Peraturan Menteri Nomor 168-pmk-06-2014 Tahun 2014 tentang PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(1) Standar tanah untuk rumah kediaman bagi Mantan dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN meliputi: a. keluasan tanah yang optimal sesuai dengan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) danKoefisien Lantai Bangunan (KLB) setempat, serta fasilitas luar ruang yang harus tersedia; dan b. struktur, kontur, dan elevasi tanah yang memungkinkan dibangunnya rumah kediaman bagi Mantan PRESIDEN dan/atau Mantan Wakil PRESIDEN. (2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas dasar bangunan dan luas persil tanah. (3) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perbandingan antara luas lantai bangunan dan luas persil tanah.

(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah per meter persegi pada lokasi dan/atau kawasan di kabupaten/kota yang diajukan dalam permohonan dari Kementerian Sekretariat Negara. (2) Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dari survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan perhitungan tertinggi nilai pasar tanah per meter persegi untuk setiap kota/kabupaten yang diajukan, termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah, kepada Kementerian Sekretariat Negara. (3) Penyampaian perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai pula dengan nilai pasar tanah per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (4) Penyampaian perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengajuan permohonan dari Kementerian Sekretariat Negara. (5) Dalam hal hasil perhitungan nilai pasar tanah per meter persegi beserta perkiraan perkembangan kenaikan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi nilai pasar tanah per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kementerian Sekretariat Negara harus mengajukan lokasi alternatif paling lama 1 (satu) bulan setelah perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan.