Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian An...

Pasal 2

Ruang lingkup PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD yang diatur dalam Peraturan Komisi ini meliputi: a. pemberhentian antarwaktu; b. penggantian antarwaktu; c. Calon Pengganti Antarwaktu; d. verifikasi dan klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu; e. sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu; f. koordinasi penggantian antarwaktu; dan g. penggantian antarwaktu di daerah khusus.

Pasal 3

Koreksi

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau h. menjadi anggota partai politik lain. (3) Anggota DPD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPD; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; atau f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. (5) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota; c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; atau i. menjadi anggota partai politik lain. (6) Anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang menjadi anggota partai politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ayat (4) huruf i, dan ayat (5) huruf i masih memenuhi syarat jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi; b. anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya; dan/atau c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam DCT dari partai yang mencalonkannya. (7) Pemberhentian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti antarwaktu apabila terdapat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu. (2) Masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang digantikan. (3) Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diganti antarwaktu apabila sisa masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan terhitung sejak proses awal pengajuan pemberhentian antarwaktu di DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. (4) Keanggotaan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang tidak diganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Pasal 5

(1) Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengirimkan surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu. (3) Surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri dengan dokumen pendukung.

Pasal 7

(1) Dalam hal berdasarkan informasi terdapat anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mengajukan upaya hukum, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud. (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu karena masih menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Format surat jawaban perihal belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 8

Koreksi

(1) Anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama. (2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

Pasal 9

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Dapil dan Partai Politik yang sama, calon pengganti antarwaktu ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 10

(1) Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam hal: a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota; b. persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang luas di tingkat kecamatan; c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan d. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara. (2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR; dan/atau b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPR. (3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPR ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPR yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masih sama.

Pasal 12

(1) Penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dalam hal: a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan; b. persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara. (2) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota; dan/atau b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPRD kabupaten/kota sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota. (3) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota yang persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c masih sama.

Pasal 14

(1) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; dan/atau b. jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan nomor urut teratas pada DCT. (2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berjenis kelamin perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak memenuhi syarat, calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota ditetapkan calon berjenis kelamin laki-laki berdasarkan nomor urut teratas pada DCT pada Dapil yang tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada DCT di Dapil yang bersangkutan tidak memperoleh suara dalam Pemilu Terakhir, calon tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota.

Pasal 17

(1) Data jumlah penduduk terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g dan Pasal 16 huruf d berdasarkan pada: a. jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota yang masuk dalam daerah pemilihan anggota DPRD provinsi untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; atau b. jumlah penduduk di setiap kecamatan atau gabungan kecamatan yang masuk dalam daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota untuk calon pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota. (2) jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada data agregat kependudukan perkecamatan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri pada Pelaksanaan Pemilu Terakhir.

Pasal 18

(1) Anggota DPD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama. (2) Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPD, digantikan oleh calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah calon anggota DPD pada Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama dalam 1 (satu) Daerah Pemilihan Anggota DPD, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditetapkan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang. (2) Penetapan calon pengganti antarwaktu berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sah yang lebih luas secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan dalam hal: a. terdapat lebih dari 1 (satu) calon pengganti antarwaktu anggota DPD memperoleh suara sah terbanyak dengan jumlah yang sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat daerah kabupaten/kota; b. persebaran perolehan suara sah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kecamatan; c. persebaran perolehan suara sah di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; dan d. persebaran perolehan suara sah di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, calon pengganti antarwaktu anggota DPD ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah yang lebih luas di tingkat tempat pemungutan suara. (3) Dalam hal persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d masih sama, penetapan calon pengganti antarwaktu anggota DPD didasarkan pada jenis kelamin, dengan ketentuan jika jenis kelamin 2 (dua) orang atau lebih calon anggota DPD berbeda, calon berjenis kelamin perempuan ditetapkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Koreksi

Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang seluruh wilayahnya dalam daerah pemilihan menjadi daerah induk, calon pengganti antarwaktu pada daerah induk dilakukan dengan ketentuan syarat: a. calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; b. dalam hal calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang sama dan menjadi bagian daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama; c. dalam hal sudah tidak terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan wilayah induk yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap Anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; e. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan daerah induk yang berbatasan langsung secara geografis yang memiliki jumlah penduduk terbanyak berikutnya dan memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; f. dalam hal tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; g. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan yang tidak berbatasan langsung secara geografis pada daerah induk dengan jumlah penduduk terbanyak yang memperoleh suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama; dan h. apabila tidak terdapat calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam huruf g, calon pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota diambil dari daftar calon tetap anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota Pemilu Terakhir pada daerah pemilihan sebelum pemekaran.

