Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang NASIHAT HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Nasihat Hukum adalah suatu usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dengan memberikan suatu keterangan dan/atau pendapat hukum berupa konsultasi hukum dan mediasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 2. Konsultasi hukum adalah proses tukar pikiran untuk memperoleh pendapat, kesimpulan, dan saran yang sebaik-baiknya dalam masalah hukum yang dihadapi. 3. Mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa secara damai dengan melibatkan bantuan dari mediator dalam memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang sedang bertikai. 4. Pejabat adalah Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di Lingkungan Kementerian Pertahanan. 5. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit TNI yang ditugaskan di Lingkungan Kementerian Pertahanan. 6. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai. 7. Keluarga adalah istri, suami, anak, dan orang tua. 8. Orang tua adalah bapak dan ibu kandung atau bapak dan ibu tiri serta mertua. 9. Anak adalah anak kandung, anak tiri atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan. 10. Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) dan Yayasan Kencana Lestari (YKL). 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai tata cara dalam pelaksanaan Nasihat Hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan tujuan agar pelaksanaan Nasihat Hukum dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu.

Nasihat Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Nasihat Hukum terdiri atas bidang: a. hukum pidana; b. hukum perdata; c. hukum tata usaha negara; dan d. bidang hukum lainnya.

Untuk memperoleh Nasihat Hukum, pemohon mengajukan permohonan Nasihat Hukum secara tertulis yang berisi uraian singkat pokok masalah www.djpp.kemenkumham.go.id hukum dengan melampirkan dokumen yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi.

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian Nasihat Hukum dibebankan kepada Anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.

Dalam melaksanakan Nasihat Hukum, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan dapat berkoordinasi dengan Pakar Hukum Kementerian Pertahanan atau Pakar bidang keilmuan lainnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2013 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id