Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 tentang SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

(1) Pegawai Kemhan dapat tidak melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperoleh dari: a. dalam tugas Kedinasan; dan b. di luar tugas Kedinasan. (2) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan dalam tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. cinderamata dalam kegiatan resmi Kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan b. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi Penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima. (3) Gratifikasi yang dapat tidak dilaporkan di luar tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan; b. hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, dan upacara adat/agama lainnya; c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Kemhan/Penyelenggara Negara; d. pemberian sesama Pegawai Kemhan atau Penyelenggara Negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang; e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum; f. hidangan atau sajian yang berlaku umum; g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi; h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan i. kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar Kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi.

(1) Organisasi UPG terdiri atas: a. Penanggung Jawab; b. Pengendali; c. Ketua; d. Sekretaris; dan e. Anggota. (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Menteri Pertahanan. (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Inspektur Umum Inspektorat Jenderal Kemhan. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dijabat oleh Kepala Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Pejabat Struktural, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Kemhan. (7) Susunan Organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dicatat dan dilakukan reviu awal. (2) Reviu awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reviu atas kelengkapan laporan; dan b. reviu atas laporan Gratifikasi. (3) Dalam hal diperlukan, UPG dapat meminta keterangan kepada pihak Pelapor terkait kelengkapan laporan.