Pasal 17

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil penetapan Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16, Pasal 18 dan Pasal 19, Calon Pengganti Antarwaktu diajukan untuk menjadi pengganti antarwaktu. (2) Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu. (3) Selain ketentuan yang dapat menyebabkan Calon Pengganti Antarwaktu tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Dalam hal terdapat Calon Pengganti Antarwaktu yang telah mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Calon Pengganti Antarwaktu dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pengganti antarwaktu dan berlaku untuk seluruh proses penggantian antarwaktu. (5) Calon Pengganti Antarwaktu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila: a. tidak lagi menjadi Warga Negara INDONESIA dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. terbukti tidak berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; c. ditetapkan sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota terpilih; d. dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, atau badan permusyawaratan desa; e. diangkat sebagai aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; f. dilantik sebagai penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas Pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri; g. tidak bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; i. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; j. terbukti tidak lagi sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; k. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; l. menjadi anggota partai politik lain bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; dan/atau m. menjadi pengurus partai politik bagi calon pengganti antarwaktu anggota DPD.

Pasal 22

Koreksi

(1) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap: a. perolehan suara sah dan peringkat suara sah Calon Pengganti Antarwaktu pada Keputusan KPU yang MENETAPKAN hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional pada Pemilu Terakhir; b. penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota pada Pemilu Terakhir; c. DCT Pemilu Terakhir dari Partai Politik yang sama dan pada Dapil yang sama; d. DCT Anggota DPD Pemilu Terakhir pada Dapil Anggota DPD yang sama; e. Dapil yang berbatasan langsung secara geografis, apabila tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang sama; f. Dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis dalam hal tidak terdapat lagi calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari DCT pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan g. dokumen yang menjadi lampiran surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu dari Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dan/atau dokumen persuratan dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatan masing-masing. (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara hasil verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu. (3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (4) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (5) Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 23

(1) Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota melalui Partai Politik sesuai tingkatan untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melakukan verifikasi calon pengganti antarwaktu, KPU meminta kepada calon pengganti antarwaktu anggota DPD untuk menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan penyampaian nama calon pengganti antarwaktu dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu belum menyampaikan laporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota diterima oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota maka KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota disertai keterangan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat setelah menyerahkan tanda terima laporan harta kekayaan terbaru tahun yang sama dengan pengusulan Calon Pengganti Antarwaktu.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu masih memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang bersangkutan kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 26

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak mendapatkan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat klarifikasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4). (2) Surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dikirimkan 3 (tiga) kali, masing-masing dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dikirim oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapat jawaban dari pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN Calon Pengganti Antarwaktu.

Pasal 28

(1) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari Partai Politik yang memiliki kepengurusan ganda, dan masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan sekretariat DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan surat pengusulan pemberhentian dan/atau penggantian antarwaktu dari pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya. (2) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat pusat memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat pusat yang dinyatakan sah berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat provinsi memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat provinsi yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (4) Dalam hal Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota memiliki kepengurusan ganda, masih terdapat perselisihan dan/atau masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik atau nama lain atau sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 29

(1) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu yang belum disampaikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sebagai pengganti antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota kembali dari Partai Politik dan Dapil yang sama, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota: a. menerima surat penyampaian nama anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota berasal dari Partai Politik dan Dapil yang sama; dan b. memproses penggantian antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan. (2) Dalam hal terdapat calon pengganti antarwaktu anggota DPD yang belum disampaikan oleh KPU kepada pimpinan DPD sebagai pengganti antarwaktu karena upaya hukum yang dilakukan oleh anggota DPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) belum memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi terdapat surat penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD kembali dari Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama, KPU: a. menerima surat penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPD berasal dari Daerah Pemilihan Anggota DPD yang sama; dan b. memproses penggantian antarwaktu setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap anggota DPD yang diberhentikan. (3) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat ke Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang menyatakan belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdapat: a. keragu-raguan; b. informasi; atau c. tanggapan masyarakat, terhadap Calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. (2) Dalam hal terdapat nama Calon Pengganti Antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi. (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya tidak meninggal dunia, tidak mengundurkan diri, atau masih memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu. (4) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan kepada: a. Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; b. Partai Politik; c. instansi terkait; atau d. Calon Pengganti Antarwaktu. (5) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui: a. surat elektronik; b. telepon; c. aplikasi pengirim pesan; dan/atau d. panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan saling bertatap muka dan berbicara langsung. (6) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan kedalam berita acara hasil klarifikasi yang menjadi bagian dalam dokumen verifikasi Calon Pengganti Antarwaktu. (7) Dalam hal KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi, KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat jawaban kepada Pimpinan DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota sesuai tingkatan yang menerangkan bahwa belum bisa menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat penyampaian nama anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu dan permintaan nama Calon Pengganti Antarwaktu yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) karena sedang melakukan klarifikasi. (8) Format surat jawaban penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Koreksi

