PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 3. Bupati adalah Bupati Situbondo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. 5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika. 6. Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang komunikasi dan informatika. 7. Radio Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran berbentuk badan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik INDONESIA untuk radio. 9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Rengganis yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Rengganis adalah lembaga penyiaran radio yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 10. Hak siar adalah hak yang dimiliki Lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta/penciptanya. 11. Cakupan wilayah siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah cakupan wilayah layanan siaran yang meliputi wilayah di sekitar tempat kedudukan lembaga penyiaran yang bersangkutan atau wilayah satu kabupaten. 12. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada Lembaga penyiaran yang bersangkutan. 13. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif atau tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 14. Klafisikasi acara siaran adalah pengelompokan acara siaran berdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia dan khalayak siaran. 15. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio. 16. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio. 17. Komisi Penyiaran INDONESIA yang selanjutnya disebut KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 18. Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat KPID adalah struktur lembaga negara yang bersifat independen mengatur mengenai hal-hal mengenai penyiaran yang dibentuk di tingkat Provinsi Jawa Timur, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta perubahannya, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

BAB V

ORGAN

Pasal 9

Koreksi

Organ LPPL Radio Suara Rengganis terdiri atas : a. Dewan Pengawas; b. Dewan Direksi; c. Stasiun penyiaran; dan d. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 10

Koreksi

Dewan Pengawas mempunyai tugas sesuai ketentuan, yaitu: a. MENETAPKAN kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan rencana tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja, dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; c. melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan terhadap calon anggota dewan direksi; d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 11

Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki kewenangan sesuai ketentuan, yaitu: a. menilai kinerja direksi LPPL Radio Suara Rengganis; b. menilai pelaksanaan rencana kerja, anggaran, independensi dan netralitas siaran; c. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan LPPL Radio Suara Rengganis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan; d. menampung aspirasi, kritik, dan keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan e. meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Rengganis.

Pasal 12

(1) Anggota dewan pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan rapat anggota dewan pengawas. (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur: a. LPPL Radio Suara Rengganis; b. Masyarakat; dan c. Pemerintah Daerah. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah dewan direksi. (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 13

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama, 1 (satu) orang direktur umum dan 1 (satu) orang direktur program, yang masing masing memimpin direktorat. (2) Status kepegawaian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembagan kelembagaan dan sumberdaya; b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional Lembaga dan operasional penyiaran; c. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; f. mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan; g. menjalin kerja sama dengan Lembaga lain. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi LPPL Radio Suara Rengganis; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka Panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku efektif.

Pasal 16

Stasiun penyiaran menyelenggarakan siaran lokal.

Pasal 17

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) LPPL Radio Suara Rengganis membentuk satuan pengawas internal yang merupakan satuan pengawas internal LPPL Radio Suara Rengganis. (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dewan direksi. (3) Satuan Pengawas Internal bertugas melakukan pengawasan intern keuangan dan operasional lainnya serta melaporkan temuannya kepada dewan direksi.

Pasal 19

(1) Satuan pengawas internal memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Dewan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas. (2) Satuan pengawas internal dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas internal kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat direksi. (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas internal.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB Ketiga

Dewan Direksi

Pasal 14

Koreksi

(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama, 1 (satu) orang direktur umum dan 1 (satu) orang direktur program, yang masing masing memimpin direktorat. (2) Status kepegawaian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 15

Koreksi

(1) Dewan Direksi mempunyai tugas : a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembagan kelembagaan dan sumberdaya; b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Rengganis sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional Lembaga dan operasional penyiaran; c. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; e. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku; f. mewakili Lembaga di dalam dan di luar pengadilan; g. menjalin kerja sama dengan Lembaga lain. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya; b. posisi LPPL Radio Suara Rengganis; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang; d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka Panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut. (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dibahas dan disetujui. (5) Rencana induk yang telah disetujui oleh dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku efektif.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 22

Koreksi

(1) Proses seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi. (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektifitas kerja serta paling sedikit beranggotakan: a. Unsur perangkat daerah; dan b. Unsur independen yang mempunyai pengalaman berkaitan dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal radio dan/atau perguruan tinggi dengan kompetensi yang berkaitan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio. (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. Seleksi administrasi; b. Uji Kelayakan dan Kepatutan; dan c. Wawancara akhir. (2) Panitia Seleksi MENETAPKAN calon anggota dewan pengawas berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara seleksi pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 25

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara; g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan k. bukan anggota partai politik.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; e. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 27

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan. (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas. (3) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas. (4) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. pendidikan minimal sarjana atau setara; g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; j. tidak memiliki jabatan lain; dan k. bukan anggota partai politik.

Pasal 29

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap; atau d. diberhentikan.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. tidak melaksanakan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencanan pemberhentian batal. (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (9) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti dan diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 24

Koreksi

(1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat. (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 25

Koreksi

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah : a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. berpendidikan minimal sarjana atau yang setara; g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; j. tidak memiliki jabatan rangkap; dan k. bukan anggota partai politik.

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; e. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis; f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal. (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

BAB Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 27

Koreksi

(1) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas sesuai ketentuan. (2) Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas. (3) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas. (4) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 28

Koreksi

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi adalah: a. Warga Negara INDONESIA; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; f. pendidikan minimal sarjana atau setara; g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran; i. tidak terikat baik langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; j. tidak memiliki jabatan lain; dan k. bukan anggota partai politik.

Pasal 29

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap; atau d. diberhentikan.

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila : a. tidak melaksanakan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku; b. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Rengganis; c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya. (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencanan pemberhentian batal. (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas. (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama. (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas. (9) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti dan diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA RENGGANIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB Kelima

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII