Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH

(1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah www.djpp.kemenkumham.go.id merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Geologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. (2) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah dipimpin oleh Kepala.

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan pemantauan gunungapi, serta mitigasi bencana gerakan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan anggaran serta pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi; b. penyusunan program pemantauan gunungapi dan mitigasi bencana gerakan tanah; c. pelaksanaan pengamatan dan pemantauan gunungapi; d. pelaksanaan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan pemantauan gunungapi; e. pemberian rekomendasi penetapan status tingkat aktivitas gunungapi; f. penyiapan pemberian rekomendasi teknis mitigasi bencana gunungapi; g. pelaksanaan identifikasi, pemetaan, serta analisis dan evaluasi daerah rawan bencana gerakan tanah; h. penyiapan pemberian rekomendasi teknis penanggulangan bencana gerakan tanah; i. pengelolaan sarana dan prasarana teknis; dan j. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

(1) Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pemantauan Gunungapi; c. Seksi Gerakan Tanah; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur Organisasi Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Pengamat Gunungapi, Penyelidik Bumi, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan Jabatan Fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah serta dengan instansi lain di luar Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah terdiri atas: a. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku, berlokasi di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wilayah kerja Sulawesi dan Maluku; dan b. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, berlokasi di Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan wilayah kerja Nusa Tenggara.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2013 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, JERO WACIK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id