PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Walikota adalah Walikota Malang. 5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. 7. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum. 8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil. 9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara. 10. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. 11. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. 12. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. 13. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air. 14. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus da dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. 15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air atau kelas air yang ditetapkan. 16. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. 17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 18. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air. 19. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan dalam Pengendalian pencemaran air.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Pasal 4

Koreksi

(1) Walikota melaksanakan inventarisasi sumber pencemar air di Daerah. (2) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan identifikasi sumber pencemar air. (3) Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Koreksi

Walikota melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan pedoman inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Walikota MENETAPKAN daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam Daerah. (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan: a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya; b. baku mutu air untuk sungai; dan c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

Pasal 8

(1) Walikota menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air. (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. status mutu air; b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 9

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar: a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Walikota; b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Walikota; c. penetapan kebijakan Walikota dalam pengendalian pencemaran air; d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 10

(1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota wajib MENETAPKAN mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 11

Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 12

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan: a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 13

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Pasal 14

(1) Walikota MENETAPKAN kebijakan pengendalian pencemaran air berdasarkan: a. hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); b. daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan c. mutu air sasaran. (2) Kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Walikota melaksanakan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam Daerah. (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB Kedua

Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 7

Koreksi

(1) Walikota MENETAPKAN daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang berada dalam Daerah. (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan: a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya; b. baku mutu air untuk sungai; dan c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.

Pasal 8

(1) Walikota menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air. (2) Penentuan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. status mutu air; b. sumber pencemar dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau c. pemanfaatan air baku untuk air minum.

Pasal 9

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai dasar: a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Walikota; b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Walikota; c. penetapan kebijakan Walikota dalam pengendalian pencemaran air; d. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 10

(1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Walikota dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air. (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Walikota wajib MENETAPKAN mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 11

Walikota wajib menolak permohonan izin lokasi yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

Pasal 12

(1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan: a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.

Pasal 13

Walikota melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin dari Walikota. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau b. Izin Pembuangan Air Limbah. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. (4) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau sarana Pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 18

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota. (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sudah layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pemanfaatan air limbah. (6) Penerbitan izin pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. (7) Pedoman pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 20

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan: a. kewajiban untuk mengolah limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 21

(1) Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air. (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota. (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah. (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. (7) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan/atau sumber air

BAB Ketiga

Pembuangan Air Limbah

Pasal 19

Koreksi

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 20

Koreksi

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin pembuangan air limbah. (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan: a. kewajiban untuk mengolah limbah; b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan; c. persyaratan cara pembuangan air limbah; d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah; f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup; g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan; h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaatan batas kadar yang dipersyaratkan; i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau. (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 21

(1) Walikota dalam menentukan baku mutu air limbah yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) didasarkan pada daya tampung beban pencemaran pada sumber air. (2) Dalam hal daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditentukan, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Pasal 22

(1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pembuangan air limbah ke air atau sumber air. (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya: a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Walikota. (4) Walikota melakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang diajukan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan bahwa pembuangan air limbah ke air atau sumber air layak lingkungan, maka Walikota menerbitkan izin pembuangan air limbah. (6) Penerbitan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin. (7) Pedoman kajian pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Setiap orang dilarang membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan/atau sumber air

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyuluhan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah; c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah; e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif. (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi: a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi: a. penambahan frekuensi pemantauan mandiri; dan/atau b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui: a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah terpadu; b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efesiensi sumber daya; c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 29

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga, antara lain melalui: a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah; b. mendorong masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi; c. mendorong swadaya masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga; d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga; e. mengembangkan mekanisme percontohan; f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye Pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Pasal 30

(1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas: a. persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah . b. persyaratan yang tercantum dalam izin pemanfaatan air limbah; dan c. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Walikota. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 31

(1) Walikota MENETAPKAN target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. (2) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari kebijakan pengendalian pencemaran air pada sumber air. (3) Target dan prioritas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sama dengan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

Koreksi

(1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyuluhan mengenai peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air; b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah; c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah; e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan/atau g. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif. (3) Penerapan kebijakan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi: a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. (4) Penerapan kebijakan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain meliputi: a. penambahan frekuensi pemantauan mandiri; dan/atau b. pengumuman riwayat kinerja penaatan usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Walikota melakukan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan skala kecil dan menengah antara lain melalui: a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah terpadu; b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah, dan efesiensi sumber daya; c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Pasal 29

Walikota melakukan pembinaan terhadap pengendalian pencemaran air dari limbah rumah tangga, antara lain melalui: a. membangun sarana dan prasarana Pengelolaan air limbah; b. mendorong masyarakat menggunakan tangki septik yang sesuai dengan persyaratan sanitasi; c. mendorong swadaya masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga; d. membentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan/atau kader-kader masyarakat dalam Pengelolaan air limbah rumah tangga; e. mengembangkan mekanisme percontohan; f. melakukan penyebaran informasi dan/atau kampanye Pengelolaan air limbah rumah tangga; dan/atau g. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum- forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air pada sumber air dari limbah rumah tangga.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kedua

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII