Peraturan Menteri Nomor 08-m-dag-per-3-2009 Tahun 2010 tentang ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

PERMEN Nomor 08-m-dag-per-3-2009 Tahun 2010

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam tentang Metrologi Legal. 2. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas. 3. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran. 4. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. 5. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. 6. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera. 7. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang. 8. Bebas dari tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang. 9. Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera dan ditera ulang. 10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 2

(1) UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP metrologi legal adalah: a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang; b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan c. UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang. (2) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat teknis UTTP yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Menteri melimpahkan wewenang penetapan syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. (3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal; b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal 4

Syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis; c. persyaratan kemetrologian; d. pemeriksaan dan pengujian; dan e. pembubuhan tanda tera.

Pasal 5

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat ketentuan karakteristik disain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan: a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi; b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan c. tidak mudah dilakukan kecurangan. (3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk: a. kepentingan umum; b. usaha; c. menyerahkan atau menerima barang; d. menentukan pungutan atau upah; e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan ”HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”.

Pasal 8

Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal 9

Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi syarat serta tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 11

(1) Dalam hal syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum ditetapkan, penentuan syarat teknis UTTP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML), Standar Internasional, atau Standar Nasional INDONESIA. (2) Penentuan syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Metrologi dan berlaku sampai syarat teknis UTTP ditetapkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 639/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan dan Syarat Teknis Tangki Ukur Mobil; dan 2. Ketentuan Bab VII mengenai Syarat-syarat Teknis UTTP dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

huruf c memuat ketentuan Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta menentukan rentang dan penunjukkan hasil pengukuran. (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam

huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang. (5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam

huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2010 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 08/M-DAG/PER/3/2010 TANGGAL : 3 MARET 2010 Daftar Lampiran Lampira n I : Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Lampira n II : Syarat dan Tata Cara Memperoleh Pembebasan Dari Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). MENTERI PERDAGANGAN R.I., MARI ELKA PANGESTU Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 Tanggal : 3 Maret 2010 ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG No. Jenis UTTP Rincian UTTP (1) (2) (3) 1. Alat Ukur Panjang a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. Depth Tape; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (Counter Meter): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) Float Level Gauge; 2) Capacitance Level Gauge; 3) Radar Tank Gauging; 4) Ultrasonic Tank Gauging. k. Meter Taksi. 2. Takaran a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi. 3. Alat Ukur dari Gelas a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur. 4. Bejana Ukur Bejana Ukur 5. Tangki Ukur a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Speroidal. b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung. 6. Timbangan a. Timbangan Otomatis: 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. b. Timbangan Bukan Otomatis; 1) Yang Penunjukkannya Otomatis: a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukkannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukkannya Bukan Otomatis: a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentisimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut; g) Timbangan Meja Beranger. 7. Anak Timbangan a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1). 8. Alat Ukur Gaya dan Tekanan a. Manometer; b. Tensimeter. 9. Alat Kadar Air Meter Kadar Air 10. Alat Ukur Cairan Dinamis a. Meter Bahan Bakar Minyak: 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter). b. Meter Air: 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. c. Meter Prover; d. Ultrasonic Liquid Flow Meter. 11. Alat Ukur Gas a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial: 1) Meter Gas Rotary Piston dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah: a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas Orifice; 4) Meter Gas Vortex; 5) Gas Mass Flow Meter; 6) Magnetic Gas Flow Meter; 7) Hot Wire Gas Flow Meter; 8) Ultrasonic Gas Flow Meter. b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas; c. Pompa Ukur Elpiji. 12. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) 1 Fase 3 Fase 13. Perlengkapan UTTP a. Pemaras; b. Pencap Kartu; c. Automatic Temperature Gravity (ATG); d. Automatic Temperature Compensator (ATC); e. CMOS Temperature Compensator (CTC); f. Plat Orifice; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. Pressure Recorder; j. Differential Pressure Recorder; k. Temperature Recorder; l. Pressure Transmitter; m. Differential Pressure Transmitter; n. Temperature Transmitter. 14. Alat Ukur Lingkungan Hidup a. Alat Ukur Limbah Industri; b. Alat Ukur Polusi Udara. SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) I. Syarat UTTP Dapat Diberikan Pembebasan Dari Tera Ulang UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku; 2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan dan harus ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak boleh dipindah-pindahkan; dan 3. Lokasi ruangan atau tempat dan letak UTTP sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dinyatakan dalam suatu gambar denah. II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Dari Tera Ulang Tata cara untuk memperoleh pembebasan dari tera ulang sebagai berikut: 1. Pemilik UTTP mengajukan surat permohonan pembebasan dari tera ulang kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal dengan mencantumkan: a. data mengenai jumlah, jenis, kapasitas, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah UTTP dimaksud; dan b. alasan UTTP tersebut diajukan bebas dari tera ulang. 2. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan. 3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal: a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi. 4. Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan proses permohonan pembebasan dari tera ulang dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Format Surat Keterangan Bebas Tera Ulang) KOP SURAT (KANTOR DINAS YANG MEMBIDANGI URUSAN PERDAGANGAN DI PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA) SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG Nomor : Yang bertandatangan di bawah ini (Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Provinsi ………/(Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Kabupaten/Kota ….., memperhatikan: 1. tentang Metrologi Legal; 2. tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor .../M-DAG/PER/.../2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang; 4. Surat Permohonan ...... Nomor...... tanggal .... perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang; dengan ini menerangkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang. Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus: 1. Diberikan tulisan ”HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN”; 2. Selalu berada di tempat sesuai gambar denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini, kecuali untuk tangki ukur gerak yang dibebaskan dari tera ulang; dan 3. Segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas yang membidangi urusan perdagangan Provinsi ………/Kantor Dinas yang membidangi urusan perdagangan Kabupaten/Kota ……, apabila terjadi perubahan letak. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ……………….. , ………………………… (Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Provinsi ………/(Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan) Kabupaten/Kota …. ……………………………. Tembusan: 1. ……………………………………; 2. ……………………………………; 3. ……………………………………. Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Nomor : Tanggal : I. Identitas Perusahaan 1. Nama Perusahaan : 2. Alamat Perusahaan : 3. Nomor Telp/Fax : II. Identitas Pemilik/Pihak Yang Bertanggung Jawab 1. Nama : 2. Alamat : 3. Nomor Telp/Fax : 4. Nomor Identitas : III. Rincian UTTP Yang Dipakai atau Digunakan Untuk Pengawasan/Kontrol di Dalam Perusahaan Ruangan Uraian Jenis UTTP Merek dan Nomor Seri Jumlah Pemakaian/Penggunaan Pemeriksa, ……………………. Dibuat dengan sebenarnya, ……………… , ………….………………………… Pihak Yang Bertanggung Jawab, ……………………………. Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang Nomor : Tanggal : Gambar Denah Situasi Perusahaan : …………………………………. Pemeriksa, ……………………. Dibuat dengan sebenarnya, ……………… , ………….………………………… Pihak Yang Bertanggung Jawab, ……………………………. Catatan: Cukup digambar ruangan-ruangan di mana UTTP tersebut terpasang/difungsikan.