PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 18 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap tenaga kerja INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 3. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga Negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 4. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang tidak termasuk biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi Pekerja Migran INDONESIA dalam rangka memenuhi persyaratan bekerja ke negara tujuan penempatan. 5. Lembaga Keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 6. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari penyalur KUR kepada penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. 7. Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA adalah Lembaga Keuangan atau koperasi yang ditetapkan untuk menyalurkan KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 9. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan. 10. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran INDONESIA dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Kartu Pekerja Migran INDONESIA Elektronik yang selanjutnya disebut E-KPMI adalah bukti bagi Pekerja Migran INDONESIA berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di negara tujuan penempatan. 13. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 14. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 15. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR. 16. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 17. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 19. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 20. Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik INDONESIA adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik INDONESIA yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 21. Kantor Dagang dan Ekonomi INDONESIA yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.

BAB II

PENERIMA KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk dapat menerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA, Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. memiliki nomor induk kependudukan, yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik; b. terdaftar sebagai Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA dalam Sisko P2MI dan/atau memiliki E-KPMI; dan c. memiliki Perjanjian Kerja Sama Penempatan, Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut, atau dokumen lain yang membuktikan adanya hubungan antara Pekerja Migran INDONESIA, pelaksana penempatan, Pemberi Kerja, atau lembaga pendukung terkait penempatan. (2) Dokumen lain yang membuktikan adanya hubungan antara Pekerja Migran INDONESIA, pelaksana penempatan, Pemberi Kerja, atau lembaga pendukung terkait penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. bukti pendaftaran pada lembaga pelatihan kerja; atau b. bukti pembayaran untuk sertifikasi kompetensi. (3) Dalam hal plafon pinjaman yang diajukan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerima KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA juga harus memiliki nomor pokok wajib pajak. (4) Ketentuan mengenai persyaratan calon peserta magang di luar negeri yang dapat menjadi penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak: a. mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kredit/pembiayaan melalui KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan/atau kementerian/lembaga yang berwenang; b. mendapatkan kredit/pembiayaan untuk Biaya Penempatan berdasarkan analisis dari Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan c. mendapatkan pencairan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya sesuai dengan hasil analisis Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA mulai dari tahapan proses pengurusan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA sampai dengan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 5

Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib: a. melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan dan tunduk pada ketentuan hukum yang mengikat; dan c. membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan.

Pasal 6

Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat membuka rekening tabungan pada Lembaga Keuangan Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB III

PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 7

Koreksi

(1) Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA merupakan Lembaga Keuangan yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menyalurkan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Persyaratan Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sehat dan berkinerja baik; b. melakukan kerja sama dengan penjamin/asuransi KUR dalam penyaluran KUR; dan c. memiliki sistem elektronik yang terintegrasi terkait data KUR dengan SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA juga harus memiliki kerja sama dengan KP2MI/BP2MI, dengan cakupan lingkup kerja sama termasuk pemanfatan dan pertukaran data Pekerja Migran INDONESIA untuk penyaluran kredit/pembiayaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 8

Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berhak: a. mendapatkan data Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang dibutuhkan dari Sisko P2MI; b. memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan c. menerima angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan.

Pasal 9

Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib: a. memberikan penjelasan kepada Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA terkait dengan kredit/pembiayaan melalui KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. melakukan analisis kredit/pembiayaan terhadap nilai pinjaman yang diajukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; c. memproses dan menyalurkan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pihak Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA; d. melaporkan data pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pelaksana penempatan dan Lembaga Linkage; e. melaporkan persetujuan atau penolakan pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA disertai alasan penolakan berdasarkan hasil verifikasi Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan f. melakukan pelaporan penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada komite kebijakan pembiayaan melalui SIKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 10

Koreksi

Penyaluran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan pola linkage secara channeling.

Pasal 11

Koreksi

(1) KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA diberikan kepada penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Suku bunga KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (3) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat mengacu pada struktur Biaya Penempatan yang ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal struktur Biaya Penempatan belum ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat menggunakan struktur Biaya Penempatan tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi tahun berjalan, dan perkembangan Biaya Penempatan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi: a. biaya persiapan penempatan; dan b. biaya yang berhubungan dengan penempatan. (2) Komponen biaya persiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pelatihan; b. sertifikasi kompetensi; c. jasa perusahaan; d. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di INDONESIA; e. visa kerja; f. tiket keberangkatan; g. tiket pulang; dan/atau h. akomodasi. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pelatihan teknis bahasa; b. pelatihan teknis sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan; dan/atau c. pelatihan teknis lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan. (4) Komponen biaya yang berhubungan dengan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; b. jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA; c. apostille; dan/atau d. dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. (5) Dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat berupa: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; dan/atau b. paspor Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) Dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA membutuhkan biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberikan tambahan pinjaman dengan memperhatikan batasan pemberian KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. biaya hidup sebelum Pekerja Migran INDONESIA mendapatkan upah/gaji; dan/atau b. biaya hidup untuk keluarga Pekerja Migran INDONESIA. (3) Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang mengajukan pinjaman biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan bermeterai terkait biaya lain di luar Biaya Penempatan.

