Koreksi Pasal 12
PERMEN Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Nomor 162-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK/PROVINSI YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DAERAH OTONOM BARU
Teks Saat Ini
Untuk setiap pelaksanaan pemotongan DAU dan/atau DBH, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan tembusan Surat Ketetapan Pemotongan DAU dan/atau DBH kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah Otonom Baru, dan Kepala Daerah Induk dan/atau Povinsi.
Koreksi Anda