Peraturan Menteri Nomor 05-m-dag-per-1-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 11/M-DAG/PER/4/2008 TENTANG VERIFIKASI PENGANGKUTAN ANTAR PULAU KOMODITAS KELAPA SAWIT DAN PRODUK TURUNANNYA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M- DAG/PER/4/2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit dan Produk Turunannya diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Permintaan verifikasi komoditas kelapa sawit dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Surveyor oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya paling lama 2 (dua) hari sebelum pengapalan. (2) Verifikasi dilakukan oleh Surveyor pada saat pemuatan dan pembongkaran yang meliputi jenis dan jumlah barang yang diantarpulaukan. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Surveyor yang ditunjuk oleh pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpengalaman sebagai surveyor di bidang survey komoditi kelapa sawit dan produk turunannya paling sedikit 5 (lima) tahun; b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN); c. memiliki kantor cabang, kantor pelayanan operasi di wilayah sentra produksi kelapa sawit, dan memiliki sistem jaringan informasi untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan d. memiliki sarana laboratorium pengujian dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi di pelabuhan utama wilayah INDONESIA. 3. Diantara Pasal 4

(1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya, yang melakukan kegiatan pengangkutan antar pulau, harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai jumlah, jenis, asal, dan tujuan pengangkutan serta Surveyor yang ditunjuk kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi. (2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Surveyor wajib menyampaikan LVMBB dan LMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi. 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya yang tidak dilengkapi dengan HPL muat barang dilarang untuk dibongkar di pelabuhan bongkar oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel). (2) Terhadap pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib kembali ke pelabuhan asal setelah dilakukan verifikasi oleh Surveyor di pelabuhan bongkar disertai dengan surat ijin berlayar dari Kepala Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel). (3) Pengangkutan antar pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan verifikasi kembali oleh Surveyor di pelabuhan asal. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 6. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8

(1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib www.djpp.kemenkumham.go.id menyampaikan laporan realisasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Logistik dan Sarana Distribusi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya. (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 7. Ketentuan Pasal 8

(1) Pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7A ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penerbit. (3) Surveyor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6

Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya dibebankan kepada pelaku usaha pemilik komoditas kelapa sawit dan/atau produk turunannya dengan memperhatikan azas manfaat. 10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau pejabat yang ditunjuk sewaktu-waktu melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan verifikasi pengangkutan antar pulau komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2014 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, GITA IRAWAN WIRJAWAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 27 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id