PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia; c. Biro Organisasi dan Tata Laksana; d. Biro Keuangan; e. Biro Hukum; f. Biro Umum; dan g. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja; b. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat Pimpinan; c. penyusunan program dan anggaran; d. pelaksanaan monitoring, analisis, dan evaluasi kinerja; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan dan dukungan administrasi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; b. penyusunan rencana kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; c. pelaksanaan perencanaan karier dan penyiapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara; d. pelaksanaan mutasi, kepangkatan, dan pemberhentian pegawai, serta pengelolaan jabatan fungsional; e. pengelolaan penilaian kinerja dan remunerasi, disiplin, dokumentasi dan tata naskah, penghargaan, dan sistem informasi pegawai; f. penyiapan persetujuan pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada organisasi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya di bawah koordinasi Menteri; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 14

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pasal 16

Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan, serta program manajemen perubahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, analisis jabatan, serta pengembangan jabatan; b. penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan; c. penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program manajemen perubahan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 18

Biro Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan; b. pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja; c. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan; d. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian; e. pelaksanaan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 21

Biro Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan, penelaahan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ ketetapan, penelaahan dan pertimbangan hukum, serta advokasi hukum dan informasi hukum; b. penyusunan peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan; c. penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum; d. pelaksanaan advokasi hukum; e. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 24

Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan, serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan; b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; c. pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan d. pelaksanaan tata usaha Biro.

Pasal 27

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha dan Protokol; b. Bagian Rumah Tangga dan Pemeliharaan; c. Bagian Layanan Pengadaan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kearsipan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli; d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, serta penatausahaan perjalanan Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli; e. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengelolaan kearsipan; f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan kementerian; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Pasal 30

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; d. Subbagian Protokol; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketujuh

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedelapan

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam