Peraturan Menteri Nomor 07-m-ind-per-2-2014 Tahun 2014 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PERSYARATAN ZAT WARNA AZO, KADAR FORMALDEHIDA DAN KADAR LOGAM TEREKSTRAKSI PADA KAIN UNTUK PAKAIAN BAYI SECARA WAJIB

PERMEN Nomor 07-m-ind-per-2-2014 Tahun 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu menghasilkan pakaian bayi sesuai persyaratan SNI. 2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 4. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 5. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan/atau di luar lokasi produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib. 6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 7. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 9. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Tekstil dan Aneka, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 10. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 11. Dinas Provinsi adalah Dinas di tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id 12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas di tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 13. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang memproduksi pakaian jadi bayi serta memasarkannya dengan menggunakan atau tanpa menggunakan mereknya. 14. Perwakilan (representative) adalah perusahaan berbadan hukum INDONESIA yang telah menerima penunjukan atau mandat secara tertulis dari produsen selaku perwakilan produsen tersebut di INDONESIA dalam hubungannya dengan hal-hal yang telah disepakati oleh kedua pihak. 15. Importir adalah orang perorangan atau perusahaan yang berbentuk badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

Pasal 2

Pasal 3

(1) Produsen yang memproduksi Pakaian Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi dan menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi;dan b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk di tempat yang mudah dibaca dan dengan proses penandaan yang menghasilkan tanda SNI tidak mudah hilang. (2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana pada ayat (1) huruf b untuk Pakaian Bayi asal impor wajib dilakukan di gudang importir.

Pasal 4

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberlakukan pada Pakaian Bayi asal impor yang memiliki HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila digunakan sebagai: a. contoh uji permohonan SPPT-SNI; atau b. barang pameran. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Impor Pakaian Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Direktur pembina industri. (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan. (4) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat informasi tentang: a. Nama dan alamat perusahaan pemohon; b. Jenis/tipe produk; c. Jumlah Pakaian Bayi yang diimpor; dan d. Kegunaan Produk. (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 5

Pasal 6

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam menerbitkan SPPT SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi wajib mencantumkan paling sedikit informasi: a. nama dan alamat perusahaan; b. alamat pabrik/usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id c. nama penanggung jawab; d. nama dan alamat importir/perwakilan; e. nomor dan judul SNI; f. tipe/jenis produk; dan g. merek.

Pasal 7

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan SPPT-SNI. (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menerbitkan SPPT-SNI yang disebabkan: a. Ketidaksesuaian mutu; dan/atau b. tidak terpenuhi persyaratan untuk memperoleh SPPT-SNI oleh perusahaan pemohon; LSPro wajib melaporkan penolakan penerbitan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat- lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkan surat penolakan penerbitan SPPT-SNI. (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas SPPT-SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi yang diterbitkan.

Pasal 8

Pakaian bayi yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini Pakaian bayi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang: a. masuk Daerah Pabean INDONESIA wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan telah berada di dalam Kawasan Pabean INDONESIA wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Importir.

Pasal 10

Sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini Pakaian bayi yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang: www.djpp.kemenkumham.go.id a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar; b. telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib ditarik dari peredaran oleh produsen yang bersangkutan.

Pasal 11

Pelaksanaan pemusnahan dan/atau re-ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disaksikan oleh instansi terkait.

Pasal 12

Pakaian Bayi yang telah beredar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus telah selesai ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya ketentuan Peraturan Menteri ini oleh: a. Produsen yang bersangkutan untuk pakaian bayi hasil produksi dalam negeri; b. Importir yang bersangkutan untuk pakaian bayi asal impor.

Pasal 13

(1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam lokasi produksi dan /atau di luar lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan menugaskan PPSP. (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktorat Jenderal Pembina Industri bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan instansi Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (4) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan Laboratorium Penguji) dalam rangka penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi secara wajib. (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro dan/atau laboratorium penguji yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 14

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Persyaratan Zat Warna Azo, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi pada Kain untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Pasal 15

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 72/M-IND/PER/7/2012 tentang Pemberlakuan SNI Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida pada Kain untuk Pakaian Bayi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal 1

Koreksi

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pakaian bayi yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pelaksanaan pemusnahan dan/atau re-ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus disaksikan oleh instansi terkait.

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pasal 17

(1) Memberlakukan secara wajib persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi sesuai SNI 7617:2013, dengan ketentuan sebagai berikut: No Jenis uji Persyaratan Keterangan 1 Zat warna azo karsinogen Tidak digunakan - 2 Kadar formaldehida Tidak terdeteksi - 3 Kadar logam terekstraksi: Cd (kadmium) 0,1 mg/kg Maksimum Cu (tembaga) 25,0 mg/kg Maksimum Pb (timbal) 0,2 mg/kg Maksimum Ni (nikel) 1,0 mg/kg Maksimum (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada produk yang memiliki jenis dan nomor pos tarif (HS code) sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id No. Jenis Produk No. Pos Tarif (HS Code) a. Garmen dan aksesori pakaian untuk bayi,rajutan atau kaitan 1 -Dari kapas 6111.20.00.00 2 -Dari serat sintetik 6111.30.00.00 3 -Dari bahan tekstil lainnya 6111.90.00.00 Garmen dan aksesori pakaian bayi -Dari kapas : 4 - - T-shirt, kemeja, piyama, dan barang semacam itu 6209.20.30.00 5 - - -Setelan, celana dan barang semacam itu 6209.20.90.10 6 - - -Lain-lain: -Dari serat sintetik 6209.20.90.90 7 - -Setelan, celana dan barang semacam itu 6209.30.10.00 8 - - T-shirt, kemeja, piama, dan barang semacam itu 6209.30.30.00 9 - - Aksesori pakaian 6209.30.40.00 10 - - Lain-lain 6209.30.90.00 11 - Dari bahan tekstil lainnya 6209.90.00.00 b. Handuk saniter (pads) dan tampon saniter, popok dan pembebat pokok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, untuk bayi www.djpp.kemenkumham.go.id - Lain-lain: - - Rajutan atau kaitan: 12 - - - Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil ex. 9619.00.91.10 13 - - - Lain-lain ex. 9619.00.91.90 - - Lain-lain 14 - - - Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil ex. 9619.00.99.10 15 - - - Lain-lain ex. 9619.00.99.90 (3) Pakaian bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pakaian, yang langsung bersentuhan dengan kulit, terbuat dari kain tenun dan kain rajut dari berbagai jenis serat dan campuran serat yang digunakan untuk bayi sampai usia 36 bulan.

(1) Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri setelah dan dilengkapi dengan Surat Pencatatan (Registrasi) Permohonan SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan skema sertifikasi sebagai berikut: a. penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 302:2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk melalui Pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; b. pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan pada contoh produk terhadap: 1. produksi dalam negeri, diambil dari lot/batch produksi; dan 2. produk impor, diambil dari lot produk yang akan diekspor pada setiap pengapalan (shipment) di pelabuhan muat. (3) Setiap lot produksi sebagaimana dimaksud pada: a. ayat (2) huruf b angka 1 merupakan total hasil produksi selama 6 (enam) bulan; atau b. ayat (2) huruf b angka 2 merupakan total jumlah produk yang diimpor pada setiap pengapalan (shipment). www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Pengujian sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (2) huruf b dilakukan oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Laboratorium Penguji dalam negeri yang terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup produk SNI 7617:2013; b. Laboratorium Penguji luar negeri yang terdaftar dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) di APLAC/ILAC dan negara tempat Laboratorium Penguji berada telah memiliki perjanjian bilateral dengan INDONESIA di bidang regulasi teknis. (5) Dalam hal LSPro sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan/atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud ayat (4) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI dengan ketentuan sebagai berikut: a. LSPro dan Laboratorium Penguji dalam negeri yang ditunjuk Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan harus terakreditasi oleh KAN; b. Laboratorium luar negeri yang: 1. terdaftajr dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) APLAC/ILAC; dan 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada belum memiliki perjanjian bilateral dengan INDONESIA di bidang regulasi teknis; dapat ditunjuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukan dan tidak dapat diperpanjang jika negara dimaksud belum memiliki perjanjian bilateral. (6) Pengujian yang dilakukan Laboratorium Penguji luar negeri sebagaimana pada ayat (5) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (7) Ketentuan pengujian dan penerbitan SPPT-SNI dan Laporan Hasil Uji/Sertifikat Hasil Uji diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.