Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-02-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas, adalah satuan kerja yang dibentuk sesuai tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. www.djpp.kemenkumham.go.id 3. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan INDONESIA untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi. 5. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat DMO adalah kewajiban penyerahan bagian kontraktor berupa minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 6. Imbalan DMO yang selanjutnya disebut DMO Fee adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 7. Lifting adalah sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (custody transfer point). 8. Over Lifting kontraktor adalah kelebihan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. 9. Under Lifting kontraktor adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor dibandingkan dengan haknya yangdiatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. 10. Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing Nomor 600.000411980 pada Bank INDONESIA, yang selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Bumi, adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan, dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas.

(1) Kontraktor melaksanakan DMO sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. (2) Atas pelaksanaan DMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kontraktor berhak menerima DMO Fee. (3) Nilai DMO Fee kontraktor untuk suatu periode tertentu diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan oleh SKK Migas. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) SKK Migas melakukan perhitungan Lifting yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari masing-masing Wilayah Kerja untuk periode tertentu sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Hasil perhitungan Lifting yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nilai Over Lifting atau Under Lifting.

(1) Dalam rangka melakukan perhitungan nilai DMO Fee kontraktor untuk suatu periode tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 www.djpp.kemenkumham.go.id ayat (3), SKK Migas menyusun ketentuan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan prosedur permintaan pembayaran DMO Fee kontraktor. (2) Dalam rangka melakukan perhitungan nilai Over Lifting kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

(1) Dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran DMO Fee kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Satuan Kerja dapat memperhitungkan pembayaran dimaksud dengan: a. kelebihan pembayaran DMO Fee periode sebelumnya; dan/atau b. nilai Over Lifting kontraktor yang telah jatuh tempo. (2) Dalam rangka mengajukan permintaan pembayaran nilai Under Lifting kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan copy bukti transfer (debit note) dari Bank INDONESIA kepada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran DMO Fee Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor berdasarkan copy bukti transfer (debit note) dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKK Migas. (3) SKK Migas menyampaikan laporan penerimaan pembayaran DMO Fee Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Kontraktor. www.djpp.kemenkumham.go.id

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan instansi yang berwenang terdapat koreksi terhadap pembayaran DMO Fee kontraktor, nilai Over Lifting kontraktor dan nilai Under Lifting kontraktor, akan dilakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme sesuai peraturan perundangan.