PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

PERPRES Nomor 4 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan : 1. Dana Abadi Umat adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji. 2. Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Agama.

Pasal 2

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

Susunan organisasi Badan Pengelola Dana Abadi Umat terdiri dari: a. Ketua; b. Dewan Pengawas; dan c. Dewan Pelaksana.

Pasal 6

Koreksi

Badan Pengelola Dana Abadi Umat diketuai oleh Menteri, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 7

(1) Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat mempunyai tugas: a. memimpin dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran Badan Pengelola Dana Abadi Umat; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat setiap tahun kepada PRESIDEN dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. (2) Penetapan kebijakan umum oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 8

Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. menyusun rancangan kebijakan umum Badan Pengelola Dana Abadi Umat; b. menyusun sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat; c. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana; d. melaksanakan penilaian dan evaluasi atas penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Abadi Umat oleh Dewan Pelaksana. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut bidang keuangan, Dewan Pengawas dapat menggunakan tenaga auditor sesuai dengan kebutuhan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan tenaga auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 10

Dewan Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat.

Pasal 11

(1) Dewan Pelaksana mempunyai tugas: a. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan Dana Abadi Umat; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola Dana Abadi umat yang meliputi kebijakan umum, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan lain sesuai dengan tugas Badan Pengelola Dana Abadi Umat; c. menyiapkan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat; d. melaksanakan penilaian kelayakan usul pemanfaatan Dana Abadi Umat; e. menyelenggarakan usaha produktif dalam rangka pemanfaatan Dana Abadi Umat; f. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional; g. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; i. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menjalin kerjasama dengan lembaga lain. (2) Dewan Pelaksana menyampaikan rancangan Keputusan Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat tentang Pemanfaatan Dana Abadi Umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 12

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana dibantu oleh sebuah sekretariat, yang secara administratif berada di bawah Dewan Pelaksana. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lebih profesional, di lingkungan Sekretariat dapat diangkat tenaga profesional dan administrasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat. (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional dan administrasi Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri selaku Ketua Badan Pengelola Dana Abadi Umat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

Pasal 14

Koreksi

(1) Keanggotaan Dewan Pelaksana berasal dari unsur Pemerintah. (2) Jumlah anggota Dewan Pelaksana sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pelaksana dan 1 (satu) orang ditetapkan menjadi Sekretaris.

Pasal 15

(1) Keanggotaan Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat merupakan tokoh masyarakat dan/atau orang yang mewakili lembaga/organisasi Islam. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif dan mewakili instansi Pemerintah terkait, yang diusulkan oleh Pimpinan Instansi terkait kepada Menteri. (3) Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berasal dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara ex officio oleh pejabat struktural atau fungsional di lingkungan instansi Pemerintah. (4) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewah Pelaksana yang berasal dari unsur masyarakat dan unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 16

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri.

Pasal 17

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana oleh Menteri kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan lembaga atau organisasi Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 19

Usulan calon keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana untuk periode selanjutnya disampaikan Menteri kepada PRESIDEN sekurang- kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana periode sebelumnya berakhir.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21

(l) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana yang berhenti sebelum berakhir masa kerjanya dapat dilakukan penggantian antar waktu. (2) Ketentuan mengenai penggantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang BADAN PENGELOLA DANA ABADI UMAT

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

BAB VIII

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31