Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL, DAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: www.djpp.kemenkumham.go.id 1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memangku jabatan. 2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Setjen, adalah Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 5. Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Badan Pengatur, adalah Badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. 7. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Setjen DEN, adalah unsur pembantu Dewan Energi Nasional yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 8. Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen DEN, dan Badan Pengatur, yang selanjutnya disebut Penyelenggara Negara, adalah pejabat di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen DEN dan Badan Pengatur. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyelenggara Negara diwajibkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK. (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : a. pejabat struktural eselon I a dan I b; b. pejabat struktural eselon II; c. Kepala Unit Pelaksana Teknis; d. Direktur Perguruan Tinggi Kedinasan Akademi Minyak dan Gas Bumi; e. pejabat fungsional auditor; f. pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, antara lain Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Bendaharawan.

(1) Pada setiap awal tahun, masing-masing unit struktural eselon II yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen DEN, dan Badan Pengatur menyusun daftar nama Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya. (2) Paling lambat pada akhir bulan Januari, masing-masing pejabat struktural eselon II yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen DEN, dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi. (3) Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua KPK dengan tembusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pimpinan masing-masing Unit secara berjenjang memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penyelenggara Negara yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 016 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Badan Pengatur Hilir Migas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.