Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANMSIGRASI

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi: a. penilaian terhadap perencanaan strategis dan sistem pengukuran kerja, termasuk didalamnya terhadap perencanaan kinerja; b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; c. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan d. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

(1) Evaluasi AKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. evaluasi sederhana (desk evaluation); b. evaluasi terbatas; dan c. evaluasi mendalam (in-depth evaluation); (2) Evaluasi AKIP dengan cara sederhana (desk evaluation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan di kantor tanpa penguji kebenaran dan pembuktian di lapangan. (3) Evaluasi AKIP dengan cara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk: a. mengetahui kemajuan dalam penerapan sistem AKIP, atau b. mengevaluasi akuntabilitas kinerja Instansi/unit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan penilaian atas kinerja program tertentu dengan menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana (desk evaluation), konfirmasi, penelitian, pengujian, dan penilaian terbatas pada program/kegiatan tertentu. (4) Evaluasi dengan cara mendalam (in-depth evaluation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara evaluasi sederhana (desk evaluation), evaluasi terbatas, pengujian dan pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam laporan AKIP.