Peraturan Menteri Nomor 57-m-dag-per-8-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/7/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 959, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan perencanaan dan program serta promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia kemetrologian; b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian; c. pengembangan teknologi kemetrologian yang terbaru dan mutakhir; dan d. penyelenggaraan urusan rumah tangga Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian.

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian terdiri atas: a. Bidang Program dan Kerja Sama; b. Bidang Pengembangan Kompetensi Kemetrologian; dan c. Bagian Tata Usaha. Pasal 962 Bidang Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan program serta promosi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia kemetrologian serta pengembangan teknologi kemetrologian yang terbaru dan mutakhir.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 962, Bidang Pengembangan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan program dan pelaksanaan kerja sama; b. pengembangan teknologi kemetrologian yang terbaru dan mutakhir; c. pengelolaan laboratorium dan sarana penelitian dan pengembangan kemetrologian; dan d. penyiapan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang program dan kerja sama. Pasal 964 Bidang Program dan Kerja Sama terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Kerja Sama.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengembangan kompetensi, pengembangan teknologi kemetrologian yang terbaru dan mutakhir, pengelolaan laboratorium dan sarana penelitian dan pengembangan kemetrologian. (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kerja sama dan promosi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian penyiapan bahan penyusunan , evaluasi dan pelaporan kerja sama dan promosi pengembangan sumber daya manusia kemetrologian.

Bidang Pengembangan Kompetensi Kemetrologian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi SDM kemetrologian di sektor pemerintah dan swasta.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 966, Bidang Pengembangan Kompetensi Kemetrologian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian; b. penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian; c. Pelaksanaan bimbingan dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia kemetrologian; d. penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian; dan e. Pelaporan pengembangan kompetensi kemetrologian.

Bidang Pengembangan Kompetensi Kemetrologian terdiri atas: a. Subbidang Sektor Pemerintah; dan b. Subbidang Sektor Swasta.

(1) Subbidang Sektor Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan seleksi, registrasi dan orientasi peserta, penyelenggaraan pengembangan kompetensi fungsional kemetrologian, memberikan pelayanan dan akomodasi pada peserta, sertifikasi kompetensi serta memberikan bimbingan psikologi dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia kemetrologian sektor pemerintah. (2) Subbidang Sektor Swasta mempunyai tugas melaksanakan seleksi, registrasi dan orientasi peserta, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, memberikan pelayanan dan akomodasi pada peserta diklat serta memberikan bimbingan psikologi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia kemetrologian sektor swasta.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan program, keuangan, umum, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 970, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program pusat; b. pelaksanaan urusan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventaris; dan e. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi serta urusan rumah tangga Pusat.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, perlengkapan, inventaris dan rumah tangga serta melakukan penyiapan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyusunan rencana, program, keuangan Pusat Pengembangan sumber daya manusia Kemetrologian serta melakukan pelaporan Pusat. 148. Pasal 974 dihapus. 149. Pasal 975 dihapus. 150. Pasal 976 dihapus. 151. Pasal 977 dihapus. 152. Diantara Bab XXI dan Bab XXII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB XXIA yang berbunyi sebagai berikut : BAB XXIA KETENTUAN LAIN – LAIN

(1) Subbagian Tata Usaha pada Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktorat yang dilayani dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bagian Umum dan Kepegawaian pada unit Sekretariat masing-masing. (2) Subbagian Tata Usaha pada Inspektorat di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektorat yang dilayani dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bagian Umum dan Kepegawaian pada unit Sekretariat Inspektorat Jenderal. 153. Di antara Pasal 990 dan Pasal 991 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 990A yang berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dinyatakan masih berlaku, kecuali ketentuan mengenai Balai Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2012 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN