Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
7. KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun adalah KPBPB sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
8. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura.
9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pusat kegiatan primer adalah pusat kegiatan utama/hirarki pertama di Kawasan BBK yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan pertumbuhan kawasan.
11. Pusat kegiatan sekunder adalah pusat kegiatan hirarki kedua di Kawasan BBK yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan sekunder.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
13. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
17. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Ruang ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
22. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
28. Garis … www.djpp.kemenkumham.go.id
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
32. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
33. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
34. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL.
35. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
36. Jaringan jalan strategis nasional adalah jalan yang menghubungkan antar- PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara, antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya, dan PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
37. Masyarakat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah partispasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
40. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
41. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Bintan, Bupati Karimun, Walikota Batam, dan Walikota Tanjungpinang.
43. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah lembaga/institusi yang bertugas MENETAPKAN kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
44. Dewan Kawasan BBK adalah lembaga/institusi yang mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan BBK.
45. Badan Pengusahaan Kawasan adalah badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi- fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan BBK;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan BBK;
c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK;
d. pengelolaan Kawasan BBK; dan
e. peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK.
Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK.
Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan BBK;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK;
e. penataan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK;
f. pengelolaan Kawasan BBK; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya.
(1) Kawasan BBK mencakup 26 (dua puluh enam) kecamatan yang terdiri atas:
a. sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang;
b. sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur;
c. sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
d. sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun.
(2) Selain ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Selain wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan BBK juga meliputi sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK dan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan BBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
6. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
7. KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun adalah KPBPB sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
8. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun yang selanjutnya disebut Kawasan BBK adalah satu kesatuan kawasan yang terdiri atas sebagian wilayah Kota Batam, sebagian wilayah Kabupaten Bintan, sebagian wilayah Kota Tanjungpinang, sebagian wilayah Kabupaten Karimun, dan sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura.
9. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pusat kegiatan primer adalah pusat kegiatan utama/hirarki pertama di Kawasan BBK yang memiliki fungsi utama sebagai pendorong perkembangan pertumbuhan kawasan.
11. Pusat kegiatan sekunder adalah pusat kegiatan hirarki kedua di Kawasan BBK yang keberadaannya untuk mendukung perkembangan pusat kegiatan sekunder.
12. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
13. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
14. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
17. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
18. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Ruang ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
21. Zona lindung adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Lindung.
22. Zona budi daya adalah zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing zona pada Kawasan Budi Daya.
23. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disebut KWT adalah angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas kawasan blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
26. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Tapak Basemen yang selanjutnya disebut KTB adalah penetapan besar maksimum tapak basemen didasarkan pada batas KDH minimum yang ditetapkan.
28. Garis … www.djpp.kemenkumham.go.id
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
32. Jaringan jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
33. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan di kawasan perkotaan inti dan pusat kegiatan di kawasan perkotaan di sekitarnya.
34. Jaringan jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar-PKW dan antara PKW dan PKL.
35. Jalan bebas hambatan adalah jalan yang ditetapkan dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dengan cara mengendalikan jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang jalan.
36. Jaringan jalan strategis nasional adalah jalan yang menghubungkan antar- PKSN dalam satu kawasan perbatasan negara, antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya, dan PKN dan/atau PKW dengan kawasan strategis nasional.
37. Masyarakat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38. Peran masyarakat adalah partispasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
39. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
40. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, atau Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
41. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
42. Bupati atau Walikota adalah Bupati Bintan, Bupati Karimun, Walikota Batam, dan Walikota Tanjungpinang.
43. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah lembaga/institusi yang bertugas MENETAPKAN kebijakan umum dalam rangka percepatan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
44. Dewan Kawasan BBK adalah lembaga/institusi yang mempunyai tugas dan wewenang MENETAPKAN kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan BBK.
45. Badan Pengusahaan Kawasan adalah badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi- fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
46. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
Bagian ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Ruang lingkup pengaturan Peraturan PRESIDEN ini meliputi:
a. peran dan fungsi rencana tata ruang serta cakupan Kawasan BBK;
b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Kawasan BBK;
c. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan BBK;
d. pengelolaan Kawasan BBK; dan
e. peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan BBK.
Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berperan sebagai alat operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan BBK.
Rencana Tata Ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan di Kawasan BBK;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan BBK;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor di Kawasan BBK;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kawasan BBK;
e. penataan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Kawasan BBK;
f. pengelolaan Kawasan BBK; dan
g. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kawasan BBK dengan kawasan sekitarnya.
(1) Kawasan BBK mencakup 26 (dua puluh enam) kecamatan yang terdiri atas:
a. sebagian wilayah Kota Batam yang mencakup 12 (dua belas) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Batu Aji, sebagian Kecamatan Sekupang, sebagian Kecamatan Batu Ampar, sebagian Kecamatan Bengkong, sebagian Kecamatan Batam Kota, sebagian Kecamatan Lubuk Baja, sebagian Kecamatan Nongsa, sebagian Kecamatan Sei Beduk, sebagian Kecamatan Sagulung, sebagian Kecamatan Bulang, sebagian Kecamatan Galang, dan sebagian Kecamatan Belakang Padang;
b. sebagian wilayah Kabupaten Bintan yang mencakup 7 (tujuh) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Seri Kuala Lobam, sebagian Kecamatan Bintan Utara, sebagian Kecamatan Teluk Sebong, sebagian Kecamatan Teluk Bintan, sebagian Kecamatan Toapaya, sebagian Kecamatan Gunung Kijang, dan sebagian Kecamatan Bintan Timur;
c. sebagian wilayah Kota Tanjungpinang yang mencakup 4 (empat) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Bukit Bestari, sebagian Kecamatan Tanjungpinang Barat, seluruh Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagian Kecamatan Tanjungpinang Kota; dan
d. sebagian wilayah Kabupaten Karimun yang mencakup 3 (tiga) kecamatan yang meliputi sebagian Kecamatan Meral, sebagian Kecamatan Tebing, dan sebagian Kecamatan Karimun.
(2) Selain ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) Selain wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kawasan BBK juga meliputi sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh, Selat Malaka, dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan BBK dan Peta Rencana Pola Ruang Kawasan BBK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KAWASAN BBK
Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan:
a. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
c. pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan
d. peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.
Bagian ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 7
Kebijakan penataan ruang Kawasan BBK meliputi:
a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
b. peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
g. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 8
Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. MENETAPKAN ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. MENETAPKAN kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah;
b. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan BBK dan kawasan sekitarnya;
c. mengembangkan kegiatan terkait dalam aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengembangkan pulau-pulau kecil beserta perairannya dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan skala ekonomi Kawasan BBK; dan
e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah perairan INDONESIA.
Pasal 9
Strategi peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan KPBPB dengan pusat- pusat kegiatan di negara tetangga, antarpusat-pusat kegiatan di dalam KPBPB, dan keterkaitannya dengan pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
b. mempertahankan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal;
c. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan
d. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Kawasan BBK.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 10
Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
b. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
c. meningkatkan kualitas jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
d. mengoptimalkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi;
e. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan mewujudkan keterpaduan jaringan telekomunikasi antarnegara;
f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
g. meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, RTH dan ruang terbuka non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta jalur dan ruang evakuasi bencana.
Pasal 11
Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kerangka kerja sama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Singapura (INDONESIA-Malaysia-Singapore Growth-Triangle);
b. menciptakan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. menciptakan iklim investasi yang kondusif pada bidang perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan;
c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta memulihkan kembali fungsi kawasan bagi kegiatan-kegiatan yang izin pemanfaatannya telah berakhir;
d. meningkatkan promosi peluang investasi yang menciptakan banyak lapangan kerja; dan
e. meningkatkan pelayanan penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera.
Pasal 12
Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. MENETAPKAN kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
Pasal 13
Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a. MENETAPKAN ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya;
b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan perkotaan;
d. membatasi ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air dan pulau-pulau kecil untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
e. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem perizinan;
f. memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan fungsi kawasan dan disinsentif bagi kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau gangguan bagi fungsi kawasan; dan
g. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukan kawasan.
Penataan ruang Kawasan BBK bertujuan untuk mewujudkan:
a. Kawasan BBK yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. penyelenggaraan fungsi-fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan berdaya saing pada Kawasan BBK sebagai KPBPB dalam mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
c. pemantapan dan peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan negara pada Kawasan BBK sebagai kawasan perbatasan negara; dan
d. peningkatan fungsi pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ekosistem kepulauan.
Bagian ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Kebijakan penataan ruang Kawasan BBK meliputi:
a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya;
b. peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
d. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera;
e. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
f. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
g. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. MENETAPKAN ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. MENETAPKAN kawasan budi daya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah;
b. mengembangkan kegiatan ekonomi unggulan yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan beserta prasarananya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian Kawasan BBK dan kawasan sekitarnya;
c. mengembangkan kegiatan terkait dalam aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. mengembangkan pulau-pulau kecil beserta perairannya dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan skala ekonomi Kawasan BBK; dan
e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah perairan INDONESIA.
