PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERDA Nomor 2 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID- 19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan PRESIDEN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. 6. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria ISPA, demam, atau ISPA berat. 7. Protokol Kesehatan adalah langkah-langkah dan tata cara penanganan kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. 8. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Sragen. 9. Komando Distrik Militer yang selanjutnya disebut Kodim adalah Komando Distrik Militer 0725/Sragen. 10. Tentara Nasional INDONESIA yang disingkat TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan di lingkungan Komando Distrik Militer 0725/Sragen. 11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 12. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 13. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan aktifitas masyarakat secara lebih ketat.

BAB II

PENANGGULANGAN

Pasal 5

Koreksi

Penanggulangan COVID-19 terdiri atas: a. pencegahan; dan b. penanganan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan untuk menghindari penyebaran COVID-19 yang bertambah dan meluas atau meningkat. (2) Pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berinteraksi dengan orang lain; b. melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing); c. menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); d. menerapkan PSBB; e. tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; g. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi; h. melakukan rapid tes antibodi dan/atau antigen; i. melakukan swab PCR; j. menghindari tempat keramaian; k. berdiam atau tinggal di rumah bagi yang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu dan demam; dan/atau l. melakukan vaksinasi COVID-19.

Pasal 7

(1) Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara PSBB dan/atau PPKM, arahan norma diantaranya mengenai: a. pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan; b. pembatasan kegiatan aktifitas bekerja di tempat kerja; c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; f. pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang; g. pembatasan kegiatan pesta perkawinan atau khitanan; dan/atau h. pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB dan/atau PPKM diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bagi pasien atau masyarakat yang terinfeksi COVID-19. (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit lainnya dan/atau tempat fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan prosedur penanganan COVID-19. (3) Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit dan/atau fasilitas kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditunjuk wajib memberikan pelayanan COVID-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Koreksi

Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan ikut serta dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap orang wajib: a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah dan/atau berinteraksi dengan orang lain; b. mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan; c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan menghindari kerumunan; d. melaksanakan isolasi mandiri dan/atau isolasi terpusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terkonfirmasi positif COVID-19 dan/atau berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19; dan e. menghindari dan/atau tidak menghadiri acara/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan penyakit menular dan/atau COVID-19 di saat pemberlakuan masa karantina atau pembatasan aktifitas masyarakat. f. mengikuti pemeriksaan deteksi dini g. mematuhi tata cara penguburan jenazahpasien COVID-19, dan; h. mengikuti vaksinasi COVID-19 (2) Dalam pencegahan penyebaran COVID-19,setiap orang wajib mengikuti pemerksaan untuk memperlambat atau memutus penyebaran COVID-19 dari pasien di lingkungan terdekat, (3) Dalam penanganan COVID-19 setiap orang wajib: a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiogi (contact tracing) apabila telah di tetapkan untuk di periksa petugas; b. melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau di isoter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; c. melaporkan ke tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19; dan d. mematuhi pedoman dalam penanganan COVID-19. (4) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan dan disertai membuat pernyataan untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19; b. kerja sosial berupa membersihkan tempat publik/ fasilitas umum/tempat ibadah; dan c. denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 13

(1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penanggungjawab kegiatan, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan memfasilitasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada kegiatan, usaha, dan/atau tempat/fasilitas yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara: a. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19; b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan; c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan/ tempat kegiatan/usaha; d. upaya pengaturan jaga jarak; e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19; dan h. menghindari dan/atau tidak menyelenggarakan acara/kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa yang berpotensi menyebarkan penyakit menular dan/atau COVID-19 di saat pemberlakuan masa karantina atau pembatasan aktifitas masyarakat. (2) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan/tempat/fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. denda administrastif dengan ketentuan sebagai berikut: 1) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab usaha perorangan/mikro, kecil dan menengah dan sejenisnya; 2) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan/ usaha toko modern/swalayan, rumah makan, restoran, café, tempat hiburan/wisata dan usaha lain; dan 3) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk industri besar. d. Penutupan sementara kegiatan usaha; dan e. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 14

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi: a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri; b. tempat pendidikan; c. tempat ibadah; d. terminal, stasiun; e. transportasi umum; f. tempat perbelanjaan; g. apotek dan toko obat; h. warung makan, angkringan, rumah makan, cafe dan restoran; i. pedagang kaki lima/lapak jajanan; j. perhotelan/wisma/penginapan lain yang sejenis; k. tempat hiburan, karaoke, game station, billiard dan tempat hiburan lainnya; l. tempat wisata; m. tempat parkir umum; n. fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat pengobatan tradisional dan sejenisnya); o. salon kecantikan/potong rambut, spa dan pusat kebugaran; p. tempat/prasarana olah raga umum; q. gedung pertemuan; r. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan s. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi atau kontak erat, maka pimpinan/pengelola/penanggung jawab tempat usaha/kerja/tempat kegiatan wajib: a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan, Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat atau Dinas Kesehatan; b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja/pegawai dengan cairan pembersih/cairan disinfeksi; d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja yang terkonfirmasi COVID-19; e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi pekerja yang terkonfirmasi COVID-19; dan f. membantu/memfasilitasi pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/karantina mandiri terhadap pekerja/ pegawai dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat yang konfirmasi positif COVID-19. (2) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus suspek, kasus probable atau kontak erat, wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/atau Rapid Diagnostic Test (RDT) Antigen oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten. (3) Pekerja/pegawai dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi wajib untuk: a. Asimptomatis (tanpa gejala) dan simptomatis (bergejala ringan) dirujuk ke fasilitas isolasi; b. Simptomatis (bergejala sedang/berat) dirujuk ke fasilitas isolasi dan/atau rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan c. dilakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan kontak erat. (4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib membentuk tim/petugas protokol kesehatan COVID-19 di tempat kerjanya masing-masing.

Pasal 16

Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB kedua

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26

BAB XIII

Pasal 27

Pasal 28