Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 4. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian yang melekat pada unit yang sudah ada. 5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa, adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa. www.djpp.kemenkumham.go.id 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian yang bersangkutan. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 10. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Kementerian. 11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya. 12. Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE, adalah unit kerja Kementerian yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik. 13. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembentukan ULP bertujuan untuk: a. menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan tata nilai pengadaan; dan b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap Satker dapat membentuk ULP dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja dalam pengadaan barang/jasa. (2) Pembentukan ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas nama Menteri, oleh: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; d. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar; e. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; f. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; g. Direktur Jenderal Kebudayaan; h. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan; i. Kepala Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; atau j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. (3) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi volume, besaran dana, dan jenis kegiatan pengadaan barang/jasa. (4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan unit organisasi nonstruktural yang diintegrasikan pada unit struktural pada masing-masing Satker, yang melaksanakan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa. (5) Dalam hal Satker tidak memiliki sumber daya untuk membentuk ULP atau diangggap tidak efisien untuk membentuk ULP tersendiri dapat menggunakan ULP Satker yang terdekat dengan wilayah kerjanya.

(1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Satker yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya. (2) Hubungan kerja ULP dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan meliputi: a. penyampaian laporan proses dan hasil pengadaan barang/jasa. b. memberikan pedoman dan petunjuk kepada unit kerja dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang/jasa; dan c. pelaksanaan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan PA. (3) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (4) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa; c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan pengadaan barang/jasa.

Kepala ULP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I dan KPA terkait.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya pemilihan penyedia barang/jasa.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id