Pasal 9
Strategi peningkatan pelayanan pusat kegiatan Kawasan BBK yang merata dan berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
a. meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan KPBPB dengan pusat- pusat kegiatan di negara tetangga, antarpusat-pusat kegiatan di dalam KPBPB, dan keterkaitannya dengan pusat kegiatan di kawasan sekitarnya;
b. mempertahankan fungsi pusat-pusat kegiatan yang sudah ada secara optimal;
c. mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan panduan rancang perkotaan; dan
d. mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di Kawasan BBK.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 10
Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. meningkatkan dan memantapkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
b. mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
c. meningkatkan kualitas jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
d. mengoptimalkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, minyak, dan gas bumi;
e. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan mewujudkan keterpaduan jaringan telekomunikasi antarnegara;
f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
g. meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang meliputi air minum, air limbah, drainase, persampahan, RTH dan ruang terbuka non hijau, jalur sepeda dan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta jalur dan ruang evakuasi bencana.
Pasal 11
Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan berdaya saing dalam perekonomian internasional untuk mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas:
a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kerangka kerja sama ekonomi sub regional segitiga pertumbuhan INDONESIA-Malaysia-Singapura (INDONESIA-Malaysia-Singapore Growth-Triangle);
b. menciptakan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. menciptakan iklim investasi yang kondusif pada bidang perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan perikanan;
c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan serta memulihkan kembali fungsi kawasan bagi kegiatan-kegiatan yang izin pemanfaatannya telah berakhir;
d. meningkatkan promosi peluang investasi yang menciptakan banyak lapangan kerja; dan
e. meningkatkan pelayanan penunjang kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung perwujudan koridor ekonomi Pulau Sumatera.
Pasal 12
Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas:
a. MENETAPKAN kawasan pertahanan dan keamanan negara;
b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan antara kawasan pertahanan dan keamanan negara dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.
Pasal 13
Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas:
a. MENETAPKAN ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budi daya sesuai dengan karakteristiknya;
b. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan perkotaan;
d. membatasi ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air dan pulau-pulau kecil untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
e. meningkatkan kualitas dan akuntabilitas sistem perizinan;
f. memberikan insentif bagi kegiatan yang dapat memberikan manfaat besar bagi pengembangan fungsi kawasan dan disinsentif bagi kegiatan yang dapat mengakibatkan kerugian atau gangguan bagi fungsi kawasan; dan
g. melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi dan peruntukan kawasan.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan BBK ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kota … www.djpp.kemenkumham.go.id
Kota Batam sebagai PKN dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kota Tanjungpinang serta kawasan perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagai PKW.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana.
Pasal 16
Rencana sistem pusat kegiatan Kawasan BBK terdiri atas sistem pusat kegiatan primer dan sistem pusat kegiatan sekunder yang berbentuk polisentrik dan seimbang mengikuti karakteristik kawasan sebagai pulau.
Pasal 17
Pasal 18
Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.
Pasal 19
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan; dan
c. sistem jaringan perkeretaapian;
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api perkotaan;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 20
Sistem jaringan jalan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan arteri sekunder;
d. jaringan jalan bebas hambatan; dan
e. jaringan jalan strategis nasional.
Pasal 21
(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Batam meliputi:
a. jalan Batam Centre-Sp. Franky-Sp. Kabil-Muka Kuning-Tembesi- Tanjung Berikat;
b. jalan Sp. Kabil-Sp. Jam-Sei Harapan-Terminal Sekupang di Pelabuhan Batam;
c. jalan Sp. Kabil-Sp. Punggur-Bandar Udara Hang Nadim-Batu Besar- Nongsa;
d. jalan Sp. Punggur-Pelabuhan Telaga Punggur;
e. jalan Tembesi-Batu Aji-Tanjung Uncang; dan
f. jalan Sp. Jam-Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam.
(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kabupaten Bintan meliputi jalan Pelabuhan Kijang-Sei Enam-perbatasan Kota Tanjungpinang.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi:
a. jalan Pelabuhan Sri Bintan Pura-Sp. Adi Sucipto-Gesek; dan
b. jalan Sp. Adi Sucipto-Sp. Dompak Lama-Sp. Wacopek-perbatasan Kabupaten Bintan.
(4) Jaringan jalan arteri primer selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 22
(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
b. jaringan jalan kolektor primer 2.
(2) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Batam meliputi:
a. jalan Tanjung Berikat-Sp. Sembulang-Pelabuhan Galang;
b. jalan Muka Kuning-Tanjung Piayu-Telaga Punggur;
c. jalan Simpang Industri Taiwan Punggur-Kawasan Industri Kabil-Batu Besar;
d. jalan Lingkar Nongsa;
e. jalan Simpang Tiga Baloi Bunga Raya-Simpang Penuin-Simpang Jodoh- Simpang Batu Ampar; dan
f. jalan Simpang Sei Ladi-Universitas Internasional Batam-Simpang Penuin.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Bintan meliputi:
a. jalan Tanjung Uban-Lowe-Gesek;
b. jalan KM 16 Gesek-Korindo-Pelabuhan Kijang;
c. jalan Korindo-Kawal;
d. jalan Gesek-Kawal-Malang Rapat-Tanjung Berakit; dan
e. jalan Malang Rapat-Lowe.
(4) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi jalan Simpangan-Senggarang.
(5) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Karimun meliputi:
a. jalan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jalan Tanjung Balai-Meral-Parit Rempak-Parit Benut-Sp. Jelutung-Pasir Panjang;
b. jalan Parit Rempak-Pelabuhan Roro;
c. jalan Sungai Pasir-Teluk Ranai-Teluk Sitimbut;
d. jalan Pasir Panjang-Pelambung-Mentuda-Tanjung Balai; dan
e. jalan Sp. Jelutung-Teluk Ranai.
(6) Jaringan jalan kolektor primer 1 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 23
Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 24
Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d di Kawasan BBK meliputi:
a. jalan Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam-Sp. Kabil-Bandar Udara Hang Nadim;
b. jalan Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kuning-Pulau Galang; dan
c. jaringan jalan bebas hambatan yang berupa jembatan meliputi Simpang Tiga Bundaran Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Bintan.
Pasal 25
Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e di Kabupaten Bintan meliputi jalan Simpang Gesek-Tanjung Uban.
Pasal ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 26
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 27
(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal ditetapkan secara terintegrasi dengan terminal angkutan jalan, halte khusus jalur khusus, stasiun kereta api, transfer point pelabuhan, transfer point bandar udara, dan/atau pusat- pusat kegiatan ekonomi.
Pasal 28
Pasal 29
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keadilan berlalu lintas bagi semua golongan masyarakat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Rencana struktur ruang Kawasan BBK ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana, serta meningkatkan fungsi Kota … www.djpp.kemenkumham.go.id
Kota Batam sebagai PKN dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kota Tanjungpinang serta kawasan perkotaan Tanjung Balai Karimun sebagai PKW.
(2) Rencana struktur ruang Kawasan BBK berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
(3) Rencana struktur ruang Kawasan BBK terdiri atas rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana.
Rencana sistem pusat kegiatan Kawasan BBK terdiri atas sistem pusat kegiatan primer dan sistem pusat kegiatan sekunder yang berbentuk polisentrik dan seimbang mengikuti karakteristik kawasan sebagai pulau.
(1) Penetapan sistem pusat kegiatan primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan eksternal kawasan secara internasional, nasional, dan regional.
(2) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Batam meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:
1. Kawasan Industri Kabil di Kecamatan Nongsa;
2. Kawasan Industri Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
3. Kawasan Industri Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk;
4. Kawasan Industri Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji;
5. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Kawasan Industri Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung; dan
6. Kawasan Industri Lubuk Baja di Kecamatan Lubuk Baja.
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:
1. Pantai Nongsa di Kecamatan Nongsa;
2. Pantai Tanjung Pinggir di Kecamatan Sekupang;
3. Kawasan Wisata Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja; dan
4. Pantai Sembulang di Kecamatan Galang.
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:
1. Kawasan Perdagangan dan Jasa Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja;
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja;
3. Kawasan Perdagangan dan Jasa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan
4. Kawasan Perdagangan dan Jasa Sagulung di Kecamatan Batu Aji.
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:
1. Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa;
2. Pelabuhan Batam berupa Terminal Kabil, Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Batam Center di Kecamatan Batam Kota;
dan
4. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh dan Selat Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pusat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar dan Pulau Nipa di Kecamatan Belakang Padang;
f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kecamatan Batam Kota;
2. Kecamatan Nongsa;
3. Kecamatan Batu Aji;
4. Kecamatan Sagulung;
5. Kecamatan Sei Beduk;
6. Kecamatan Sekupang;
7. Kecamatan Lubuk Baja;
8. Kecamatan Batu Ampar;
9. Kecamatan Bengkong; dan
10. Kecamatan Galang.
g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di:
1. Kecamatan Batam Kota;
2. Kecamatan Nongsa;
3. Kecamatan Batu Aji;
4. Kecamatan Sagulung;
5. Kecamatan Sei Beduk;
6. Kecamatan Sekupang;
7. Kecamatan Lubuk Baja;
8. Kecamatan Batu Ampar;
9. Kecamatan … www.djpp.kemenkumham.go.id
9. Kecamatan Bengkong; dan
10. Kecamatan Galang.
(3) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Bintan meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:
1. Kawasan Industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
2. Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Bintan Utara; dan
3. Kawasan Industri Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur;
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:
1. Kawasan Wisata Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
2. Kawasan Wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kecamatan Sri Kuala Lobam;
3. Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang; dan
4. Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara;
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa internasional dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:
1. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
2. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dengan cakupan pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:
1. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
2. Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
3. Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara ditetapkan di:
1. Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;
2. Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong; dan
3. Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong;
f. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
2. Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara.
