PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DAERAH

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Daerah dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; dan c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (3) Kerja sama daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

(1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan: a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. daerah dengan provinsi; b. daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi; c. daerah dengan kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan d. daerah dengan provinsi lain;

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 9

(1) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi: a. kerja sama dengan penyediaan pelayanan publik; b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah; c. kerja sama investasi; dan d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam bentuk kerja sama yang paling sedikit mengatur: a. hak dan kewajiban para pihak; b. jangka waktu kerja sama; c. penyelesaian perselisihan; dan d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian. (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan study kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 10

(1) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah Daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi daerah; dan e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada yat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat. (3) Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada yat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

Koreksi

(1) Perjanjian kerja sama dapat ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau kepala Perangkat Daerah. (2) Perjanjian kerja sama antara lain memuat maksud, tujuan, bentuk, obyek, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan pemerintah daerah dengan mitra kerja sama.

Pasal 14

(1) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, apabila: a. memerlukan persetujuan DPRD; b. penandatangan dengan: 1) mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon I. 2) mitra kerja sama dari daerah lain dilakukan oleh Bupati. 3) mitra kerja sama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat.dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat. c. Jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. (2) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila penandatanganan dengan: a. mitra kerja sama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon II; b. mitra kerja sama daerah lain dilakukan oleh sekretaris daerah atau pejabat setingkat; c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat; dan d. Jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. (3) Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah, apabila penandatanganan dengan: a. mitra kerjasama dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain, BUMN dilakukan oleh pejabat minimal setingkat pejabat eselon III; b. mitra kerjasama daerah lain dilakukan oleh sKepala Perangkat Daerah atau pejabat setingkat; dan c. mitra kerjasama dari perusahaan swasta yang berbadan hukum INDONESIA, BUMD, Koperasi, Yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum, dilakukan oleh direktur atau sebutan lain yang setingkat.dilakukan oleh direktur utama atau sebutan lain yang setingkat. (4) Dalam hal TKKSD menetukan lain terhadap ketentuan kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat(3) karena terkait materi/obyek kesepakatan bersama, maka kewenangan penandatanganan kesepakatan bersama sesuai dengan pendapat TKKSD. (5) Pembahasan materi perjanjian kerjasama yang termasuk kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh perangkat daerah atau unit yang tugas pokok dan fungsinya membidangi langsung obyek perjanjian kerja sama dan berkoordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kerja sama.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang KERJA SAMA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

BAB XII

Pasal 23

BAB XIII

Pasal 24

Pasal 25

BAB XIV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB XV

Pasal 29

BAB XVI

Pasal 30

Pasal 31

BAB XVII

Pasal 32

BAB XVIII

Pasal 33