PP

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PP Nomor 79 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau Ruang Kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu. 3. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara. 4. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. 5. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. 6. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. 7. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. 8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan. 9. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. 10. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Penyelenggara Terminal adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah. 12. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. 13. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas. 14. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional; b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota. (4) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional meliputi: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk antarkota yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk perkotaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala nasional. (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi nasional; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; b. integrasi antar dan intra moda transportasi nasional; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan antarprovinsi serta angkutan lintas batas negara; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang nasional; g. pembangunan Simpul nasional; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.

Pasal 5

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; c. dokumen rencana induk perkeretaapian nasional; d. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; dan e. dokumen rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 6

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 7

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi meliputi: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam wilayah provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam wilayah provinsi. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi. (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah provinsi memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala provinsi; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala provinsi. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id g. pembangunan Simpul provinsi; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 8

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dilakukan oleh Gubernur. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi; e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.

Pasal 9

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.

Pasal 10

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten meliputi: a. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota dalam wilayah kabupaten; b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala kabupaten; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten; b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten; g. pembangunan Simpul kabupaten; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

Pasal 11

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten; d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; www.djpp.kemenkumham.go.id e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten; f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; g. dokumen rencana induk nasional bandar udara; h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 12

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 13

(1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota. (2) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota. (3) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kota; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota; www.djpp.kemenkumham.go.id e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kota; g. pembangunan Simpul kota; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota.

Pasal 14

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dilakukan oleh Walikota. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota; d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota; e. dokumen rencana induk perkeretaapian kota; f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; g. dokumen rencana induk nasional bandar udara; h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 15

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Menteri. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Kedua

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional

Pasal 4

Koreksi

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional meliputi: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk antarkota yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk perkotaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala nasional. (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan yang lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi nasional; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; b. integrasi antar dan intra moda transportasi nasional; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan nasional; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan nasional; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan antarprovinsi serta angkutan lintas batas negara; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang nasional; g. pembangunan Simpul nasional; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional.

Pasal 5

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; c. dokumen rencana induk perkeretaapian nasional; d. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; dan e. dokumen rencana induk nasional bandar udara.

Pasal 6

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan PRESIDEN. www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB Ketiga

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pasal 7

Koreksi

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi meliputi: a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah provinsi; b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan dalam wilayah provinsi; dan c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan dalam wilayah provinsi. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala provinsi. (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah provinsi memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala provinsi; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala provinsi. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi; b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat provinsi; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan provinsi; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan provinsi; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam provinsi; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id g. pembangunan Simpul provinsi; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Pasal 8

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dilakukan oleh Gubernur. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi; d. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi; e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; f. dokumen rencana induk nasional bandar udara; dan g. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional.

Pasal 9

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat pertimbangan Menteri.

BAB Keempat

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten

Pasal 10

Koreksi

(1) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten meliputi: a. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota dalam wilayah kabupaten; b. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perkotaan dalam wilayah kabupaten; dan c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk perdesaan dalam wilayah kabupaten. (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kabupaten. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah kabupaten memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala kabupaten; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala kabupaten. (4) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten; b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kabupaten; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kabupaten; e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kabupaten; g. pembangunan Simpul kabupaten; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten.

Pasal 11

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten; d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten; www.djpp.kemenkumham.go.id e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten; f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; g. dokumen rencana induk nasional bandar udara; h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 12

Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

BAB Kelima

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Pasal 13

Koreksi

(1) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kota; b. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kota dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kota; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kota. (2) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan Ruang Kegiatan yang berskala kota. (3) Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat kota; c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan kota; d. penyusunan rencana umum jaringan jalan kota; www.djpp.kemenkumham.go.id e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan; f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang kota; g. pembangunan Simpul kota; dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan kota.

Pasal 14

(1) Penyusunan rancangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota dilakukan oleh Walikota. (2) Penyusunan rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional; b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi; c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota; d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota; e. dokumen rencana induk perkeretaapian kota; f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional; g. dokumen rencana induk nasional bandar udara; h. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional; dan i. dokumen rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.

Pasal 15

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

BAB III

RUANG LALU LINTAS

Pasal 17

Koreksi

(1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas: a. jalan kelas I; b. jalan kelas II; c. jalan kelas III; dan d. jalan kelas khusus. (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor. (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Pasal 18

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. jalan nasional dilakukan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; b. jalan provinsi dilakukan dengan keputusan gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan; c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati; dan d. jalan kota dilakukan dengan keputusan walikota. (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 19

(1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan. (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 20

(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran: www.djpp.kemenkumham.go.id a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter. (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 21

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan. (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. jalan nasional dilakukan oleh Menteri; b. jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi; c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten; d. jalan kota dilakukan oleh pemerintah kota; dan e. jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh gubernur.

Pasal 22

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimuat dalam dokumen jalan.

Pasal 23

(1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. batas kecepatan jalan bebas hambatan; b. batas kecepatan jalan antarkota; c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman. (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan: a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota; c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman. (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 24

(1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan: a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan; b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan. (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk jalan nasional; b. gubernur, untuk jalan provinsi; c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria penetapan batas kecepatan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

BAB Kesatu

Kelas Jalan

Pasal 17

Koreksi

(1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas: a. jalan kelas I; b. jalan kelas II; c. jalan kelas III; dan d. jalan kelas khusus. (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor. (3) Jalan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. (4) Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. (5) Jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH tersendiri.

Pasal 18

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi: a. jalan nasional dilakukan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; b. jalan provinsi dilakukan dengan keputusan gubernur setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan; c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan dengan keputusan bupati; dan d. jalan kota dilakukan dengan keputusan walikota. (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 19

(1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan. (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton. (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton. (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan: a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Pasal 20

(1) Jalan kelas III didesain dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran: www.djpp.kemenkumham.go.id a. lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter; b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter. (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 21

(1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan dengan pemasangan Rambu Lalu Lintas pada setiap ruas jalan. (2) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. jalan nasional dilakukan oleh Menteri; b. jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi; c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten; d. jalan kota dilakukan oleh pemerintah kota; dan e. jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh gubernur.

Pasal 22

Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimuat dalam dokumen jalan.

BAB Kedua

Batas Kecepatan

Pasal 23

Koreksi

(1) Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. batas kecepatan jalan bebas hambatan; b. batas kecepatan jalan antarkota; c. batas kecepatan jalan pada kawasan perkotaan; dan d. batas kecepatan jalan pada kawasan permukiman. (3) Untuk jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan batas kecepatan paling rendah. www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan: a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per jam untuk jalan bebas hambatan; b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota; c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman. (5) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 24

(1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan: a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan; b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau c. usulan masyarakat melalui rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tingkatan status jalan. (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. Menteri, untuk jalan nasional; b. gubernur, untuk jalan provinsi; c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. (4) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan setelah rapat forum lalu lintas dan angkutan jalan pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, pedoman, dan kriteria penetapan batas kecepatan diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

BAB IV

PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 26

Koreksi

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. alat penerangan jalan; e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; f. alat pengawasan dan pengamanan jalan; g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan. (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas. (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Menteri, untuk jalan nasional; b. gubernur, untuk jalan provinsi; www.djpp.kemenkumham.go.id c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. (4) Khusus untuk jalan tol, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Menteri. (5) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di ruang milik jalan dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan. (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas: a. rambu peringatan; b. rambu larangan; c. rambu perintah; dan d. rambu petunjuk. (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya. (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan. (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 30

(1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipasang secara tetap. (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara. (3) Penempatan dan penggunaan Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat perintah dan larangan dapat didukung atau dijaga oleh Petugas dari Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4