(4) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Tanjungpinang meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di Kawasan Industri Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari;
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di Kawasan Wisata Senggarang dan Kawasan Wisata Pulau Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
c. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di Pelabuhan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara, ditetapkan di:
1. Batu Hitam di Kecamatan Tanjungpinang Barat; dan
2. Simpang KM 14 Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
2. Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari; dan
3. Kawasan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
h. pusat kegiatan pemerintahan provinsi dengan fungsi utama pemerintahan dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari.
(5) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di:
1. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan
2. Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing;
b. pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di:
1. Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan
2. Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral;
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang ditetapkan di:
1. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing;
2. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral;
3. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional ditetapkan di Kawasan Industri Perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral;
f. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing; dan
g. pusat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
g. pusat kegiatan pendidikan dan pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama pendidikan serta kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di pusat perkotaan baru di Kecamatan Tebing.
(6) Kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 dan ayat (5) huruf d angka 3 ditetapkan di sebagian wilayah perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan mengenai sistem pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Rencana sistem jaringan prasarana Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) meliputi sistem jaringan: transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana perkotaan.
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pergerakan orang dan barang serta memfungsikannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut; dan
c. sistem jaringan transportasi udara.
(3) Sistem ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. sistem jaringan transportasi penyeberangan; dan
c. sistem jaringan perkeretaapian;
(4) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a di Kawasan BBK terdiri atas:
a. jaringan jalan; dan
b. lalu lintas dan angkutan jalan.
(5) Sistem jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan; dan
b. lintas penyeberangan.
(6) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas:
a. jaringan jalur kereta api perkotaan;
b. stasiun kereta api; dan
c. fasilitas operasi kereta api.
(7) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kawasan BBK terdiri atas:
a. tatanan kepelabuhanan; dan
b. alur pelayaran.
(8) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di Kawasan BBK terdiri atas:
a. tatanan kebandarudaraan; dan
b. ruang udara untuk penerbangan.
Pasal 20
Sistem jaringan jalan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) huruf a terdiri atas:
a. jaringan … www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jaringan jalan arteri primer;
b. jaringan jalan kolektor primer;
c. jaringan jalan arteri sekunder;
d. jaringan jalan bebas hambatan; dan
e. jaringan jalan strategis nasional.
Pasal 21
(1) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Batam meliputi:
a. jalan Batam Centre-Sp. Franky-Sp. Kabil-Muka Kuning-Tembesi- Tanjung Berikat;
b. jalan Sp. Kabil-Sp. Jam-Sei Harapan-Terminal Sekupang di Pelabuhan Batam;
c. jalan Sp. Kabil-Sp. Punggur-Bandar Udara Hang Nadim-Batu Besar- Nongsa;
d. jalan Sp. Punggur-Pelabuhan Telaga Punggur;
e. jalan Tembesi-Batu Aji-Tanjung Uncang; dan
f. jalan Sp. Jam-Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam.
(2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kabupaten Bintan meliputi jalan Pelabuhan Kijang-Sei Enam-perbatasan Kota Tanjungpinang.
(3) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi:
a. jalan Pelabuhan Sri Bintan Pura-Sp. Adi Sucipto-Gesek; dan
b. jalan Sp. Adi Sucipto-Sp. Dompak Lama-Sp. Wacopek-perbatasan Kabupaten Bintan.
(4) Jaringan jalan arteri primer selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 22
(1) Jaringan jalan kolektor primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
a. jaringan jalan kolektor primer 1; dan
b. jaringan jalan kolektor primer 2.
(2) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Batam meliputi:
a. jalan Tanjung Berikat-Sp. Sembulang-Pelabuhan Galang;
b. jalan Muka Kuning-Tanjung Piayu-Telaga Punggur;
c. jalan Simpang Industri Taiwan Punggur-Kawasan Industri Kabil-Batu Besar;
d. jalan Lingkar Nongsa;
e. jalan Simpang Tiga Baloi Bunga Raya-Simpang Penuin-Simpang Jodoh- Simpang Batu Ampar; dan
f. jalan Simpang Sei Ladi-Universitas Internasional Batam-Simpang Penuin.
(3) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Bintan meliputi:
a. jalan Tanjung Uban-Lowe-Gesek;
b. jalan KM 16 Gesek-Korindo-Pelabuhan Kijang;
c. jalan Korindo-Kawal;
d. jalan Gesek-Kawal-Malang Rapat-Tanjung Berakit; dan
e. jalan Malang Rapat-Lowe.
(4) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kota Tanjungpinang meliputi jalan Simpangan-Senggarang.
(5) Jaringan jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Kabupaten Karimun meliputi:
a. jalan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jalan Tanjung Balai-Meral-Parit Rempak-Parit Benut-Sp. Jelutung-Pasir Panjang;
b. jalan Parit Rempak-Pelabuhan Roro;
c. jalan Sungai Pasir-Teluk Ranai-Teluk Sitimbut;
d. jalan Pasir Panjang-Pelambung-Mentuda-Tanjung Balai; dan
e. jalan Sp. Jelutung-Teluk Ranai.
(6) Jaringan jalan kolektor primer 1 selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Jaringan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 23
Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
Pasal 24
Jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d di Kawasan BBK meliputi:
a. jalan Terminal Batu Ampar di Pelabuhan Batam-Sp. Kabil-Bandar Udara Hang Nadim;
b. jalan Sp Kabil-Kawasan Industri Muka Kuning-Pulau Galang; dan
c. jaringan jalan bebas hambatan yang berupa jembatan meliputi Simpang Tiga Bundaran Kabil-Pulau Tanjung Sauh-Pulau Bintan.
Pasal 25
Jaringan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e di Kabupaten Bintan meliputi jalan Simpang Gesek-Tanjung Uban.
Pasal ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
Pasal 26
(1) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(4) huruf b ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal;
b. terminal; dan
c. fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 27
(1) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam rangka mengembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, dan mendukung kebutuhan angkutan massal.
(2) Lajur, jalur, atau jalan khusus angkutan massal ditetapkan secara terintegrasi dengan terminal angkutan jalan, halte khusus jalur khusus, stasiun kereta api, transfer point pelabuhan, transfer point bandar udara, dan/atau pusat- pusat kegiatan ekonomi.
Pasal 28
Pasal 29
Fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam rangka untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan keadilan berlalu lintas bagi semua golongan masyarakat dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
BAB IV
RENCANA POLA RUANG KAWASAN BBK
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Kawasan Lindung
BAB Ketiga
Kawasan Budi Daya
BAB V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BBK
BAB Kesatu
Umum
BAB Kedua
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Kawasan BBK
BAB Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Kawasan BBK
Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:
a. MENETAPKAN kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya;
c. mewujudkan RTH termasuk kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
e. mengembangkan kerja sama antarnegara dan antarorganisasi internasional dalam meningkatkan fungsi lindung di laut;
f. mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyelenggarakan … www.djpp.kemenkumham.go.id
g. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, waduk, mata air, dan perairan laut;
h. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
i. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
j. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, dan perubahan sifat fisik lingkungan lainnya;
k. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
l. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
m. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana; dan
n. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan di darat dan laut.
Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas:
a. MENETAPKAN kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Bintan, Pulau Karimun, dan Pulau Karimun Anak untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya;
c. mewujudkan RTH termasuk kawasan yang berfungsi lindung dalam kawasan perkotaan dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang;
d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
e. mengembangkan kerja sama antarnegara dan antarorganisasi internasional dalam meningkatkan fungsi lindung di laut;
f. mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kawasan BBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyelenggarakan … www.djpp.kemenkumham.go.id
g. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan tangkapan air, kawasan pantai, sungai, waduk, mata air, dan perairan laut;
h. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
i. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
j. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan pencemaran laut, perusakan hutan bakau, dan perubahan sifat fisik lingkungan lainnya;
k. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
l. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
m. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempertimbangkan mitigasi bencana dan memiliki adaptasi lingkungan di kawasan rawan bencana; dan
n. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan di darat dan laut.
(1) Penetapan sistem pusat kegiatan primer di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dalam rangka meningkatkan pelayanan eksternal kawasan secara internasional, nasional, dan regional.
(2) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Batam meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:
1. Kawasan Industri Kabil di Kecamatan Nongsa;
2. Kawasan Industri Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
3. Kawasan Industri Muka Kuning di Kecamatan Sei Beduk;
4. Kawasan Industri Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji;
5. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Kawasan Industri Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung; dan
6. Kawasan Industri Lubuk Baja di Kecamatan Lubuk Baja.
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:
1. Pantai Nongsa di Kecamatan Nongsa;
2. Pantai Tanjung Pinggir di Kecamatan Sekupang;
3. Kawasan Wisata Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja; dan
4. Pantai Sembulang di Kecamatan Galang.
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:
1. Kawasan Perdagangan dan Jasa Jodoh di Kecamatan Lubuk Baja;
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja;
3. Kawasan Perdagangan dan Jasa Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar; dan
4. Kawasan Perdagangan dan Jasa Sagulung di Kecamatan Batu Aji.
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi udara dan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:
1. Bandar Udara Hang Nadim di Kecamatan Nongsa;
2. Pelabuhan Batam berupa Terminal Kabil, Terminal Nongsa di Kecamatan Nongsa, Terminal Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, dan Terminal Sekupang di Kecamatan Sekupang;
3. Pelabuhan Penyeberangan Batam Center di Kecamatan Batam Kota;
dan
4. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Jodoh dan Selat Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pusat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Tanjung Sengkuang di Kecamatan Batu Ampar dan Pulau Nipa di Kecamatan Belakang Padang;
f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kecamatan Batam Kota;
2. Kecamatan Nongsa;
3. Kecamatan Batu Aji;
4. Kecamatan Sagulung;
5. Kecamatan Sei Beduk;
6. Kecamatan Sekupang;
7. Kecamatan Lubuk Baja;
8. Kecamatan Batu Ampar;
9. Kecamatan Bengkong; dan
10. Kecamatan Galang.
g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di:
1. Kecamatan Batam Kota;
2. Kecamatan Nongsa;
3. Kecamatan Batu Aji;
4. Kecamatan Sagulung;
5. Kecamatan Sei Beduk;
6. Kecamatan Sekupang;
7. Kecamatan Lubuk Baja;
8. Kecamatan Batu Ampar;
9. Kecamatan … www.djpp.kemenkumham.go.id
9. Kecamatan Bengkong; dan
10. Kecamatan Galang.
(3) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Bintan meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di:
1. Kawasan Industri Galang Batang di Kecamatan Gunung Kijang;
2. Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Bintan Utara; dan
3. Kawasan Industri Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur;
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang, ditetapkan di:
1. Kawasan Wisata Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong;
2. Kawasan Wisata Pengujan-Kuala Sempang di Kecamatan Sri Kuala Lobam;
3. Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang; dan
4. Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara;
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa internasional dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di:
1. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
2. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dengan cakupan pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di:
1. Pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara;
2. Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
3. Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur;
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara ditetapkan di:
1. Mentigi di Kecamatan Bintan Utara;
2. Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong; dan
3. Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong;
f. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
2. Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara.
(4) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kota Tanjungpinang meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di Kawasan Industri Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari;
b. pusat kegiatan pariwisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di Kawasan Wisata Senggarang dan Kawasan Wisata Pulau Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
c. pusat … www.djpp.kemenkumham.go.id
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja, ditetapkan di Kawasan Perdagangan dan Jasa Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang, ditetapkan di Pelabuhan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
e. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara, ditetapkan di:
1. Batu Hitam di Kecamatan Tanjungpinang Barat; dan
2. Simpang KM 14 Air Raja di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
f. pusat kegiatan pendidikan dengan fungsi utama pendidikan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di:
1. Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
2. Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari; dan
3. Kawasan Batu Sembilan di Kecamatan Tanjungpinang Timur;
g. pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Kawasan Senggarang di Kecamatan Tanjungpinang Kota;
h. pusat kegiatan pemerintahan provinsi dengan fungsi utama pemerintahan dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan, ditetapkan di Pulau Dompak di Kecamatan Bukit Bestari.
(5) Sistem pusat kegiatan primer yang ditetapkan di Kabupaten Karimun meliputi:
a. pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, permukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal, ditetapkan di sepanjang garis pesisir di:
1. Kawasan ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. Kawasan Industri Parit Rempak, Kawasan Industri Tanjung Melolo, Kawasan Industri Tanjung Penggaru, Kawasan Industri Tanjung Jepun, Kawasan Industri Tanjung Sememal, dan Kawasan Industri Pasir Panjang di Kecamatan Meral; dan
2. Kawasan Industri Teluk Lekup di Kecamatan Tebing;
b. pusat kegiatan wisata mancanegara dan domestik dengan fungsi utama pengembangan pariwisata dan fungsi pendukung sebagai permukiman dan simpul transportasi penumpang ditetapkan di:
1. Pantai Pongkar di Kecamatan Tebing; dan
2. Pantai Pelalawan di Kecamatan Meral;
c. pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan fungsi utama perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung permukiman, simpul transportasi penumpang, dan wisata belanja ditetapkan di Kawasan CBD Tebing dan Kawasan Perdagangan dan Jasa Malarko Barat di Kecamatan Tebing;
d. pusat kegiatan transportasi yang merupakan simpul transportasi laut dengan fungsi utama transportasi dan fungsi pendukung pelayanan perpindahan penumpang dan barang ditetapkan di:
1. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Malarko di Kecamatan Tebing;
2. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun berupa Terminal Parit Rempak di Kecamatan Meral;
3. kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain di sebagian wilayah perairan di Selat Durian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. pusat kegiatan industri perkapalan dengan fungsi utama pengembangan industri khusus maritim dan fungsi pendukung perumahan karyawan serta simpul transportasi internasional ditetapkan di Kawasan Industri Perkapalan Sembawang di Kecamatan Meral;
f. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi utama pertahanan dan keamanan negara dan fungsi pendukung menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA ditetapkan di Pulau Karimun Anak di Kecamatan Tebing; dan
g. pusat ...
www.djpp.kemenkumham.go.id
g. pusat kegiatan pendidikan dan pusat kegiatan kesehatan dengan fungsi utama pendidikan serta kesehatan berkualitas internasional dan fungsi pendukung penyediaan pelayanan perkotaan ditetapkan di pusat perkotaan baru di Kecamatan Tebing.
