Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR TANGGUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 2. Pelayanan Kesehatan di Luar Tanggungan BPJS adalah manfaat pelayanan medis dan nonmedis bagi anggota Tentara Nasional INDONESIA, Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan keluarganya yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan tentang Jaminan Kesehatan. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara. 5. Kesehatan TNI adalah segala kegiatan di bidang kesehatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental prajurit agar selalu siap melaksanakan tugas. 6. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut Anggota TNI adalah personel/prajurit alat negara di bidang pertahanan yang melaksanakan tugasnya secara matra di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI. 7. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bekerja di lingkungan Kemhan dan TNI. 8. Keluarga adalah isteri atau suami dan anak dari anggota TNI dan PNS Kemhan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Anggota TNI, PNS Kemhan dan anggota Keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam tentang Jaminan Kesehatan.

(1) Fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI menyelenggarakan kerjasama jaminan pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan. (2) Fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI yang menyelenggarakan kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Anggota TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya yang dirawat di fasilitas kesehatan di luar fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI harus melaporkan kepada satuannya. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan informasi status kesehatan penderita guna kepentingan data kesehatan satuan yang dilaporkan secara berjenjang kepada satuan atas.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 april 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id