PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

PERPRES Nomor 102 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pendanaan adalah kegiatan perencanaan penganggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pelaksanaan pembayaran atas pengadaarr tanah bag pembangunan unhrk kepentingan umum pada Proyek Strategis Nasional. 2. Pengadnan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak sebagaimana dimaksud dalarn peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintatr dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakrauran rakyat. 4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yarrg dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usatra yang memiliki siliat strategis unhrk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangfta meningt<atkan kesejatrteraan masyarakat dan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Perahrran PRESIDEN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Proyek strategis Nasional atau peraturan PRESIDEN tersendiri ytrtg MENETAPKAN suatu proyek sebagai Froyek Strategis Nasional. 5. Pihak yang Berhak adalatr pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah. 6. Ganti Kerugian adalatr penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak dalam proses pengadaan Tanah. 7. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari Pihak yang Berhak kepada Negara melarui Badan Pertanahan Nasional. 8.Badan... I.rR! l i l!__)tjr.l r.! Errr_l H ! .! t( r r't r-lcr i.t E:lj t A" 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUMN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tatrun 2003 tentang Badan Usatra Milik Negara. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 10. Menteri lKepala adalah pimpinan kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan pada sektor yang termasuk dalam proyek strategis Nasional. 11. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur prioritas yang selar{utnya disingkat Kpplp adarah komite yang aiuentuf berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 75 Tahu n 2ol4 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur prioritas. 12. Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim pelaksana yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam qangka pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam peraturan PRESIDEN Nornor Tl Tahun 2ol2 tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Bag Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

BAB IV

PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN Pasal L4 Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN menyarrpaikan

Pasal 15

Koreksi

Menteri melakukan penelitian adrnin:strasi atas permohonan pelaksanaan pembayaran Gant. Kerugian. Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit atas: (1) (21 a. kesesuaian REPUJS,it,'^?5|*=r,o a. kesesuaian data antara Daftar Nominatif dengan usulan penerima Ganti Kerugian; b. kesesuaian jumlatr perhitungan Ganti Kerugian antara Daftar Nominatif dengan usulan pembayaran; c. kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (2); dan d. kelengkapan dokumen berupa laporan hasil pemantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri datam rangka pelaksanaan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat meminta tambahan dokumen atau informasi lainnya yang diperrukan dari kementerian/lembaga atau BUMN, pelaksana pengadaan Tanatr, dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 16

(1) Hasil penelitian administrasi Menteri disampaikan kepada kementerian/tembaga atau BUMN dan pelaksana Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan pembayaran Ganti Kemgian. (21 Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud _pada ayat (1), Menteri bersama dengan Pelaksana Pengadaan Tanatr melaksanakan pembayJan Ganti Kerugian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

(1) Pemberian Ganti Kerugian daram bentuk uang ditakukan oleh Menteri/Kepata atau pimpinan nuMn mehtui Menteri berdasarkan validasi dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk. (2'l Pemberian 9ryu Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelepasan Haholeh Pihak yang Berhak.

Pasal 18

(U Dalam hal - terdapat penitipan Ganti Kerugian, Menteri/Kepala ?tau pimpinan BUMN mengaiitan permohonan penitipan uang Ganti Kerugian -klpada Menteri untuk diseratrkan kepada pengaEilan Nlgeri p-ada wilayah lokasi pembangunan untuk Kepentinlan Umum. (2) Berdasarkan... Ij t{ l- li I l-.1 t:: r.t REirLt [.]t_t [( I t.J [)o I.l rj:r I A _ 10- (21 Berdasarkan perrnohonan Menteri/Kepala atau pimpinan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1i Mlnteri melakukan penyerahan penitipan Ganti f"rugiian kepada Pengadilan Ngseri pada wilayah lokasi peiruangurra, untuk Kepentingan Umum.

BAB V

PENGADAAN TANAH DENGAN MENGGUNAKAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU

Pasal 19

Koreksi

(1) Pendanaan Pengadaan Tanatr dalam rangka pelaksasaal Proyek strategis Nasional dapat menggunakan dana badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan peq'anjian untuk bertindak atas nama kementerian/lembaga dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai keientuan peraturan perundang-undangan. (21 Badan -usaha ssfngaimana dimaksud pada ayat (r) adalah badan usaha yang berbentuk BUMI{ atau badan (3) (4) usaha swasta yaorlg berbentuk perseroan terbatas. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri/Kepala dengan Direktui Utama Badan Usaha. Penggunaan dana Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal: a. kementerian/lembaga yang memerlukan tanah tidak memiliki anggaran, namun pembangunan proyek Strategis Nasional harus dilaksanakan pada tatrun yang bersangkutan; dan b. terdapat kekura,gan ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah guna pembangunan proyek Strategis Nasional. Pendanaan Pengadaan Tanatr sebagaimana dimaksud pada ayat (u dibayar kembali oleh Menteri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah proses pelepasan hak objek pengadaan tanah atas bidang atau sekelompok bidang selesai. (s)

Pasal 20

(1) Dalam hal Pengadaan Tanah menggunakan dana Badan Usaha terlebih datrulu, Menteri/Kepata mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana Badan usaha terlebih dahulu kepada Menteri melalui satuan kerja di lingftungan Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan tugas melakukan pendanaan Pengadaan Tanah Bag pembangunan Untuk Kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis Nasional dengan menerapkan pola pengerolaan keuangan badan Layanan umum yang metat<sanakan tugas dan fungsr manajemen aset negara sebelum melakukan perjanjian dengan Badan Usaha= (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri: a. menyampaikan persetujuan kepada Menteri/Kepala; b. melakukan penganggaran kebutuhan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) setelah Pengadaan Tanah selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5), Badan usaha mengajukan secara tertulis permohonan pembayaran dana pengadaan Tanah yang telah dibayarkan Badan usaha kepada Menferi melalui Menteri/Kepala, yang dilengkapi dengan: a. bukti pembayaran yang diajukan oleh Badan usaha dan telatr disetujui oleh kementenan/lembaga yang memerlukan tanah; b. surat pernyataan tanggung jawab dari pejabat Pembuat Komitmen pengadaan Tanah -pada kementerian/lembaga yang memuat: 1) kebenaran pembayaran Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak; 2l bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran Ganti Kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang Ganti Kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran; dan c. bukti hak atas tanah atau dokumen pencukung. {2) Selain . $"*.# PRE.S IDEN L2- (21 iHft #fi:Tffi i,HT::,X*"HHffiJffi1Jffi: ;:l:JlL##"Y"ft*"ftrEf T"',#?,TTlt?;lH yang harus dilakukan oleh Menteri, yang paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian antara Menteri/Kepala dengan Badan Usaha; b. jumlatr nominal yang diperjanjikan; c. besar biaya dana (cost of futldl yang diperjanjikan, jika ada; d. Menteri/Kepala bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran formil dan materiil perjanjian dimaksud; e. Menteri melakukan pembayaran dengan nilai sebesar sebagaimana tercantum dalam perJ'anjian; dan f. Menteri tidak bertanggung jawab atas kebenaran substansi dalam perjanjian. (3) Berdasarka, permohonan Menteri/Kepala untuk pengembalian dana Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengembalian pembayaran uang Ganti Kerugian pengadaan Tanah kepada Badan usaha termasuk biaya dana (cost of [.,nd) sebesar BI T dag repo rate,jika diperjanjikan.

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

BAB I

BAB I

Pasal 1

BAB I

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27