PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah

PERPRES Nomor 91 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Komite Nasional Keuangan Syariah yang selanjutnya disingkat KNKS merupakan wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah. 2. Otoritas adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur bidang tertentu yang berkaitan dengan sektor keuangan syariah. 3. Pemangku Kepentingan Lain adalah pihak lain yang terkait atau berkepentingan dengan sektor keuangan syariah. 4. Dewan Pengarah adalah Dewan yang beranggotakan Pimpinan Otoritas, Kementerian/Lembaga, dan Pemangku Kepentingan Lain. 5. Manajemen Eksekutif adalah satuan kerja yang melaksanakan tugas harian KNKS. 6. Direktur Eksekutif adalah pimpinan dari Manajemen Eksekutif. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

KNKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Dewan Pengarah; dan d. Manajemen Eksekutif.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KNKS dipimpin oleh PRESIDEN Republik INDONESIA sebagai Ketua. (2) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dibantu oleh Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA sebagai Wakil Ketua.

Pasal 7

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c beranggotakan : a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Menteri Keuangan; d. Menteri Agama; e. Menteri Badan Usaha Milik Negara; f. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; g. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; h. Gubernur Bank INDONESIA; i. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan j. Ketua Umum Majelis Ulama INDONESIA. (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan KNKS, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merangkap sebagai Sekretaris Dewan Pengarah.

Pasal 8

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas: a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam merumuskan arah kebijakan dan program strategis nasional bidang keuangan syariah; b. memberi arahan kepada Manajemen Eksekutif; dan c. memantau dan mengevaluasi kinerja Manajemen Eksekutif.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengarah bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 10

(1) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas: a. Direktur Eksekutif; b. sekretariat; dan c. unit kerja. (2) Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. (3) Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengarah.

Pasal 11

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melaksanakan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Manajemen Eksekutif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah; b. penyiapan pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana program strategis di sektor keuangan syariah; c. pengelolaan dan pengolahan data dan informasi mengenai pengembangan di sektor keuangan syariah nasional; d. pemantauan dan evaluasi atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor keuangan syariah; e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah.

Pasal 13

(1) Manajemen Eksekutif diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. (2) Ketentuan mengenai jenis dan besaran hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan PRESIDEN.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan KNKS.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bersifat ex-officio yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Manajemen Eksekutif

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Manajemen Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas melaksanakan arah kebijakan dan program strategis nasional serta kegiatan bidang keuangan syariah yang dirumuskan oleh Dewan Pengarah.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27