PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang DANA PERWALIAN

PERPRES Nomor 80 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KELEMBAGAAN DANA PERWALIAN

Pasal 5

(1) Pengelolaan Dana Perwalian dilakukan oleh Lembaga Wali Amanat. (2) Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. (3) Dalam … www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Dalam hal Dana Perwalian digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga atau lintas sektoral, pembentukan Lembaga Wali Amanat dilaksanakan oleh salah satu Menteri/Pimpinan Lembaga terkait berdasarkan penunjukan Menteri Perencanaan, setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Lembaga Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat.

Pasal 7

Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dipersamakan sebagai satuan kerja.

Pasal 8

Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas: a. MENETAPKAN Pengelola Dana Amanat; b. MENETAPKAN program pengelolaan Dana Perwalian; c. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; d. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak- pihak yang terkait; e. melakukan … www.djpp.kemenkumham.go.id e. melakukan proses pengadaan barang/jasa; f. mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian; g. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja Majelis Wali Amanat untuk penyaluran Dana Perwalian; dan h. menyusun laporan keuangan penyaluran Dana Perwalian.

Pasal 9

(1) Susunan organisasi Majelis Wali Amanat terdiri dari: a. Ketua; b. Sekretaris; c. Anggota. (2) Ketua Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Kementerian/Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat, atau berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Hibah. (3) Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat berasal dari Kementerian/Lembaga yang terkait, pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan Dana Perwalian, dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Pemberi Hibah. (4) Kementerian/Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. (5) Jumlah … www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Jumlah keanggotaan Majelis Wali Amanat ditentukan oleh Kementerian/Lembaga yang membentuk Lembaga Wali Amanat sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Hibah. (6) Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga. (7) Majelis Wali Amanat dapat menunjuk pihak tertentu sesuai dengan Perjanjian Hibah, untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Pengelola Dana Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas: a. menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah; b. melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada Majelis Wali Amanat; dan c. melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah Majelis Wali Amanat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Dana Amanat dikoordinasikan oleh Majelis Wali Amanat.

Pasal 11

Pengelola Dana Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat berupa: a. Kementerian/Lembaga; b. Lembaga … www.djpp.kemenkumham.go.id b. Lembaga Multilateral; c. Organisasi Non Pemerintah; d. Badan Usaha Nasional; dan/atau e. Lembaga Keuangan Asing.

Pasal 12

(1) Kementerian/Lembaga, Lembaga Multilateral, atau Organisasi Non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan penunjukan sesuai Perjanjian Hibah. (2) Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Lembaga Keuangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Amanat berdasarkan hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Hibah.

Pasal 13

Biaya yang timbul dalam rangka pembentukan dan pengelolaan Dana Perwalian, dibebankan kepada Dana Perwalian tersebut dan/atau sumber lain sesuai Perjanjian Hibah. BAB III … www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 14

Dana Perwalian dapat disalurkan oleh Majelis Wali Amanat kepada pelaksana kegiatan, yang terdiri dari: a. Kementerian/Lembaga; b. Pemerintah Daerah; c. Organisasi Non Pemerintah; dan/atau d. Lembaga Swasta.

Pasal 15

(1) Kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Perwalian, diusulkan oleh Kementerian/Lembaga, Organisasi Non Pemerintah, dan/atau Lembaga Swasta kepada Majelis Wali Amanat. (2) Usulan kegiatan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Usulan ... www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus: a. berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. mempertimbangkan tujuan penggunaan Hibah dan prinsip-prinsip penerimaan Hibah; dan c. mempertimbangkan pencapaian sasaran tematik Dana Perwalian.

Pasal 16

(1) Majelis Wali Amanat menilai kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (2) Hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penilaian. (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Wali Amanat memberikan persetujuan atau penolakan.

Pasal 17

Tata cara pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penilaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diatur lebih lanjut oleh Majelis Wali Amanat. Bagian … www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 18

Penyaluran Dana Perwalian kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penyaluran Dana Perwalian kepada Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Swasta sebagai pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Penyaluran Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan mendahului pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja. (3) Untuk pelaksanaan penyaluran Dana Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis Wali Amanat berkewajiban: a. mengajukan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja kepada Kementerian Keuangan; b. mengajukan pengesahan dokumen realisasi pendapatan dan belanja kepada Kementerian Keuangan; dan c. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan Kementerian Keuangan. (4) Ketentuan … www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pengesahan dokumen anggaran pendapatan dan belanja, dokumen realisasi pendapatan dan belanja, dan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.