Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2011 tentang PENGHARGAAN ENERGI

Untuk memperoleh Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. Umum; dan b. Khusus.

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut: a. Bagi Perseorangan, berasal dari Warga Negara INDONESIA/Asing yang berdomisili di INDONESIA, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama seseorang; b. Bagi Kelompok Masyarakat, berasal dari Warga Negara INDONESIA/Asing yang berdomisili di INDONESIA, dan kegiatan yang dilakukan oleh dan atas nama Kelompok Masyarakat yang diwadahi di dalam Lembaga yang memiliki perangkat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Bagi Perusahaan, berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang telah beroperasi di Wilayah INDONESIA secara terus- menerus dan kegiatan dilakukan oleh dan atas nama Perusahaan dan harus dilengkapi Akta Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Bagi Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah, untuk kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan diketahui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, gubernur atau bupati/walikota yang bersangkutan; e. Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok atau Organisasi lain termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; f. Calon penerima Penghargaan Energi tidak pernah melakukan kegiatan yang menentang Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara dan Pemerintah INDONESIA.

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah sebagai berikut: a. Bagi unsur Masyarakat baik secara Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien; b. Bagi unsur Perusahaan berasal dari Perusahaan Nasional/Daerah atau Asing yang berjasa luar biasa dan memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif sebagai korporat yang melakukan, memberikan sumbangan nyata dalam hal pengembangan teknologi baru, inovasi, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik untuk operasi Perusahaan sendiri serta berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien. c. Bagi Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dan dapat dijadikan panutan, pelopor serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif mengkampanyekan secara terus menerus dan/atau memacu program dan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, sehingga terwujud produk nyata secara fisik yang merupakan hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, berdampak besar dan positif terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan dan efisien.

(1) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri atas Pembina, Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana yang membawahi Sekretariat, Bidang Penghargaan, dan Bidang Publikasi. (2) Struktur Organisasi Panitia Penghargaan Energi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Panitia Penghargaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Menteri sebagai Pembina; b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Pengarah; c. Kepala Badan sebagai Ketua Panitia Pelaksana dibantu oleh Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan Staf Ahli Menteri Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; d. Bidang Penghargaan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kelembagaan dan Perencanaan Strategis, dan Bidang Publikasi dikoordinasi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan. (4) Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari Asosiasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi, Praktisi, Tokoh Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pencabutan Penghargaan Energi dapat dilakukan terhadap penerima Penghargaan Energi, apabila: a. dikenakan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau b. menurut pertimbangan atau putusan Menteri tidak pantas lagi untuk memiliki penghargaan.