Peraturan Menteri Nomor 56-permentan-ot-140-9-2010 Tahun 2010 tentang PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN DILUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa Organisme Pengganggu Tumbuhan dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. 2. Tumbuhan adalah semua jenis sumberdaya alam nabati dalam keadaan hidup atau mati, baik belum diolah maupun telah diolah. 3. Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya organisme tumbuhan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik INDONESIA. 4. Tindakan Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan terhadap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. 5. Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut AROPT adalah suatu proses untuk MENETAPKAN bahwa suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina atau Organisme Penganggu Tumbuhan Penting, serta menentukan syarat-syarat dan tindakan Karantina Tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan tersebut. 6. Instalasi karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut instalasi karantina adalah tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. 7. Tempat pemasukan dan/atau pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang telah ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan. 8. Tempat lain diluar Instalasi karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut tempat lain adalah suatu tempat selain instalasi karantina yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. 9. Alat angkut adalah alat untuk pengangkutan barang maupun orang baik melalui udara, laut dan darat termasuk tongkang dan petikemas. 10. Petugas Karantina Tumbuhan adalah Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Tumbuhan. 11. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Setempat adalah UPT Karantina Pertanian selain UPT Karantina Tempat pemasukan atau pengeluaran yang berada di wilayah layanan di mana pelaksanaan tindakan karantina dilakukan.

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. (2) Peraturan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tindakan karantina pemasukan dan/atau pengeluaran sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pelaksanaan tindakan karantina di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina.

(1) Tindakan karantina dilaksanakan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran di dalam instalasi karantina oleh Petugas Karantina Tumbuhan. (2) Dalam hal tertentu dan berdasarkan hasil AROPT tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di luar tempat pemasukan atau pengeluaran, baik di dalam instalasi karantina maupun di tempat lain di luar instalasi karantina di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (3) Dalam hal pemasukan media pembawa dari luar wilayah negara Republik INDONESIA, tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di negara asal.

Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan apabila: a. media pembawa, organisme pengganggu tumbuhan dan/atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tertentu yang karena sifatnya, tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran; b. lebih efisien jika tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran; c. tidak tersedia instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran; d. instalasi karantina atau tempat lain di luar instalasi karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, masih belum mencukupi untuk menampung media pembawa yang akan dikenakan tindakan karantina; dan/atau e. berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan tindakan karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran.

(1) Tindakan karantina di negara asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan terhadap media pembawa yang tidak dilarang pemasukannya, dan berdasarkan hasil AROPT: a. media pembawa bukan merupakan media pembawa yang terkena tindakan pengasingan dan pengamatan; dan b. dinilai lebih efektif dan efisien daripada dilakukan di tempat pemasukan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan kesehatan. (3) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, NPPO negara asal, pemilik, dan produsen media pembawa. (4) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap media pembawa paling banyak sejumlah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tindakan karantina di negara asal dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di luar wilayah layanan UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan atau tempat pengeluaran, dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan pada UPT Karantina Pertanian setempat. (2) Wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.