Peraturan Menteri Nomor 142-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK KEPADA PENGUSAHA PANS BUMI UNTUK PEMBANGKIT ENERGI/LISTRIK

(1) Untuk memperoleh Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pengusaha menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang paling sedikit memuat: a. jumlah Setoran Bagian Pemerintah yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran pengajuan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai; b. jumlah pengajuan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai yang dirinci menurut Pengusaha sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha tidak sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan c. nama bank, nama pemegang rekening, dan nomor rekening Pengusaha pada bank penerima pemindahbukuan atas Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai. (2) Surat permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. fotokopi bukti penyetoran bagian Pemerintah ke Rekening Panas Bumi; b. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing kegiatan pengusahaan sumber daya panas bumi yang telah menghasilkan dan telah menyetorkan bagian Pemerintah; c. asli faktur pajak atau asli dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. Surat Setoran Pajak (SSP) dalam hal Pengusaha sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai; e. daftar rekapitulasi faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), beserta softcopy-nya, dalam hal Pengusaha sebagai pemungut www.djpp.kemenkumham.go.id Pajak Pertambahan Nilai untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak tempat Rekanan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan format formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. daftar rekapitulasi faktur pajak beserta softcopy-nya dalam hal Pengusaha tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai untuk masing-masing Kantor Pelayanan Pajak tempat Rekanan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan format formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. dokumen lain yang terkait dengan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai antara lain invoice, kontrak, dan penjelasan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang tercantum dalam invoice; h. fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan untuk 2 (dua) tahun terakhir; dan i. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa seluruh data dan dokumen yang diajukan dalam permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai adalah benar dan Pengusaha bertanggung jawab penuh atas kebenaran tagihan serta dokumen dimaksud. (3) Atas permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak: a. melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. menyampaikan surat permintaan konfirmasi pelaporan faktur pajak atau faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan dengan melampirkan daftar rekapitulasi faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e atau daftar rekapitulasi faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f beserta softcopy-nya; c. menyampaikan surat permintaan konfirmasi tunggakan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha yang bersangkutan terdaftar; www.djpp.kemenkumham.go.id d. menyampaikan surat permintaan konfirmasi keterkaitan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha panas bumi kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melampirkan daftar rekapitulasi faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e atau daftar rekapitulasi faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f beserta softcopy-nya.

(1) Surat permintaan konfirmasi Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d disampaikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) secara lengkap. (2) Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c, memberikan jawaban konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permintaan konfirmasi. (3) Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan surat permintaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, memberikan jawaban konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permintaan konfirmasi. (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jawaban konfirmasi pelaporan faktur pajak atau faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) belum diterima seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai hanya diproses atas faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah mendapatkan jawaban konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jawaban konfirmasi keterkaitan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha panas bumi belum diterima seluruhnya oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat www.djpp.kemenkumham.go.id Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai hanya diproses atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang telah mendapatkan jawaban konfirmasi dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi. (6) Dalam hal permintaan konfirmasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum dijawab sebagian atau seluruhnya, Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan/atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyampaikan penjelasan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak terhitung sejak jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terlampaui.

(1) Berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dalam hal Pengusaha sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai dapat disetujui dengan ketentuan: a. Jawaban konfirmasi pelaporan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyatakan “Ada”; b. Jawaban konfirmasi keterkaitan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha panas bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat www.djpp.kemenkumham.go.id Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyatakan “Ya”; dan c. Surat Permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah lengkap. (2) Berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dalam hal Pengusaha tidak sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai dapat disetujui dengan ketentuan: a. Jawaban konfirmasi pelaporan Faktur Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyatakan “Ada”; b. Jawaban konfirmasi keterkaitan perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha panas bumi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi menyatakan “Ya”; dan c. Surat Permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan lampiran surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah lengkap. (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai ditolak dan Direktorat Jenderal Anggaran mengembalikan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta dokumen pendukung kepada Pengusaha. (4) Atas penjelasan tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan/atau Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dalam hal terhadap permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai belum dapat diberikan jawaban konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak mengembalikan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta dokumen pendukung kepada Pengusaha. (5) Atas faktur pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), dan dokumen pendukung yang dikembalikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id pada ayat (4), Pengusaha dapat mengajukan kembali Permohonan Pembayaran Kembali (Reimbursement) Pajak Pertambahan Nilai.