PP

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang PENGELOLAAN LIMBAH RADIO AKTIF

PP Nomor 27 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan atau bahan serta peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat digunakan lagi. 2. Limbah radioaktif tingkat rendah adalah limbah radioaktif dengan aktivitas di atas tingkat aman (clearance level) tetapi di bawah tingkat sedang, yang tidak memerlukan penahan radiasi selama penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan. 3. Limbah radioaktif tingkat sedang adalah limbah radioaktif dengan aktivitas di atas tingkat rendah tetapi di bawah tingkat tinggi yang tidak memerlukan pendingin, dan memerlukan penahan radiasi selama penanganan dalam keadaan normal dan pengangkutan. 4. Limbah radioaktif tingkat tinggi adalah limbah radioaktif dengan tingkat aktivitas di atas tingkat sedang, yang memerlukan pendingin dan penahan radiasi dalam penanganan pada keadaan normal dan pengangkutan, termasuk bahan bakar nuklir bekas. 5. Tingkat aman adalah nilai yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dinyatakan dalam konsentrasi aktivitas atau tingkat kontaminasi, dan atau aktivitas total pada atau di bawah nilai tersebut, sumber radiasi dibebaskan dari pengawasan. 6. Penghasil limbah radioaktif adalah Pemegang Izin yang karena kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif. 7. Pengelola limbah radioaktif adalah Badan Pelaksana atau Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Pelaksana, yang melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif. 8. Pengelolaan limbah radioaktif adalah pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan atau pembuangan limbah radioaktif. 9. Pengolah limbah radioaktif adalah Penghasil limbah radioaktif atau Badan Pelaksana atau Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Pelaksana yang mengolah limbah radioaktif. 10. Pengolahan limbah radioaktif adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah radioaktif sehingga apabila disimpan dan atau dibuang tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup. 11. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 11. Penyimpanan sementara adalah penempatan limbah radioaktif sebelum penempatan tahap akhir. 12. Penyimpanan adalah penempatan tahap akhir limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang. 13. Penyimpanan lestari adalah penempatan tahap akhir limbah radioaktif tingkat tinggi. 14. Dekomisioning instalasi adalah suatu kegiatan untuk menghenti-kan secara tetap beroperasinya instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan zat radioaktif antara lain dilakukan dengan pemindahan zat radioaktif, pembongkaran komponen instalasi, dekontaminasi, dan pengamanan akhir. 15. Badan Pelaksana adalah badan yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir. 16. Badan Pengawas adalah badan yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

BAB IV

MANAJEMEN PERIZINAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan tenaga nuklir wajib menyatakan kepada Badan Pengawas bahwa limbah radioaktif akan dikembalikan ke negara asal atau diserahkan kepada Badan Pelaksana untuk dikelola. (2) Pengembalian limbah ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas. (3) Jangka waktu persetujuan dari Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari. (4) Bukti pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diserahkan kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan pengiriman. (5) Dalam hal limbah radioaktif akan dikelola oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas memberitahukan kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

(1) Badan Pelaksana atau Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang akan melaksanakan pengelolaan limbah radioaktif wajib memperoleh izin dari Badan Pengawas. (2) Izin untuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah ada bukti kerjasama dengan atau penunjukan dari Badan Pelaksana.

Pasal 9

Pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengumpulan, pengelompokan, atau pengolahan dan penyimpanan sementara limbah radioaktif yang dihasilkan dari penambangan bahan galian nuklir dan nonnuklir wajib memperoleh izin dari Badan Pengawas.

Pasal 10

(1) Pembangunan dan pengoperasian instalasi penyimpanan lestari limbah radioaktif wajib memperoleh izin dari Badan Pengawas. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi izin tapak, izin konstruksi, dan izin operasi.

Pasal 11

Badan Pelaksana bertanggung jawab atas : a. penyusunan dan penetapan prosedur dan petunjuk teknis pengelolaan limbah radioaktif; b. pengelolaan limbah radioaktif yang berasal dari aplikasi teknik nuklir dan Penghasil limbah radioaktif lainnya, untuk diolah, disimpan sementara atau disimpan lestari; c. penyediaan tempat penyimpanan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang, dan penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi; dan d. pembinaan teknis pengelolaan limbah radioaktif terhadap Pengelola dan Penghasil limbah radioaktif.

Pasal 12

Penghasil limbah radioaktif harus mengusahakan volume dan aktivitas limbah radioaktif serendah mungkin melalui perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi yang tepat.

Pasal 13

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah radioaktif tersebut, sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana. (2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat langsung dilepas ke lingkungan apabila telah mencapai tingkat aman. (3) Batasan tingkat aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Penghasil limbah radioaktif harus menyediakan tempat penampungan sesuai dengan volume dan karakteristik limbah radioaktif. (2) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 15

Penghasil limbah radioaktif harus mempunyai peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi limbah radioaktif.

Pasal 16

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang harus membuat dan menyimpan catatan yang sekurang-kurangnya meliputi : a. kuantitas; b. karakteristik; dan c. waktu dihasilkannya limbah radioaktif. (2) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 17

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi harus membuat dan menyimpan catatan limbah radioaktif yang sekurang-kurangnya meliputi : a. kuantitas; b. karakteristik; c. nomor identifikasi; d. radionuklida yang terkandung; dan e. waktu dihasilkannya limbah radioaktif. (2) Penghasil bahan bakar nuklir bekas harus mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir, sistem proteksi fisik, dan membuat catatan pengayaan dan fraksi bakar, selain catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada Badan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 18

(1) Limbah radioaktif yang berasal dari luar negeri tidak diizinkan untuk disimpan di dalam wilayah hukum negara Republik INDONESIA. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk limbah radioaktif yang berasal dari zat radioaktif yang diproduksi di dalam negeri. (3) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat disimpan di INDONESIA setelah dibuktikan dengan adanya dokumen yang menyatakan zat radioaktif tersebut berasal dan diproduksi dari INDONESIA.

Pasal 19

(1) Bahan bakar nuklir bekas dilarang untuk diolah oleh Penghasil limbah radioaktif. (2) Bahan bakar nuklir bekas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disimpan sementara sekurang-kurangnya selama masa operasi reaktor nuklir. (3) Setelah penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bahan bakar nuklir bekas harus diserahkan kepada Badan Pelaksana untuk penyimpanan lestari atau dikirim kembali ke negara asal.

Pasal 20

(1) Tempat penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. lokasi bebas banjir; b. tahan terhadap gempa; c. didesain sehingga terhindar dari terjadinya kekritisan; d. dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi; e. dilengkapi dengan sistem pendingin; f. dilengkapi dengan penahan radiasi; g. dilengkapi dengan sistem proteksi fisik; dan h. dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

BAB Ketiga

Kewajiban Penghasil Limbah Radioaktif

Pasal 12

Koreksi

Penghasil limbah radioaktif harus mengusahakan volume dan aktivitas limbah radioaktif serendah mungkin melalui perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan dekomisioning instalasi yang tepat.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang wajib mengumpulkan, mengelompokkan, atau mengolah dan menyimpan sementara limbah radioaktif tersebut, sebelum diserahkan kepada Badan Pelaksana. (2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat langsung dilepas ke lingkungan apabila telah mencapai tingkat aman. (3) Batasan tingkat aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 14

(1) Penghasil limbah radioaktif harus menyediakan tempat penampungan sesuai dengan volume dan karakteristik limbah radioaktif. (2) Tempat penampungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 15

Penghasil limbah radioaktif harus mempunyai peralatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi limbah radioaktif.

Pasal 16

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang harus membuat dan menyimpan catatan yang sekurang-kurangnya meliputi : a. kuantitas; b. karakteristik; dan c. waktu dihasilkannya limbah radioaktif. (2) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Badan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 17

(1) Penghasil limbah radioaktif tingkat tinggi harus membuat dan menyimpan catatan limbah radioaktif yang sekurang-kurangnya meliputi : a. kuantitas; b. karakteristik; c. nomor identifikasi; d. radionuklida yang terkandung; dan e. waktu dihasilkannya limbah radioaktif. (2) Penghasil bahan bakar nuklir bekas harus mempunyai sistem pertanggungjawaban dan pengawasan bahan nuklir, sistem proteksi fisik, dan membuat catatan pengayaan dan fraksi bakar, selain catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Salinan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada Badan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB V

PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PENYIMPANAN LIMBAH RADIOAKTIF

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dapat dilakukan sendiri oleh Penghasil limbah radioaktif. (2) Limbah radioaktif yang telah diolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diserahkan kepada Badan Pelaksana. (3) Penghasil limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang yang tidak mengolah sendiri limbah radioaktifnya harus menyerahkan limbah radioaktif kepada Pengolah limbah radioaktif, yaitu : a. Badan Pelaksana; atau b. Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau yang ditunjuk oleh Badan Pelaksana. (4) Penyerahan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus dilengkapi dengan berita acara serah terima yang memuat : a. kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif; dan b. waktu penyerahan limbah radioaktif. (5) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus diserahkan kepada Badan Pengawas oleh Penghasil limbah radioaktif untuk ayat (2) dan ayat (3) huruf a, dan oleh Pengolah limbah radioaktif untuk ayat (3) huruf b.

