PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

PERPRES Nomor 10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Dewan Pertimbangan PRESIDEN berkedudukan di bawah PRESIDEN dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

BAB III

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Dewan Pertimbangan PRESIDEN beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian diantara anggota. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 6

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional INDONESIA, dan Anggota Kepoilisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun. (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum melaksanakan tugasya, setiap anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN dilantik dan diambil sumpahnya oleh PRESIDEN. BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

(1) Setiap anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang bersangkutan. (3) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang lain.

Pasal 11

(1) Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (3) Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 12

(1) PRESIDEN dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Pertimbangan untuk melakukan suatu kajian atau telaahan dan memberi nasihat dan pertimbangan tertulis langsung kepada PRESIDEN. (2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang bersangkutan. (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang lain.

Pasal 13

(1) Dewan Pertimbangan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (2) Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN bertindak sebagai koordinator dan tidak dapat menyampaikan nasihat dan pertimbangannya sendiri atas nama Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 14

(1) Dewan Pertimbangan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada sekurang- kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. (2) PRESIDEN dapat meminta Dewan Pertimbangan PRESIDEN menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sewaktu- wakktu apabila deperlukan. (3) Laporan Dewan Pertimbangan PRESIDEN kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi seluruh nasihat dan pertimbangan yang disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 15

(1) Segala surat menyurat Dewan Pertimbangan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN. (2) Apabila Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhalangan sementara, maka salah seorang anggota Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pertimbangan sebagai pelaksana tugas, berwenang menandatangani segala surat Dewan Pertimbangan PRESIDEN.

Pasal 16

Apabila Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN berhalangan tetap, maka PRESIDEN memilih dan mengangkat Ketua Dewan Pertimbangan PRESIDEN yang baru.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24