Peraturan Menteri Nomor p-29-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN TANAMAN INDUSTRI SAGU

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Sagu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK-HTI Sagu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan sagu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan dan pemasaran hasil. 2. Sistem budidaya hasil hutan sagu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil hutan sagu mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup sebagai jaminan kelestarian hasil. 3. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disingkat RKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja jangka panjang selama 10 (sepuluh) tahun untuk seluruh areal kerja IUPHHBK-HTI Sagu, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, yang meliputi kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil, merata dan transparan. 4. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disebut RKTUPHH-HTI Sagu adalah rencana kerja dengan jangka 12 (dua belas) bulan yang disusun berdasarkan RKUPHHBK-HTI Sagu 5. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Sagu yang selanjutnya disebut BKUPHHBK-HTI Sagu adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang baru diterbitkan izinnya dan belum memiliki RKUPHHBK-HTI Sagu Pertama. 6. Penataan Areal Kerja adalah pembagian areal kerja menjadi bagian-bagian areal yang terdiri dari blok dan petak kerja sesuai dengan peruntukannya untuk keperluan tanaman pokok, tanaman unggulan, tanaman kehidupan, sarana dan prasarana serta kawasan lindung. 7. Inventarisasi Hutan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran dan taksasi volume hasil hutan sagu yang akan diproduksi. 8. Pembukaan Wilayah Hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan IUPHHBK-HTI Sagu. 9. Penyiapan Lahan adalah kegiatan persiapan, pembersihan lahan dan pengolahan lahan untuk keperluan penanaman. 10. Pembersihan Lahan adalah pekerjaan pembersihan areal untuk membuka lahan dengan cara menebang/membersihkan semak belukar, alang-alang, pohon-pohon dan tunggak. 11. Tanaman Pokok adalah tanaman untuk tujuan produksi hasil hutan sagu. 12. Sarana dan Prasarana adalah alat dan bangunan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan IUPHHBK-HTI Sagu. 13. Kawasan Lindung adalah kawasan yang dilindungi dalam rangka perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam. 14. Laporan Hasil Cruising (LHC) yang selanjutnya disebut LHC adalah dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu dari pelaksanaan kegiatan inventarisasi tegakan pada petak kerja yang memuat jumlah batang yang siap panen dan taksiran volume hasil hutan sagu. 15. Rekapitulasi LHC adalah dokumen hasil pengolahan data hasil hutan sagu dari LHC setiap petak kerja yang memuat jumlah batang yang siap panen dan taksiran volume hasil hutan sagu. 16. Gubernur adalah kepala daerah di wilayah provinsi. 17. Bupati adalah kepala daerah di wilayah kabupaten. 18. Walikota adalah kepala daerah di wilayah kotamadya. 19. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Provinsi. 20. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/Kota. 21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 22. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Timber Cruising (GANISPHPL-TC) adalah GANISPHPL yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam kegiatan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB), timber cruising, penyusunan LHC petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan, serta pengukuran berkala pada Petak Ukur Permanen (PUP). 23. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Produksi (GANISPHPL-CANHUT) adalah GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut- II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010. 24. WAS-GANISPHPL Perencanaan Hutan Produksi (WAS-GANISPHPL- CANHUT) adalah WAS-GANISPHPL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010.

Budidaya dan pemanenan sagu adalah sistem tebang pilih dengan permudaan buatan dan atau permudaan alam, yang dikembangkan dengan anakan atau dengan biji.

(1) Setiap pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib mengajukan Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak RKUPHHBK-HTI Sagu disetujui. (2) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu tahun berikutnya diajukan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir tahun RKTUPHHBK-HT berjalan. (3) Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan: a. Peta areal kerja sesuai Keputusan IUPHHBK-HTI Sagu; b. RKUPHHBK-HTI Sagu yang telah disetujui; c. Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi yang ditandatangani oleh GANISPHPL-TC atau GANISPHPL-CANHUT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)

(1) Bagi Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang baru memperoleh izin, sebelum RKUPHHBK-HTI Sagu dinilai dan disetujui, dapat menyusun dan mengajukan usulan BKUPHHBK-HTI Sagu dengan format sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. (2) Usulan BKUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang. (3) BKUPHHBK-HTI Sagu hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak BKUPHHBK-HTI Sagu disetujui.

(1) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu setiap bulan, dan tahunan kepada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT. (2) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan/realisasi RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu secara periodik setiap bulan dan tahunan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala UPT. (3) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dalam penilaian dan persetujuan RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK HTI Sagu serta pelaporan pelaksanaannya. (4) Pengawasan atas pelaksanaan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau BKUPHHBK-HTI Sagu dilakukan oleh WASGANISPHPL-CANHUT.

(1) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang tidak menyusun dan menyerahkan RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu atau revisinya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu yang terlambat memenuhi persyaratan penilaian Usulan RKTUPHHBK-HTI Sagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan target RKTUPHHBK-HTI Sagu sebesar 10% (sepuluh perseratus).

(1) Usulan RKUPHHBK-HTI Sagu yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, wajib diproses persetujuannya berdasarkan Peraturan ini dan masa berlakunya ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) Dalam hal GANISPHPL-TC dan atau GANISPHPL-CANHUT belum tersedia, RKUPHHBK-HTI Sagu dan RKTUPHHBK-HTI Sagu dapat disusun oleh tenaga teknis yang tersedia di perusahaan IUPHHBK sampai dengan tahun 2010 sejak diterbitkannya Peraturan ini. (3) Pemegang IUPHHBK-HTI Sagu wajib mengadakan GANISPHPL-TC dan GANISPHPL-CANHUT sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.58/Menhut-II/2008 jo. Nomor P.20/Menhut-II/2010 tentang Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.