Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4. Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
5. Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan.
6. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
7. Perubahan peruntukan kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.
8. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan.
9. Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan adalah persetujuan awal pelepasan kawasan hutan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang diberikan oleh Menteri.
10. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah keputusan penetapan pelepasan kawasan HPK untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Berita Acara Tata Batas (BATB) yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas.
11. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan BATB atas kawasan hutan yang akan dilepaskan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
12. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
13. Penggantian nilai tegakan adalah penggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK pelepasan HPK.
14. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penebangan dan pemanfaatan kayu dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
15. Yayasan adalah yayasan yang berbadan hukum INDONESIA.
16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
17. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di provinsi.
20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di kabupaten/kota.
21. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
Pasal 2
(1) Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK.
(2) HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri;
c. dalam kondisi berhutan maupun tidak berhutan; dan
d. berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus).
Pasal 3
Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), termasuk sarana penunjang, antara lain:
a. penempatan korban bencana alam;
b. waduk dan bendungan;
c. fasilitas pemakaman;
d. fasilitas pendidikan;
e. fasilitas keselamatan umum;
f. rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
g. kantor Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
h. permukiman dan/atau perumahan;
i. transmigrasi;
j. bangunan industri;
k. pelabuhan;
l. bandar udara;
m. stasiun kereta api;
n. terminal;
o. pasar umum;
p. pengembangan/pemekaran wilayah;
q. pertanian tanaman pangan;
r. budidaya pertanian;
s. perkebunan;
t. perikanan;
u. peternakan; atau
v. sarana olah raga.
Pasal 4
(1) Luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan:
a. pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
BAB II
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 5
(1) Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
b. gubernur;
c. bupati/walikota;
d. pimpinan badan usaha; atau
e. ketua yayasan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:
a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktur Jenderal; dan
c. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik swasta yang berbadan hukum INDONESIA; dan
d. koperasi.
BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN
Pasal 9
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
BAB IV
DISPENSASI
Pasal 17
(1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18
(1) Direktur Jenderal bersama Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Kepala Balai melaksanakan monitoring dan evaluasi.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban yang tertuang dalam persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
(4) Biaya pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran Kementerian Kehutanan.
BAB VI
PEMANFAATAN KAYU
Pasal 19
Pemanfaatan kayu pada kawasan HPK yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan pemanfaatan kayu pada areal dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memperoleh izin pemanfaatan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
SANKSI
Pasal 20
(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Menteri dapat membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) apabila pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK:
a. tidak memenuhi ketentuan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. permohonan pelepasan kawasan hutan yang belum memperoleh persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
b. permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip tetapi belum memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
c. permohonan pelepasan kawasan hutan yang telah memperoleh Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku;
d. persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK yang telah diterbitkan oleh Menteri dan telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih namun pemegang persetujuan prinsip tidak melaksanakan kewajibannya, maka Menteri membatalkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK tanpa didahului surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf s, diberikan:
1. paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
2. untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak
200.000 (dua ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
b. pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam
huruf s untuk komoditas tebu, diberikan:
1. paling banyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya;
2. untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, paling banyak
300.000 (tiga ratus ribu) hektar untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 40.000 (empat puluh ribu) hektar dan pemberian berikutnya setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pada tahap sebelumnya.
c. kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan selain sebagaimana dimaksud dalam
huruf s diberikan sesuai dengan standar teknis kebutuhan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi, antara lain:
a. proses pengurusan HGU;
b. pembangunan kebun.
(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
b. izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
c. izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota, dilampiri peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
dan
e. pernyataan kesanggupan dalam bentuk Akta Notaris kecuali permohonan oleh Pemerintah, untuk:
1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak akan mengalihkan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan yang diperoleh tanpa persetujuan Menteri.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, untuk permohonan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan permohonan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.
(3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat persetujuan atas pelepasan kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan permohonan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta tidak mencantumkan jangka waktu rekomendasi.
