindakan tertentu yang ditetapkan.

Pasal 17

Apabila Bursa Berjangka tidak berhasil mengambil langkah-langkah penyelesaian atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) guna melindungi kepentingan Nasabah dan Anggota Bursa Berjangka, Bappebti dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka.

Pasal 18

Akibat yang timbul dari penghentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 17 menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara Bursa Berjangka.

Pasal 19

(1) Penghentian kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dilakukan oleh Bappebti dengan mencabut izin usaha Bursa Berjangka yang bersangkutan. (2) Pencabutan izin usaha Bursa Berjangka wajib dilaporkan kepada Menteri dan segera diumumkan sekurang-kurangnya di 2 (dua) media massa.

Pasal 20

(1) Bursa Berjangka yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk MEMUTUSKAN pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi. (2) Keputusan pembubaran badan hukum Bursa Berjangka dan pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Pasal 21

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak terpenuhi, Bappebti dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi : a. pembubaran badan hukum Bursa Berjangka; b. penunjukan Tim Likuidasi yang diusulkan oleh Bappebti; dan c. perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Likuidator Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 huruf b membayarkan hak Pialang Berjangka setelah dikurangi pembayaran kepada Nasabah yang mempunyai tagihan kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan. (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menuntut dana miliknya yang berada pada Pialang Berjangka melalui likuidator dengan mengajukan bukti-bukti yang sah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penghentian kegiatan Bursa Berjangka ditetapkan oleh Bappebti.

BAB II

LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Pasal 24

Koreksi

Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 25

Koreksi

Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 26

Lembaga Kliring Berjangka wajib menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka yang disebabkan kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 27

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar pemegang saham; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; e. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; f. daftar calon komisaris dan direksi; g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka; h. perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut; dan i. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 28

Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan memperhatikan : a. integritas dan keahlian calon komisaris dan direksi; b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan c. sistem kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.

Pasal 29

(1) Peraturan dan tata tertib, calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Bappebti. (2) Apabila peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Pasal 30

(1) Saham Lembaga Kliring Berjangka adalah saham atas nama yang mempunyai nilai nominal dan hak suara yang sama. (2) Saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dimiliki oleh Anggota Lembaga Kliring Berjangka, Bursa Berjangka, pemerintah dan/atau lembaga keuangan yang disetujui Bappebti. (3) Pemindahan hak atas saham Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB Kesatu

Izin Usaha

Pasal 24

Koreksi

Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti.

Pasal 25

Koreksi

Modal disetor Lembaga Kliring Berjangka sekurang-kurangnya berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 26

Lembaga Kliring Berjangka wajib menjamin dan menyelesaikan transaksi Kontrak Berjangka yang disebabkan kegagalan anggotanya memenuhi kewajiban kepada Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 27

(1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha Lembaga Kliring Berjangka diajukan kepada Bappebti disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. akta pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar pemegang saham; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk proyeksi keuangan, susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program latihan yang akan diadakan; e. neraca pembukaan Perseroan Terbatas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; f. daftar calon komisaris dan direksi; g. rancangan peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka; h. perjanjian antara Lembaga Kliring Berjangka dengan Bursa Berjangka yang akan menggunakan jasa Lembaga Kliring Berjangka tersebut; dan i. keterangan kesiapan perangkat keras dan lunak Lembaga Kliring Berjangka. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Bappebti.

Pasal 28

Bappebti memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan memperhatikan : a. integritas dan keahlian calon komisaris dan direksi; b. tingkat kelayakan dari rencana yang telah disusun; dan c. sistem kliring, penjaminan dan penyelesaian yang aman dan efisien.

Pasal 29

(1) Peraturan dan tata tertib, calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka serta perubahannya wajib mendapat persetujuan Bappebti. (2) Apabila peraturan dan tata tertib, serta calon anggota komisaris dan/atau direksi Lembaga Kliring Berjangka ditolak, Bappebti memberikan alasan atas penolakan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB II

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB III

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima