Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI YOGYAKARTA DAN LAMPUNG

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran balai, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. (2) Seksi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang pemberdayaan aparatur desa dan kelurahan, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan. (3) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya pada Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang pemberdayaan lembaga dan sosial budaya kemasyarakatan, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan. (4) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan dan pelatihan di bidang usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kurikulum dan modul pelatihan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pelatihan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai bidang keahliannya; (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior; (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Kepala Balai diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA atas usul Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA atau pejabat yang ditunjuk atas usul Kepala Balai.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.