Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAMANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, MANTAN PRESIDEN DAN MANTAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGANYA SERTA TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. 2. Ancaman adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikandapat membahayakan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. 3. Gangguan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dapat menghambat, mengganggu atau menggagalkan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan Presidendan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. www.djpp.kemenkumham.go.id 4. Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan adalah Kepala Negara/Kepala Pemerintahan asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke Negara INDONESIA. 5. Pasukan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Paspampres adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. 6. Perekrutan adalah upaya untuk memperoleh jumlah dan jenis kualifikasi prajurit TNI yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tugas pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 7. Keluarga PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anak PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN, menantu PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN. 8. Keluarga Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN adalah istri atau suami Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan terpadu.

Asas dalam pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan: a. asas tujuan, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan harus mengacu pada rumusan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam bertindak; b. asas kesatuan Komando dan Pengendalian, yaitu seluruh kegiatan www.djpp.kemenkumham.go.id operasi pengamanan yang dilaksanakan berada di bawah satu komando/penanggung jawab dari institusi negara yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. asas keamanan, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan harus mampu mewujudkan situasi aman dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan setiap saat dimanapun berada; d. asas legitimasi, yaitu penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. asas keterpaduan, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan diperlukan koordinasi yang matang dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi agar terwujud kesatuan dan keterpaduan bertindak; f. asas fleksibilitas,yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan situasi dan kondisi; dan g. asas timbal balik (reciprocity), yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya khususnya di luar negeri berlaku perlakuan timbal balik berdasarkan penetapan perlakuan yang disepakati oleh kedua negara.

Prinsip dalam pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan: a. pencegahan yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan lebih mengutamakan pencegahan dari pada tindakan terhadap setiap bentuk ancaman yang diperkirakan akan timbul; b. kewaspadaan, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan dan Wakil beserta Keluarganya, tingkat kewaspadaan harus diutamakan; c. operasi baru, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya harus selalu merupakan operasi baru untuk menghindari rutinitas; d. ketelitian, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan www.djpp.kemenkumham.go.id dan Wakil beserta Keluarganya harus diperhitungkan segala kemungkinan ancaman sekecil apapun yang akan terjadi; e. kerja sama, yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya memerlukan koordinasi yang terpadu antar semua unsur yang terkait; dan f. kebebasan bergerak,yaitu dalam penyelenggaraan operasi pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya perlu mempertimbangkan keamanan dan ketentuan protokoler, tetapi kegiatan yang bersifat pribadi harus dapat diakomodasikan dengan tidak mengabaikan aspek keamanan.

Pokok-Pokok Kebijakan pengamananPresiden dan Wakil PRESIDEN, Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan mengatur tentang Kebijakan Umum Pengamanan, Pengadaan, Perekrutan, dan Pembiayaan.

Menteri Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. MENETAPKAN kebijakan dalam pengerahan, anggaran, penyiapan sarana dan prasarana serta perekrutan sesuai kebutuhan yang diusulkan TNI dan sesuai alokasi yang ditentukan oleh Pemerintah; dan b. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kebijakan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN,Mantan PRESIDEN dan Mantan Wakil PRESIDEN beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id