PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

PERBAN Nomor 4 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

Koreksi

(1) JDIH BPOM terdiri atas: a. pusat JDIH BPOM; dan b. Anggota JDIH BPOM. (2) Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi penyiapan koordinasi dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, analisis, dan evaluasi hukum. (3) Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPOM; b. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM; c. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; d. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan; e. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan; dan f. satuan kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 3

Pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH BPOM yang meliputi: a. organisasi; b. sumber daya manusia; c. koleksi dokumen hukum; d. teknis pengelolaan; e. sarana prasarana; dan f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pusat JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH BPOM; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH BPOM dengan Pusat JDIHN dan sesama Anggota JDIHN; c. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan BPOM; e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH BPOM; f. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan informasi hukum; g. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum; h. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH BPOM; dan i. penyampaian laporan secara tertulis hasil pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan JDIH BPOM kepada Pusat JDIHN.

Pasal 5

Anggota JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan BPOM.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Anggota JDIH BPOM menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh setiap Anggota JDIH BPOM; b. pemanfaatan sistem informasi hukum BPOM yang terpusat pada pusat JDIH BPOM; dan c. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap tahun pada minggu keempat bulan November kepada pusat JDIH BPOM.

Pasal 7

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH BPOM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dibentuk tim pengelola JDIH BPOM. (2) Tim pengelola JDIH BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12