Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya …

Pasal 1

(1) Balai Pelestarian Nilai Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini disebut BPNB adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. (2) BPNB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPNB menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; b. pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; d. pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; e. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek- aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Pasal 4

BPNB terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

(1) Kepala BPNB merupakan jabatan struktural eselon III.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) BPNP terdiri atas: a. BPNP Aceh; b. BPNP Sumatera Barat; c. BPNP Kepulauan Riau; d. BPNP Jawa Barat; e. BPNP D.I.Yogyakarta; f. BPNP Kalimantan Barat; g. BPNP Bali; h. BPNP Sulawesi Selatan; i. BPNP Sulawesi Utara; j. BPNP Maluku; k. BPNP Papua. (2) Lokasi dan wilayah kerja BPNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPNB berkoordinasi dengan: a. Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan; b. Pusat Pengembangan Perfilman; c. pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan d. unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 17

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku: a. Semua tugas dan fungsi sebagaimana pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini; dan b. Seluruh pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Pasal 4

BPNB terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 17

Rincian tugas unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 6

Koreksi

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan. (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (3) Jenis dan jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Koreksi

Setiap unit kerja membantu Kepala BPNB dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

Koreksi

Setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal BPNB; b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan secara berjenjang.

Pasal 13

Koreksi

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan BPNB bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Koreksi

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Koreksi

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Koreksi

Kepala BPNB dalam melaksanakan tugasnya: a. wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dan pimpinan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan BPNB. b. wajib mengolah dan menggunakan laporan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 22

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2015 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh (BPNB Aceh) Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh a. Aceh b. Provinsi Sumatera Utara 2. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat (BPNB Sumatera Barat) Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat a. Provinsi Sumatera Barat b. Provinsi Bengkulu c. Provinsi Sumatera Selatan 3. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau (BPNB Kepulauan Riau) Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau a. Provinsi Kepulauan Riau b. Provinsi Riau c. Provinsi Jambi d. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat (BPNB Jawa Barat) Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat a. Provinsi Jawa Barat b. Provinsi Banten c. Provinsi DKI Jakarta d. Provinsi Lampung 5. Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I.Yogyakarta (BPNB D.I.Yogyakarta) Mergangsan, Kota Yogyakarta, DI.Yogyakarta a. D.I.Yogyakarta b. Provinsi Jawa Timur c. Provinsi Jawa Tengah 6. Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat (BPNB Kalimantan Barat) Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat a. Provinsi Kalimantan Barat b. Provinsi Kalimantan Timur c. Provinsi Kalimantan Tengah d. Provinsi Kalimantan Selatan e. Provinsi Kalimantan Utara 7. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Kuta Utara, Kabupaten Badung, a. Provinsi Bali b. Provinsi Nusa Tenggara Barat NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA (BPNB Bali) Bali c. Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan (BPNB Sulawesi Selatan) Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan a. Provinsi Sulawesi Selatan b. Provinsi Sulawesi Tenggara c. Provinsi Sulawesi Barat 9. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara (BPNB Sulawesi Utara) Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara a. Provinsi Sulawesi Utara b. Provinsi Sulawesi Tengah c. Provinsi Gorontalo 10. Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku (BPNB Maluku) Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku a. Provinsi Maluku b. Provinsi Maluku Utara 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua (BPNB Papua) Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua a. Provinsi Papua b. Provinsi Papua Barat MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANIES BASWEDAN LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BAGAN ORGANISASI BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANIES BASWEDAN KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 22