Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

PERMEN Nomor 23 Tahun 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 2. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah- pindah. 3. Standar Usaha Bar/Rumah Minumadalah rumusan kualifikasi Usaha Bar/Rumah Minumdan/atau klasifikasi Usaha Bar/Rumah Minumyang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Bar/Rumah Minum. 4. Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Bar/Rumah Minumuntuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Bar/Rumah Minummelalui audit pemenuhan Standar Usaha Bar/Rumah Minum. 5. Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minumadalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada UsahaBar/Rumah Minumyang telah memenuhi Standar Usaha Bar/Rumah Minum. 6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. 8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 10. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan MENETAPKAN batasan tentang: a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Bar/Rumah Minum; dan b. pedomanbest practices dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum. Pasal3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. penyelenggara Usaha Bar/Rumah Minum; b. sertifikat dan sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum; c. pembinaan dan pengawasan; dan d. sanksi administratif.

BAB II

USAHA BAR/RUMAH MINUM

Pasal 4

Usaha Bar/Rumah Minum dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usahaIndonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA BAR/RUMAH MINUM

Pasal 5

(1) Setiap Usaha Bar/Rumah Minum, wajib memiliki Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum, berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasidi bidang Usaha Bar/Rumah Minum, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus, untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan Sertifikat Usaha Bar/Rumah Minum dan/atau pelaksanaan proses Sertifikasi Usaha Bar/Rumah Minum.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Bar/Rumah Minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

(1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman, pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 104/PW.304/MPPT-91 tentang Ketentuan Usaha Bar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR I. PRODUK A. Ruang Minum 1. Luas ruangan sesuai dengan rasio kapasitas tempat duduk. 2. Memiliki sistem sirkulasi udara dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Fasilitas Penunjang 3. Menyediakan perlengkapan meja dan kursi. 4. Menu minuman disertai harga (drink list). 5. Bar counter sebagai area kerja untuk meramu minuman yang memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. 6. Rak pajang (display) minuman yang bersih, rapi dan menarik. 7. Tempat pencucian peralatan dan perlengkapan dilengkapi dengan fasilitas air panas dan air dingin yang memenuhi persyaratanhygiene sanitasi. 8. Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita yang masing-masing dilengkapi dengan: a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; dan f. tempat buang air kecil N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR (urinoir) untuk toilet pengunjung pria. 9. Lift atau eskalator pengunjung untuk bar/rumah minum yang beradadi lantai 4 (empat) atau lebih. C. Kelengkapan Bangunan 10. Papan nama: a. dibuatdaribahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat. II. PELAYANAN Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) 1. Penyambutan pengunjung. 2. Pelayanan pengunjung. 3. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 4. Keamanan oleh satuanpengamanan yang memiliki KartuTandaAnggota (KTA)satuanpengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 5. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 6. Penanganan keluhan pengunjung. III PENGELOLA AN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. struktur oganisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi. 4. Peraturan perusahaan sesuai N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Manajemen 5. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 6. Pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala yang terdokumentasi. 7. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 8. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. C. Sumber Daya Manusia 9. Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan. 10. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 11. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 12. Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan. D. Sarana dan Prasarana 13. Ruangkantor yang dilengkapiperalatandanperlengk apan dengan sistempencahayaandansirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 14. Ruangganti dan tempat istirahat yang terpisah untuk karyawan pria dan wanita, yang dilengkapidengan tempat penyimpanan barang karyawan. 15. Toilet karyawanpria dan karyawan wanita yang terpisahdengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat N O ASPEK UNSUR N O SUB UNSUR Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 17. Peralatan komunikasi yang terdiridaritelepon, faksimili, dan/ataufasilitas internet. 18. Instalasilistrik sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 19. Instalasi gas sesuai dengan ketentuan peraturanperundang- undangan. 20. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 21. Akses khusus darurat yang berfungsi dengan baik dan terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 22. Lampudarurat yang berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 23. Peralatan keamanan berupa kamera pengawas (Closed Circuit Television) dan tempat petugas keamanan. 24. Fasilitasangkatangkut karyawan danbarang. 25. Ruang atau tempatibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. 26. Gudang. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA BAR/RUMAH MINUM

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 19