Pasal 22

(1) Limbah radioaktif tingkat tinggi yang bukan bahan bakar nuklir bekas dilarang untuk diolah oleh Penghasil limbah radioaktif. (2) Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disimpan sementara oleh Penghasil limbah radioaktif. (3) Setelah penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), limbah radioaktif tingkat tinggi harus diserahkan kepada Badan Pelaksana atau dikirim kembali ke negara asal. (4) Penyerahan limbah radioaktif kepada Badan Pelaksana sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) harus disertai dengan berita acara serah terima yang memuat : a. kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif; dan b. waktu penyerahan limbah radioaktif. (5) Pengiriman kembali limbah radioaktif ke negara asal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disertai bukti pengiriman dan catatan yang memuat : a. kuantitas dan karakteristik limbah radioaktif; dan b. waktu pengiriman. (6) Salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan salinan bukti pengiriman dan catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus diserahkan kepada Badan Pengawas oleh Penghasil Limbah.

Pasal 23

Jangka waktu penyerahan salinan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (6) selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak penyerahan atau pengiriman kembali limbah radioaktif.

Pasal 24

(1) Pengolah limbah radioaktif harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. mempunyai program dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala; b. melakukan analisis limbah radioaktif secara lengkap sebagai tahapan untuk menentukan metode pengolahan yang tepat; c. memiliki sistem proteksi untuk mengendalikan tingkat radiasi dan kontaminasi; d. menggunakan unit pengolah yang sesuai dengan metode pengolahannya; dan e. mempunyai tempat penampungan sementara limbah radioaktif. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 25

Pengangkutan limbah radioaktif wajib memenuhi ketentuan pengangkutan zat radioaktif dan pengangkutan pada umumnya.

Pasal 26

(1) Tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. lokasi bebas banjir; b. tahan terhadap gempa; c. desain bangunan disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik limbah, dan upaya pengendalian pencemaran; d. dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi; dan e. dilakukan pemantauan secara berkala. (2) Tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya adanya sistem pendingin dan penahan radiasi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 27

(1) Penyimpanan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang hanya dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Tempat penyimpanan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. lokasi bebas banjir dan terhindar dari erosi; b. lokasi tahan terhadap gempa dan memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; c. dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas lingkungan; d. dilengkapi dengan sistem pendingin; e. dilengkapi dengan sistem penahan radiasi; f. dilengkapi dengan sistem proteksi fisik; g. memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar lokasi penyimpanan; dan h. memperhitungkan laju paparan radiasi eksterna. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 28

(1) Penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi hanya dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. lokasi bebas banjir dan terhindar dari erosi; b. lokasi tahan terhadap gempa dan memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; c. di desain sehingga terhindar dari terjadinya kekritisan; d. dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas lingkungan; e. dilengkapi dengan sistem pendingin; f. dilengkapi dengan sistem penahan radiasi; g. dilengkapi dengan sistem proteksi fisik; dan h. memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar lokasi penyimpanan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

BAB Ketiga

Penyimpanan Limbah Radioaktif

Pasal 26

Koreksi

(1) Tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. lokasi bebas banjir; b. tahan terhadap gempa; c. desain bangunan disesuaikan dengan kuantitas dan karakteristik limbah, dan upaya pengendalian pencemaran; d. dilengkapi dengan peralatan proteksi radiasi; dan e. dilakukan pemantauan secara berkala. (2) Tempat penyimpanan sementara limbah radioaktif tingkat tinggi harus memenuhi persyaratan tambahan sekurang-kurangnya adanya sistem pendingin dan penahan radiasi, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 27

(1) Penyimpanan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang hanya dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Tempat penyimpanan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. lokasi bebas banjir dan terhindar dari erosi; b. lokasi tahan terhadap gempa dan memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; c. dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas lingkungan; d. dilengkapi dengan sistem pendingin; e. dilengkapi dengan sistem penahan radiasi; f. dilengkapi dengan sistem proteksi fisik; g. memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar lokasi penyimpanan; dan h. memperhitungkan laju paparan radiasi eksterna. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Pasal 28

(1) Penyimpanan lestari limbah radioaktif tingkat tinggi hanya dapat dilakukan oleh Badan Pelaksana. (2) Tempat penyimpanan lestari limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. lokasi bebas banjir dan terhindar dari erosi; b. lokasi tahan terhadap gempa dan memenuhi karakteristik materi bumi dan sifat kimia air; c. di desain sehingga terhindar dari terjadinya kekritisan; d. dilengkapi dengan sistem pemantau radiasi dan radioaktivitas lingkungan; e. dilengkapi dengan sistem pendingin; f. dilengkapi dengan sistem penahan radiasi; g. dilengkapi dengan sistem proteksi fisik; dan h. memenuhi distribusi populasi penduduk dan tata wilayah sekitar lokasi penyimpanan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang PENGELOLAAN LIMBAH RADIO AKTIF

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

BAB X

Pasal 35

BAB XI

Pasal 36

Pasal 37

BAB XII

Pasal 38

BAB XIII

Pasal 39

Pasal 40