(4) Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah persyaratan:
a. profile badan usaha/yayasan;
b. akta pendirian berikut akta perubahannya;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
a. proposal, rencana teknis dan/atau rencana induk yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha atau pimpinan yayasan;
b. laporan dan Berita Acara hasil survey lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan Kepala Balai; dan
c. hasil penafsiran citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya.
Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan melakukan penelaahan terhadap:
a. persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam
;
b. kawasan hutan yang dimohon yang meliputi:
1. fungsi kawasan hutan berdasarkan peta penunjukkan kawasan hutan dan/atau penetapan provinsi berikut perubahannya;
2. ada atau tidak adanya perizinan pemanfaatan kawasan hutan;
3. ada atau tidak adanya perizinan penggunaan kawasan hutan; dan
4. ada atau tidak adanya persetujuan prinsip pelepasan HPK.
(2) Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
(3) Direktur Jenderal dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta pemohon untuk melakukan paparan.
(4) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.
(1) Dalam hal hasil penelaahan dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat, Direktur Jenderal menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran kepada Menteri.
(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menerbitkan surat persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan peta lampiran.
(1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) memuat kewajiban:
a. menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui; dan
b. mengamankan kawasan HPK yang disetujui.
(2) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip.
(1) Berdasarkan persetujuan prinsip pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk pelaksanaan tata batas HPK yang disetujui dan dilampiri peta rencana tata batas pelepasan kawasan HPK kepada Kepala Balai dan pemohon.
(2) Pelaksanaan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
(3) Kegiatan tata batas kawasan HPK yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
(4) Pelaksanaan kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara teknis dapat dilakukan oleh konsultan yang mempunyai kompetensi di bidang pengukuran dan pemetaan.
(5) Biaya pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
(6) Hasil kegiatan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) atau ayat (4) dituangkan dalam BATB dan Peta Hasil Tata Batas yang
ditandatangani oleh Panitia Tata Batas kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyampaikan BATB dan Peta Hasil Tata Batas kepada Direktur Jenderal.
(1) Persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masing- masing untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2) Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal penyelesaian pelaksanaan tata batas akan melebihi jangka waktu yang diberikan.
(3) Perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang persetujuan prinsip dalam jangka waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya persetujuan prinsip kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Balai.
(4) Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal tentang perkembangan pelaksanaan tata batas.
(5) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri menyampaikan:
a. konsep surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas; atau
b. konsep surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK, dalam hal tidak terdapat perkembangan pelaksanaan tata batas.
(6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
a. menerbitkan surat perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK; atau
b. menerbitkan surat penolakan perpanjangan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK.
(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima BATB dan Peta Hasil Tata Batas dari Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), menyampaikan telaahan teknis pelepasan kawasan HPK yang dilampiri dengan peta pelepasan kawasan HPK kepada Sekretaris Jenderal.
(2) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima telaahan teknis dan peta pelepasan kawasan HPK dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan konsep Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK kepada Menteri.
(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan peta pelepasan kawasan HPK.
Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Menteri.
(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam rangka kegiatan persiapan, berupa:
a. pembibitan;
b. persemaian, dan/atau
c. prasarana dengan luasan yang sangat terbatas.
(3) Luas kawasan hutan yang dapat diberikan dispensasi dalam rangka persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan seluas 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip.
(4) Dalam hal luas dispensasi 10% (sepuluh perseratus) dari luas kawasan hutan yang telah diberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) luasnya lebih besar dari 200 (dua ratus) hektar, maka dispensasi dapat diberikan paling banyak seluas 200 (dua ratus) hektar.
(5) Kawasan hutan yang dapat dimohon untuk dispensasi diprioritaskan pada areal yang tidak berhutan, berupa tanah kosong, padang alang-alang, dan semak belukar dengan mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
(6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan surat persetujuan dispensasi atau surat penolakan.
dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan/atau
b. memindahtangankan persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri.
(2) Pembatalan persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk setiap kali peringatan.
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini dinyatakan mulai berlaku:
a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 250/Kpts-II/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan;
e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008 tentang Optimalisasi Peruntukan Areal Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);
f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan; dan
g. Ketentuan yang mengatur tentang pelepasan kawasan hutan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang
Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/2004;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90, dan Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR