Peraturan Menteri Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK/PROVINSI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 2. Provinsi/Kabupaten/Kota Induk, yang selanjutnya disebut Daerah Induk adalah Daerah Otonom yang membentuk Daerah Otonom Baru. 3. Daerah Otonom Baru adalah Daerah Otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan negara dan sebagai Bendahara Umum Negara. 5. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri. 6. Dana Alokasi Umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 7. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 8. Hibah/Bantuan Pendanaan adalah bantuan keuangan dari Daerah Induk/Provinsi yang diberikan kepada Daerah Otonom Baru sebagaimana yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG pembentukannya. 9. Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disebut PA Transfer ke Daerah, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Keuangan. 10. Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah, yang selanjutnya disebut KPA Transfer ke Daerah, adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas kuasa dari Menteri Keuangan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah. 11. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 12. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan transfer dan disampaikan kepada pejabat penguji Surat Permintaan Pembayaran /penanda tangan Surat Perintah Membayar. 13. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. 14. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pemotongan DAU dapat dikenakan terhadap Daerah Induk dan/atau Provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah dan/atau bantuan pendanaan kepada Daerah Otonom Baru. (2) Pemotongan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan jika diamanatkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai pembentukan Daerah Otonom Baru yang bersangkutan.

(1) Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH diperhitungkan sebesar jumlah kewajiban hibah/bantuan pendanaan yang belum dibayarkan. (2) Besaran pemotongan DAU dan/atau DBH per tahun ditetapkan dalam persentase tertentu dari DAU dan/atau DBH yang akan disalurkan pada tahun berkenaan.

(1) Kepala Daerah Otonom Baru menyampaikan Surat Permintaan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk dan/atau Provinsi kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. besarnya tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan; b. bukti realisasi pembayaran Hibah/Bantuan Pendanaan yang telah dilaksanakan; dan c. permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi. (3) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan meminta pertimbangan penyelesaian kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut: a. jumlah tunggakan kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan yang harus diselesaikan; dan b. persetujuan/penolakan permintaan pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk dan/atau Provinsi. (5) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id

Untuk setiap pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan tembusan Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Otonom Baru, dan Kepala Daerah Induk dan/atau Povinsi.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 5 Oktober 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id