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu. (2) Dalam hal terjadi kendala pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota memproses penggantian antarwaktu secara manual atau ditetapkan lain oleh KPU.

Pasal 31

Koreksi

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya berkoordinasi dengan: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretariat negara untuk mendapatkan Keputusan terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPR dan DPD; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD provinsi; atau c. Gubernur untuk mendapatkan Keputusan Gubernur terkait pengangkatan pengganti antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 32

Koreksi

Penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada daerah khusus Aceh diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Koreksi

(1) Proses PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Komisi ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah dan berlaku. (2) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang sedang melakukan proses PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota serta PAW Anggota DPD pada saat Peraturan KPU ini mulai berlaku tetap diproses berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 34

Koreksi

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku: a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1174); dan b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2025 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, Œ MOCHAMMAD AFIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM A. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPR atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor .... di ...... sehingga KPU belum dapat menyampaikan nama Calon Pengganti Antarwaktu karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI 3. Ketua DPP Partai … 4. Ketua Fraksi Partai …. KOP SURAT B. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … atas nama Sdr. ... Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama … daerah pemilihan Provinsi … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPD atas nama ... sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor ... di ... sehingga KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD dimaksud karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI KOP SURAT C. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM Nomor : ..., Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... dari Partai … atas nama Sdr. ... Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … tersebut, bersama ini disampaikan bahwa anggota DPRD Provinsi … atas nama … sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor … di … sehingga KPU Provinsi … belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …, … Tembusan Yth.: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... KOP SURAT D. FORMAT SURAT JAWABAN PERIHAL BELUM DAPAT MENYAMPAIKAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA KARENA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERHENTIKAN SEDANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM Nomor : ..., Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ... dari Partai … atas nama Sdr. ... Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … tersebut, bersama ini bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota* … atas nama … sedang mengajukan upaya hukum berdasarkan surat atau informasi terhadap perkara nomor … di …sehingga KPU Kabupaten/Kota* … belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … karena menunggu adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap upaya hukum dimaksud. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* …, … Tembusan Yth.: 1. ... 2. ... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN KOP SURAT LAMPIRAN II PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPR Nomor: … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPP Partai …Nomor: ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan KOP SURAT Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPR dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. … Anggota .......................... 4. … Anggota .......................... 5. … Anggota .......................... 6. ... Anggota .......................... 7. … Anggota .......................... B. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal …; 2. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 3. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga KOP SURAT atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 4. Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 5. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. …. Anggota .......................... 4. …. Anggota .......................... 5. …. Anggota .......................... 6. …. Anggota .......................... 7. .... Anggota .......................... C. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI … Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU Provinsi … telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPW Partai … Nomor ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan KOP SURAT Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Provinsi … Nomor … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. …. Anggota .......................... 4. …. Anggota .......................... 5. …. Anggota .......................... 6. .... Anggota .......................... 7. .... Anggota .......................... D. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*… Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU Kabupaten/Kota* … telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPC Partai …Nomor ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP/DPW Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil KOP SURAT Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Kabupaten/Kota* … Nomor ….. tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* …. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. …. Anggota .......................... 4. …. Anggota .......................... 5. …. Anggota .......................... E. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPR Nomor: … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPP Partai …Nomor: ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan KOP SURAT Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Nomor 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPR dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPR. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. …. Anggota .......................... 4. …. Anggota .......................... 5. …. Anggota .......................... 6. …. Anggota .......................... 7. …. Anggota .......................... F. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal …; 2. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPD Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 3. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi KOP SURAT Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 4. Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 5. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPD. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. .... Ketua .......................... 2. .... Anggota .......................... 3. .... Anggota .......................... 4. .... Anggota .......................... 5. .... Anggota .......................... 6. .... Anggota .......................... 7. .... Anggota .......................... G. