Peraturan Menteri Nomor 40-m-ind-per-5-2014 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

(1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Balai Diklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri; g. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri.

Balai Diklat Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai Diklat Industri, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi dalam Balai Diklat Industri serta dengan instansi di luar Balai Diklat Industri sesuai dengan tugas masing-masing.

(1) Kepala Balai Diklat Industri adalah jabatan struktural eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Nama, lokasi, dan spesialisasi Balai Diklat Industri: a. Balai Diklat Industri Medan, berlokasi di Medan, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kelapa sawit dan produk turunannya, dan produk karet; b. Balai Diklat Industri Padang, berlokasi di Padang, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri produk bordir dan fesyen; c. Balai Diklat Industri Jakarta, berlokasi di Jakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri tekstil dan produk tekstil; d. Balai Diklat Industri Yogyakarta, berlokasi di Yogyakarta, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri produk plastik, logam dan kerajinan; e. Balai Diklat Industri Surabaya, berlokasi di Surabaya, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri elektronika, telematika, dan tekstil; f. Balai Diklat Industri Denpasar, berlokasi di Denpasar, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kreatif meliputi: animasi, kerajinan dan barang seni; dan g. Balai Diklat Industri Makassar, berlokasi di Makassar, dengan fokus spesialisasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri kakao, rumput laut, dan rumah kemasan.

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50/M-IND/ PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.