Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER PENASEHAT

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 2. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja. 3. Cacat Sebagian Anatomis adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 4. Cacat Sebagian Fungsi adalah keadaan berkurang atau hilangnya sebagian fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. 5. Cacat Total Tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 6. Dokter Penasehat adalah Dokter yang diangkat oleh Menteri untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya persentase kecacatan akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja, menentukan Cacat Total Tetap, serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work). 7. Dokter Pemeriksa adalah dokter yang memeriksa, mengobati, dan merawat pekerja. 8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 9. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Dokter Penasehat terdiri atas Dokter Penasehat pusat dan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. pegawai negeri sipil dengan pangkat/golongan paling rendah Penata (III/c); c. berbadan sehat; d. dokter umum atau dokter spesialis; e. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku; f. tidak bekerja sebagai dokter perusahaan; g. memiliki keahlian di bidang hiperkes atau kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendapat persetujuan dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja. (3) Dokter Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa kerja paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Dokter Penasehat mempunyai fungsi memberikan pertimbangan medis kepada Pengawas Ketenagakerjaan, dan/atau Menteri dalam penentuan persentase kecacatan, diagnosis Penyakit Akibat Kerja, dan menentukan Cacat Total Tetap serta memberikan rekomendasi program kembali kerja (return to work). (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Penasehat mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan data medis, data terkait lainnya, dan bila dipandang perlu melakukan pemeriksaan ulang kepada pekerja; b. memberikan pertimbangan medis besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja, baik Cacat Total Tetap, Cacat Sebagian Fungsi, dan Cacat Sebagian Anatomis; c. memberikan pertimbangan medis kepada Menteri mengenai besarnya persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja; d. melakukan konsultasi dengan Dokter Pemeriksa dan/atau dokter spesialis bila terdapat keraguan dalam MENETAPKAN Penyakit Akibat Kerja atau persentase cacat akibat Kecelakaan Kerja; e. memberikan rekomendasi untuk memperoleh program kembali kerja (Return To Work) bagi pekerja yang mengalami cacat atau berkurangnya kemampuan bekerja akibat Kecelakaan Kerja atau Penyakit Akibat Kerja. (3) Dalam memberikan pertimbangan medis, Dokter Penasehat harus memiliki sikap, yaitu: a. mampu dan berani memberikan rekomendasi berdasarkan kemampuan profesional; b. memenuhi objektivitas dan legalitas; dan c. memperhatikan kode etik kedokteran. (4) Dokter Penasehat dalam memberikan rekomendasi dapat meminta pendapat kepada dokter spesialis dan ahli terkait lainnya.

(1) Pembinaan Dokter Penasehat dilakukan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dan pembinaan teknis operasional. (3) Pembinaan profesionalisme Dokter Penasehat dilakukan melalui: a. temu ilmiah; b. seminar; c. pelatihan profesi; d. simposium; dan/atau e. kegiatan pembinaan lain yang mendukung. (4) Pembinaan teknis operasional Dokter Penasehat dilakukan antara lain melalui: a. temu konsultasi teknis Dokter Penasehat tingkat regional dan nasional; b. bimbingan teknis; c. pelatihan hiperkes/kesehatan kerja; dan/atau d. kegiatan pembinaan lain yang mendukung. (5) Biaya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), biaya operasional Dokter Penasehat, dan biaya penyelesaian kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.17/MEN/XI/2008 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Dokter Penasehat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.