Pasal 14

Pasal 15

Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA melakukan pembayaran angsuran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dalam bentuk mata uang rupiah melalui rekening Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 16

Proses perjanjian kredit/pembiayaan, pentahapan pencairan kredit/pembiayaan, serta proses pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 17

Jangka waktu KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA paling lama sama dengan masa Perjanjian Kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA melaporkan pelaksanaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Direktur Jenderal Penempatan secara langsung atau melalui Sisko P2MI.

BAB Kedua

Nilai Pinjaman Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran INDONESIA

Pasal 11

Koreksi

(1) KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA diberikan kepada penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Suku bunga KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (3) Nilai pinjaman KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat mengacu pada struktur Biaya Penempatan yang ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal struktur Biaya Penempatan belum ditetapkan oleh KP2MI/BP2MI, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat menggunakan struktur Biaya Penempatan tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi tahun berjalan, dan perkembangan Biaya Penempatan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi: a. biaya persiapan penempatan; dan b. biaya yang berhubungan dengan penempatan. (2) Komponen biaya persiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pelatihan; b. sertifikasi kompetensi; c. jasa perusahaan; d. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di INDONESIA; e. visa kerja; f. tiket keberangkatan; g. tiket pulang; dan/atau h. akomodasi. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pelatihan teknis bahasa; b. pelatihan teknis sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan; dan/atau c. pelatihan teknis lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan. (4) Komponen biaya yang berhubungan dengan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; b. jaminan sosial Pekerja Migran INDONESIA; c. apostille; dan/atau d. dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. (5) Dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat berupa: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; dan/atau b. paspor Republik INDONESIA.

Pasal 13

(1) Dalam hal Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA membutuhkan biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberikan tambahan pinjaman dengan memperhatikan batasan pemberian KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). (2) Biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. biaya hidup sebelum Pekerja Migran INDONESIA mendapatkan upah/gaji; dan/atau b. biaya hidup untuk keluarga Pekerja Migran INDONESIA. (3) Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang mengajukan pinjaman biaya lain di luar Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan bermeterai terkait biaya lain di luar Biaya Penempatan.

BAB Ketiga

Pengajuan dan Jangka Waktu Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran INDONESIA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan dengan tahapan: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA mengajukan permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA melakukan verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang telah diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima; c. dalam hal verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA menyetujui pengajuan dan mencetak dokumen perjanjian kredit/pembiayaan untuk ditandatangani dengan melampirkan rincian nilai pinjaman, besaran angsuran, dan ketentuan terkait grace periode serta biaya lain di luar bunga 6% (enam persen); d. dalam hal verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA menolak pengajuan dengan memberikan surat pemberitahuan disertai alasan kepada pemohon dengan tembusan kepada KP2MI/BP2MI; e. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; f. Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA mencairkan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya sesuai dengan hasil analisis Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA mulai dari tahapan proses pengurusan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA sampai dengan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan penilaian obyektif dari Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan g. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA menerima pencairan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit/pembiayaan. (2) Penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penempatan. (3) Dalam hal pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh P3MI, P3MI dapat memfasilitasi pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 15

Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA melakukan pembayaran angsuran KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dalam bentuk mata uang rupiah melalui rekening Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 16

Proses perjanjian kredit/pembiayaan, pentahapan pencairan kredit/pembiayaan, serta proses pembayaran angsuran kredit/pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 17

Jangka waktu KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan kesepakatan antara Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA paling lama sama dengan masa Perjanjian Kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 18

Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA melaporkan pelaksanaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Direktur Jenderal Penempatan secara langsung atau melalui Sisko P2MI.

(1) Pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilaksanakan dengan tahapan: a. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA mengajukan permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA melakukan verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang telah diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima; c. dalam hal verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA menyetujui pengajuan dan mencetak dokumen perjanjian kredit/pembiayaan untuk ditandatangani dengan melampirkan rincian nilai pinjaman, besaran angsuran, dan ketentuan terkait grace periode serta biaya lain di luar bunga 6% (enam persen); d. dalam hal verifikasi atas permohonan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan, Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA menolak pengajuan dengan memberikan surat pemberitahuan disertai alasan kepada pemohon dengan tembusan kepada KP2MI/BP2MI; e. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA menandatangani perjanjian kredit/pembiayaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA; f. Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA mencairkan kredit/pembiayaan yang dilaksanakan secara bertahap atau penggantian biaya sesuai dengan hasil analisis Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA mulai dari tahapan proses pengurusan dokumen penempatan Pekerja Migran INDONESIA sampai dengan keberangkatan Pekerja Migran INDONESIA berdasarkan penilaian obyektif dari Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan g. Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA menerima pencairan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit/pembiayaan. (2) Penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian Penempatan. (3) Dalam hal pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dilakukan oleh Calon Pekerja Migran INDONESIA atau Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh P3MI, P3MI dapat memfasilitasi pengajuan KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA kepada Penyalur KUR Penempatan Pekerja Migran INDONESIA.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22