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI … Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU Provinsi … telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPW Partai …Nomor ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan KOP SURAT Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Provinsi … Nomor … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. … Anggota .......................... 4. … Anggota .......................... 5. … Anggota .......................... 6. ... Anggota .......................... 7. ... Anggota .......................... H. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT BERITA ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIFIKASI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA*… Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ........, KPU Kabupaten/Kota* … telah melaksanakan verifikasi calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemeriksaan terhadap: 1. Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor … tanggal … perihal …; 2. Surat Ketua DPC Partai …Nomor ... tanggal .... perihal...; 3. Keputusan Tentang Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor ...... tanggal ...... perihal ......; 4. Keputusan DPP/DPW Partai ….. Nomor …. Tanggal …. Perihal ….; (apabila ada pemberhentian) 5. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil KOP SURAT Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; 6. Keputusan KPU Kabupaten/Kota* … Nomor ….. tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* …. Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 7. (dokumen pendukung lainnya). disampaikan bahwa calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … peringkat suara sah nomor … (…) atas nama Sdr. … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama Sdr. … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1. …. Ketua .......................... 2. …. Anggota .......................... 3. … Anggota .......................... 4. … Anggota .......................... 5. … Anggota .......................... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN LAMPIRAN III PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA A. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat KOP SURAT Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI 3. Ketua DPP Partai … 4. Ketua Fraksi Partai …. DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK : PROVINSI : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : ANGGOTA DPR YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Lampiran Surat Ketua KPU Nomor : Tanggal : B. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama … Daerah Pemilihan Provinsi … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil KOP SURAT PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) Daerah Pemilihan Provinsi … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAPIL PROVINSI : … ANGGOTA DPD YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Lampiran Surat Ketua KPU Nomor : Tanggal : C. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Nomor : …..., Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun KOP SURAT 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi … Nomor … Tahun … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …, … Tembusan Yth.: 1. … 2. … 3. ... 4. ... DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI …. PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK : PROVINSI : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : ANGGOTA DPRD PROVINSI … YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI … KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lampiran Surat Ketua KPU Provinsi … Nomor : Tanggal : Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …, … D. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Nomor : …, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, KOP SURAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* … Nomor … Tahun … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* …, … Tembusan Yth.: 1. … 2. … DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA* …. PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK : KABUPATEN/KOTA* : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* … YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* … KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ……, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* … … Lampiran Surat Ketua KPU Kabupaten/Kota* … Nomor : Tanggal : E. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPR/MPR dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPR Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPR yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. KOP SURAT Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena …. , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama …. dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI 3. Ketua DPP Partai … 4. Ketua Fraksi Partai …. DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK : PROVINSI : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : ANGGOTA DPR YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPR KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum, …. Lampiran Surat Ketua KPU Nomor : Tanggal : F. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta Sehubungan dengan surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPD yang berhenti antarwaktu atas nama … daerah pemilihan Provinsi … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPD berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari daerah pemilihan provinsi yang sama sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. KOP SURAT Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) Daerah Pemilihan Provinsi … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Tembusan Yth.: 1. Ketua MPR RI 2. PRESIDEN RI DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAPIL PROVINSI : … ANGGOTA DPD YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPD KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jakarta, Ketua Komisi Pemilihan Umum, … Lampiran Surat Ketua KPU Nomor : Tanggal : G. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT Nomor : …, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Provinsi … Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Provinsi … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas KOP SURAT Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi … Nomor … tanggal … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi … apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …, … Tembusan Yth.: 1. … 2. … 3. ... 4. ... DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI …. PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PARTAI POLITIK : PROVINSI : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : ANGGOTA DPRD PROVINSI … YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI … KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ……, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …. … Lampiran Surat Ketua KPU Provinsi … Nomor : Tanggal : H. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM HAL PERINGKAT SUARA SAH CALON TERBANYAK BERIKUTNYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT Nomor : …, Sifat : Rahasia Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … dari Partai … atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* … di … Sehubungan dengan surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* Nomor … tanggal … perihal … mengenai penyampaian nama anggota DPRD Kabupaten/Kota* … yang berhenti antarwaktu atas nama … dari Partai … daerah pemilihan … dikarenakan yang bersangkutan … serta permintaan mengenai nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* tersebut, dengan hormat disampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun KOP SURAT 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* … Nomor … Tahun … tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* … Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, disampaikan bahwa Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … atas nama … peringkat suara sah nomor … (…) dari Partai … mewakili Daerah Pemilihan … adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan tidak memenuhi syarat karena … , maka peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor … (…) atas nama … dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* … apabila telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun yang sama dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu. Demikian disampaikan, terima kasih. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* …, … Tembusan Yth.: 1. … 2. … DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA* …. PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Lampiran Surat Ketua KPU Kabupaten/Kota* … Nomor : Tanggal : ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* … YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA* … KETERANGAN NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH NO URUT DCT NAMA SUARA CALON PERINGKAT SUARA SAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ……, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* … KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN … PARTAI POLITIK : KABUPATEN/KOTA* : DAERAH PEMILIHAN : JUMLAH KURSI : LAMPIRAN IV PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA A. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta Sehubungan dengan Surat Ketua DPR Nomor … tanggal … perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPR/MPR RI dari Partai … atas nama … mewakili Daerah Pemilihan … karena …, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 482 Tahun 2025 tentang KOP SURAT Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. …; 2. KPU telah menerima surat/informasi/tanggapan dari ........ tanggal ............ perihal ..............., yang menyatakan bahwa .................... (isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan); dan 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai ........... kepada ......... (instansi terkait) ....... dan/atau ...............(calon pengganti antarwaktu), maka KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. …. Demikian disampaikan, terima kasih. Tembusan Yth.: 1. Ketua DPP Partai … 2. Ketua Fraksi Partai …. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … B. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Nomor : Jakarta, Sifat : Rahasia Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPD atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta Sehubungan dengan Surat Ketua DPD Nomor … tanggal … perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPD atas nama … mewakili Daerah Pemilihan Provinsi … karena …, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang KOP SURAT Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. …; 2. KPU telah menerima surat/informasi/tanggapan dari ........ tanggal ............ perihal ..............., yang menyatakan bahwa .................... (isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan); dan 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai ........... kepada ......... (instansi terkait) ....... dan/atau ...............(calon pengganti antarwaktu), maka KPU belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. …. Demikian disampaikan, terima kasih. Tembusan Yth: 1. Ketua DPP Partai … 2. Ketua Fraksi Partai …. Ketua Komisi Pemilihan Umum, … C. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI Nomor : ...., Sifat : Rahasia Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ... atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi .... di ... Sehubungan dengan Surat Ketua DPRD Provinsi ... Nomor … tanggal … perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi ... dari Partai … atas nama … mewakili Daerah Pemilihan … karena …, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Provinsi ... Nomor ... Tahun 2024 KOP SURAT tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. …; 2. KPU Provinsi ... telah menerima surat/informasi dari ........ tanggal ............ perihal ..............., yang menyatakan bahwa .................... (isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan); dan 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan/informasi/tanggapan masyarakat terhadap calon Pengganti Antarwaktu yang diduga telah meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat atau terdapat nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU Provinsi ... masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai ........... kepada ......... (instansi terkait) ....... dan/atau ...............(calon pengganti antarwaktu), maka KPU Provinsi belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. …. Demikian disampaikan, terima kasih. Tembusan Yth: 1. Ketua DPW Partai … 2. Ketua Fraksi Partai …. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi …, ..... D. FORMAT SURAT JAWABAN PENYAMPAIAN NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DALAM HAL MASIH MEMERLUKAN WAKTU KLARIFIKASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Nomor : ....., Sifat : Rahasia Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... atas nama Sdr. … Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* .... di ... Sehubungan dengan Surat Ketua DPRD Kabupaten/Kota* ... Nomor … tanggal … perihal ..., terkait penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota* ... dari Partai … atas nama … mewakili Daerah Pemilihan … karena …, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota* ... Nomor ... Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota* ... Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa peringkat perolehan suara terbanyak berikutnya sebagai calon pengganti antarwaktu adalah Sdr. …; KOP SURAT 2. KPU Kabupaten/Kota* ... telah menerima surat/informasi dari ........ tanggal ............ perihal ..............., yang menyatakan bahwa .................... (isi informasi terkait keragu-raguan pemenuhan persyaratan); dan 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor … Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat keragu-raguan terhadap pemenuhan syarat Calon Pengganti Antarwaktu atau terdapat informasi atau tanggapan masyakarat yang menyatakan Calon Pengganti Antarwaktu diduga telah meninggal dunia, telah mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat, atau calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh Partai Politik melalui Pimpinan DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bukan merupakan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota peringkat berikutnya dari daerah pemilihan yang sama, maka KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, KPU Kabupaten/Kota* ... masih memerlukan waktu untuk melakukan klarifikasi mengenai ........... kepada ......... (instansi terkait) ....... dan/atau ............... (calon pengganti antarwaktu), maka KPU Kabupaten/Kota* … belum dapat menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Sdr. …. Demikian disampaikan, terima kasih. Tembusan Yth: 1. Ketua DPC Partai … 2. Ketua Fraksi Partai …. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota* …, ..... KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, ttd. MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kedua

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

Pasal 35