Peraturan Menteri Nomor p-31-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berkedudukan di Solo, Propinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; www.djpp.kemenkumham.go.id b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian lingkup Balai; e. pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang teknologi kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program dan Evaluasi; c. Seksi Sarana Penelitian; d. Seksi Data, Informasi dan Kerja sama; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Kepala Balai adalah Jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai berlokasi di Solo Propinsi Jawa Tengah. (2) Wilayah Kerja Balai Penelitian Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah Seluruh INDONESIA.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Solo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.