PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ROKOK
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan:
a. melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok.
b. melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok;
c. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok.
Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan dilaksanakan dengan pengaturan:
a. kadar kandungan nikotin dan tar;
b. persyaratan produksi dan penjualan rokok;
c. persyaratan …
c. persyaratan Iklan dan promosi rokok;
d. penetapan kawasan tanpa rokok.
(1) Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah INDONESIA tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.
(2) Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya.
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok wajib mencantumkan keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar pada Label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
(2) Pencantuman ...
(2) Pencantuman keterangan tentang kadar kandungan nikotin dan tar sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dicantumkan pada setiap kemasan rokok pada sisi kecil;
b. dibuat kotak dan garis pinggir hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran 3 mm.
Selain pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap kemasan rokok, setiap orang yang memproduksi rokok harus melakukan kegiatan pengamanan produk rokok yang dihasilkan meliputi:
a. pencantuman kode produksi pada setiap kemasan rokok;
b. pencantuman tulisan peringatan kesehatan pada Label di bagian kemasan rokok yang mudah terlihat dan terbaca.
(1) Peringatan kesehatan pada setiap Label harus berbentuk tulisan.
(2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin;
(3) Perubahan atau penambahan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 9 …
(1) Tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dicantumkan dengan jelas pada Label di bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca.
(2) Tulisan peringatan kesehatan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. dicantumkan pada setiap kemasan pada sisi lebar;
b. dibuat kotak dengan garis hitam 1 mm dengan dasar kotak berwarna putih;
c. tulisan digunakan warna hitam dengan ukuran huruf 3 mm.
Setiap orang yang memproduksi rokok wajib memiliki izin di bidang perindustrian.
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok dilarang menggunakan bahan tambahan dalam proses produksi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Pasal 12 …
(1) Tembakau yang digunakan untuk produksi rokok harus diolah agar kadar kandungan nikotin dan tar pada produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan atau pertanian tembakau menggerakan dan mendorong digunakannya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan tembakau dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perkebunan dan pertanian tembakau.
(1) Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian menggerakkan, mendorong dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok untuk menghasilkan produk rokok dengan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.
Pasal 14 …
Produk rokok yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA harus memenuhi kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan persyaratan tanda peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
(1) Semua produk rokok sebelum diedarkan wajib didaftarkan pada Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2) Pendaftaran semua produk rokok dilakukan dengan membuktikan kadar kandungan nikotin dan tar memenuhi ketentuan Pasal 4.
(3) Pendaftaran dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah INDONESIA yang mempunyai lisensi dari pihak yang memproduksi di negara asal.
(4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.
(1) Penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu.
(2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai penjualan rokok dengan menggunakan mesin layan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Bagian …
(1) Iklan dan promosi rokok hanya dapat dilakukan oleh setiap orang yang memproduksi rokok dan atau yang memasukkan rokok ke dalam wilayah INDONESIA.
(2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di media cetak atau media luar ruangan.
Materi Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilarang:
a. merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
b. menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
c. memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar, tulisan atau gabungan keduannya, rokok atau orang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok;
d. ditujukan terhadap atau menampilkan dalam bentuk gambar atau tulisan anak dan atau wanita hamil;
e. mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
Iklan tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 20 …
(1) Setiap Iklan pada media cetak atau media luar ruangan harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Pencantuman peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah terbaca, dan dalam ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran Iklan tersebut.
Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah INDONESIA dilarang melakukan promosi dengan memberikan secara cuma-cuma atau hadiah berupa rokok atau produk lainnya dimana dicantumkan bahwa merek dagang tersebut merupakan rokok.
(1) Setiap orang yang memproduksi rokok dan atau memasukkan rokok ke dalam wilayah INDONESIA, dalam melakukan promosi rokok pada suatu kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab suatu kegiatan berkewajiban menolak bentuk promosi rokok yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20.
Bagian …
(1) Tempat umum dan atau tempat kerja yang secara spesifik sebagai tempat menyelenggarakan upaya kesehatan proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, kegiatan ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
(2) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan:
a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja harus mengupayakan terbentuknya kawasan tanpa rokok.
Pimpinan atau penanggung jawab tempat umum atau tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.
BAB III …