(6) Kawasan bongkar muat dan alih barang dari satu kapal ke kapal yang lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 4 dan ayat (5) huruf d angka 3 ditetapkan di sebagian wilayah perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan mengenai sistem pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
(3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
(4) Terminal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Telaga Punggur Kecamatan Nongsa di Kota Batam, Terminal Sri Tri Buana Simpang Lagoi Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan, dan terminal pada Kecamatan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun; dan
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi Terminal di Bintan Center Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang dan terminal lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di:
a. Terminal Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa Kecamatan Nongsa, serta Terminal Sekupang Kecamatan Sekupang di Pelabuhan Batam Kota Batam;
b. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan;
c. Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Pelabuhan Batu Enam di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan
d. Terminal Parit Rempak Kecamatan Meral dan Terminal Malarko Kecamatan Tebing di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a di Kawasan BBK meliputi:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
(2) Pelabuhan penyeberangan di Kota Batam terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Batu Ampar/Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Teluk Senimba di Kecamatan Sekupang, dan Pelabuhan Nongsa di Kecamatan Nongsa; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sekupang di Kecamatan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Sagulung serta Pelabuhan Sijantung dan Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang.
(3) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
b. pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara.
(4) Pelabuhan penyeberangan di Kota Tanjungpinang terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Tanjung Geliga di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, serta Pelabuhan Tanjung Mocho dan Pelabuhan Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari.
(5) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karimun terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tebing; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Parit Rempak di Kecamatan Meral.
(6) Pelabuhan penyeberangan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
(1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam rangka menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
(2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi terminal penumpang dan terminal barang.
(3) Terminal penumpang berfungsi melayani keterpaduan terminal dengan pusat-pusat kegiatan dan moda transportasi lainnya.
(4) Terminal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. terminal penumpang tipe A yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan perdesaan meliputi Terminal Telaga Punggur Kecamatan Nongsa di Kota Batam, Terminal Sri Tri Buana Simpang Lagoi Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan, dan terminal pada Kecamatan Tanjung Balai Karimun di Kabupaten Karimun; dan
b. terminal penumpang tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, dan/atau angkutan perdesaan meliputi Terminal di Bintan Center Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang dan terminal lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.
(5) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan secara terpadu dengan pelabuhan ditetapkan di:
a. Terminal Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar, Terminal Kabil dan Terminal Nongsa Kecamatan Nongsa, serta Terminal Sekupang Kecamatan Sekupang di Pelabuhan Batam Kota Batam;
b. Pelabuhan Bandar Sri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Sei Kolak Kijang di Kecamatan Bintan Timur, dan Pelabuhan Tanjung Berakit di Kecamatan Teluk Sebong di Kabupaten Bintan;
c. Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Barat, Pelabuhan Batu Enam di Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari di Kota Tanjungpinang; dan
d. Terminal Parit Rempak Kecamatan Meral dan Terminal Malarko Kecamatan Tebing di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun.
Pasal … www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a di Kawasan BBK meliputi:
a. pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara;
b. pelabuhan penyeberangan lintas antarkabupaten/kota; dan
c. pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota.
(2) Pelabuhan penyeberangan di Kota Batam terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Batu Ampar/Harbour Bay di Kecamatan Batu Ampar, Pelabuhan Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Teluk Senimba di Kecamatan Sekupang, dan Pelabuhan Nongsa di Kecamatan Nongsa; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sekupang di Kecamatan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, Pelabuhan Sagulung di Kecamatan Sagulung serta Pelabuhan Sijantung dan Pelabuhan Sembulang di Kecamatan Galang.
(3) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Bintan terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Bandar Bintan Telani di Kecamatan Teluk Sebong, Pelabuhan Bandar Sri Udana di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Gisi Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan; dan
b. pelabuhan … www.djpp.kemenkumham.go.id
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bayi Intan di Kecamatan Bintan Timur, Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara.
(4) Pelabuhan penyeberangan di Kota Tanjungpinang terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Pelabuhan Tanjung Geliga di Kecamatan Tanjungpinang Kota, dan Pelabuhan Tanjung Mocho di Kecamatan Bukit Bestari; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Sri Bintan Pura di Kecamatan Tanjungpinang Timur, serta Pelabuhan Tanjung Mocho dan Pelabuhan Dompak Seberang di Kecamatan Bukit Bestari.
(5) Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karimun terdiri atas:
a. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Pelabuhan Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Karimun dan Pelabuhan Tanjung Tiram di Kecamatan Tebing; dan
b. pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Pelabuhan Parit Rempak di Kecamatan Meral.
(6) Pelabuhan penyeberangan di Kawasan BBK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditetapkan dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.